Breaking News

Kembali Layangkan Surat Edaran, Himbauan dan Buka Posko Pengaduan THR, Kemenaker Enggak Kerja Apa-Apa

Kembali Layangkan Surat Edaran, Himbauan dan Buka Posko Pengaduan THR, Kemenaker Enggak Kerja Apa-Apa.

Setiap jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) rutin mengeluarkan Surat Edaran dan Himbauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh kepada pengusaha-pengusaha.

Bukan hanya Surat Edaran dan Himbauan, Kemenaker juga selalu keranjingan membuka Posko-Posko Pengaduan THR. Hal ini dianggap basi dan tidak ada gunanya bagi buruh.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, rutinitas yang dilakukan oleh Kemenaker itu sudah tidak digubris oleh buruh dan juga oleh para pengusaha. Sebab, dari tahun ke tahun hal yang sama dilakukan, namun tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah kepada para pengusaha yang tidak mencairkan THR bagi para buruhnya.

“Istilah sekarang sudah basi. Enggak ada gunanya. Itu sudah seperti rutinitas yang tak berguna saja. Seolah-olah saja pemerintah serius menjamin para pekerja mendapat THR. Pekerja enggak butuh itu, yang dibutuhkan adalah tindakan tegas dan konkrit kepada pengusaha yang tak bayar THR,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (29/05/2018).

Bagi Timboel, rutinitas berupa Surat Edaran, Himbauan dan Pembentukan Posko-Posko Pengaduan THR itu sudah sejenis proyek dari Kemenaker beserta para Disnaker setiap tahunnya.

“Dan mungkin himbauan maupun surat edaran tersebut hanya copy paste semata, karena substansinya tidak berbeda jauh. Ya, yang berbeda hanya tahunnya saja,” ujar dia.

Sebenarnya, menurut Timboel, tidak ada yang salah dengan Surat Edaran (SE), Himbauan dan Posko Pengaduan THR seperti itu. Tindakan itu sebenarnya baik juga. Hanya saja, kata dia, saat-saat ini sudah dianggap tak mempan, sebab bertahun-tahun gitu-gitu saja, tanpa ada tindakan tegas bagi yang mangkir bayar THR.

“Itu memang baik untuk mengingatkan seluruh pengusaha agar membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai ketentuan yang ada yaitu PP no. 78/2015 junto Permenaker no. 6/2016,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan lagi, persoalan pembayaran THR ini tidak hanya sekadar himbauan dan keluarnya SE ataupun adanya posko pengaduan. “Tapi lebih dari itu, yang utama adalah bagaimana negara hadir menjamin adanya pembayaran THR itu sesuai hukum positif yang ada, yaitu sesuai PP atau PKB masing-masing perusahaan,” imbuh Timboel.

Seharusnya, lanjut dia, Kemnaker dan disnaker-disnaker di daerah melakukan langkah lebih maju lagi, yaitu bersikap pro-aktif mencegah jangan sampai ada pengusaha yang tidak bayar THR sesuai aturan.

Perlu diingatkan, kata Timboel, persoalan-persoalan yang dihadapi buruh terkait pembayaran THR, antara lain, satu, buruh atau pekerja tidak mendapat THR karena harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjelang pembayaran THR.

“Dengan mem-PHK atau merumahkan pekerja, maka pengusaha tidak membayar THR,” ujar Timboel.

Kedua, waktu pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, yakni paling lambat H-7.

“Masih banyak pekerja mendapat THR setelah hari raya,” ujarnya.

Ketiga, nilai THR dibayarkan di bawah upah pokok + tunjangan tetap atau dibayar di bawah ketentuan upah minimum.

“Banyak pekerja yg dibayarkan sekadarnya saja, tidak mencapai upah pokok + tunjangan tetap setiap bulannya,” imbuhnya.

Keempat, pelanggaran atas pembayaran THR tersebut sudah banyak yang dilaporkan ke pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun provinsi. “Namun kerap kali tidak di-follow up oleh mereka, dengan berbagai alasan,” katanya.

Kelima, banyak juga pengawas ketenagakerjaan yang tidak mau mem-follow up masalah THR ini dengan menganjurkan agar pekerja memperselisihkan pelanggara THR sesuai ketentuan UU no. 2 tahun 2004, atau dengan proses bipartit, mediasi, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun lewat Mahkamah Agung (MA).

“Tentunya proses perselisihan HI ini tidak mudah dan cepat, proses sampai MA bisa memakan waktu 2-3 tahun,” bebernya.

Jadi, lanjut Timboel, selama ini, dari tahun ke tahun, pemerintah selalu alfa dari sisi pengawasan ketenagakerjaan dan penegakkan hukum terkait THR ini.

Harusnya, kata dia, Kementerian dan disnaker memiliki format baru dan lebih maju untuk masalah penegakkan hukum.

Dengan data laporan yang diterima tahun-tahun sebelumnya, menurut dia lagi, seharusnya Kemenaker dan Disnaker Provinsi berupaya melakukan upaya preventif ke perusahaan-perusahaan yang pernah melakukan pelanggaran THR.

“Dan kepada perusahaan yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan THR,” ujar Timboel.

Timboel menyampaikan, untuk tahun ini, jadwal H-7 jatuh pada Jumat tanggal 8 Juni. Setelah itu libur hari Sabtu-Minggu, dan libur cuti bersama mulai tanggal 11 Juni.

“Kapan pengawasnya bekerja? Kalau pun mau bekerja di Sabtu-Minggu, perusahaan juga sudah tutup, karena libur Sabtu-Minggu dan cuti bersama. Masuk lagi setelah lebaran. Ah, becanda aja nih pemerintah. Kapan kalian kerja?” candanya.

Oleh karena itu, Timboel meminta Pengawas Ketenagakerjaan harus sudah bekerja jauh-jauh hari.

“Jangan menunggu H-7. Seharusnya ketentuan H-7 diubah menjadi H-14 agar penegak hukum punya waktu cukup untuk bekerja” ujarnya.

Dia mengatakan, bagi perusahaan-perusahaan yang tahun lalu atau tahun sebelumnya tidak membayar THR atau mem-PHK pekerja sebelum pembagian THR atau pembayaran THR tidak sesuai aturan, maka pemerintah cq Kemenaker dan disnaker-disnaker sudah harus mendatangi perusahaan-perusahan tersebut, untuk memastikan perusahaan membayar THR sesuai ketentuan.

“Dan pastikan dong bahwa dana untuk bayar THR itu sudah tersedia. Bila tidak ada niat membayar atau mematuhi ketentuan, pihak Kemenaker atau Disnaker harus mengambil sikap dan memproses secara hukum,” tuturnya.

Hingga saat ini, menurut Timboel, belum ada niat Kemenaker dan Disnaker cq Bagian Pengawas Ketenagakerjaan yang pro aktif melakukan pengawasan yang baik.

Dia pun berpendapat, kasus-kasus tidak dibayarkannya THR akan menjadi berita biasa yang muncul di media massa.

“Dan pekerja tetap sulit mendapatkan hak atas THR-nya. Semoga di tahun ini Pengawasan Naker dan penegakkan hukum bisa menjamin pekerja dapat THR. Mereka harus kerja dan kerja yang lebih maksimal,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*