Kembali Geruduk Kantor DPP PDIP, Mahasiswa Sumatera Utara Desak Megawati Cabut Rekomendasi Menantunya Jokowi Bobby Nasution di Pilwalkot Medan dan Anaknya Jokowi Gibran di Pilwalkot Solo

Jokowi Janjikan Keluarganya Tak Akan Berpolitik dan Bermain Proyek

Jokowi Janjikan Keluarganya Tak Akan Berpolitik dan Bermain Proyek, Kembali Geruduk Kantor DPP PDIP, Mahasiswa Sumatera Utara Desak Megawati Cabut Rekomendasi Menantunya Jokowi Bobby Nasution di Pilwalkot Medan dan Anaknya Jokowi Gibran di Pilwalkot Solo. – Foto: Forum Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu-Jakarta kembali menggeruduk dan menggelar aksi unjuk rasa jilid II, di markas Partai PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2020).(Ist)
Jokowi Janjikan Keluarganya Tak Akan Berpolitik dan Bermain Proyek, Kembali Geruduk Kantor DPP PDIP, Mahasiswa Sumatera Utara Desak Megawati Cabut Rekomendasi Menantunya Jokowi Bobby Nasution di Pilwalkot Medan dan Anaknya Jokowi Gibran di Pilwalkot Solo. – Foto: Forum Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu-Jakarta kembali menggeruduk dan menggelar aksi unjuk rasa jilid II, di markas Partai PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2020).(Ist)

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu-Jakarta kembali menggeruduk dan menggelar aksi unjuk rasa jilid II, di markas Partai PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2020).

Para pengunjuk rasa yang datang sejak Pukul 14.00 WIB itu, kembali menggugat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, karena telah dengan sengaja mengikuti maunya Keluarga Istana, melanggengkan Politik Dinasti dengan memberikan rekomendasi partai kepada Menantunya Presiden Jokowi Bobby Nasution untuk maju dalam Pilwalkot Medan. Serta kepada putranya Presiden Jokowi Gibran Rakabubing maju di Pilwalkot Solo.

Para pengunjuk rasa mencium adanya aroma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dari Keluarga Istana Negara, yang bermain dalam Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada), yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Karena itu, para pimpinan partai politik harus segera menghentikan dukungannya terhadap menantunya Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution, yang akan bertarung di Pilwalkot Medan. Demikian juga, dukungan kepada anaknya Presiden Joko Widodo juga akan bertarung di Pilwalkot Solo.

Selain itu, para demonstran juga mendesak KPK untuk segera mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan Keluarga Istana, yang sarat aroma KKN.

Koordinator Aksi, Adlin Panjaitan mengungkapkan, Politik Dinasti kembali dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo, setelah puluhan tahun Gerakan Reformasi oleh para mahasiswa dan rakyat, yang berdarah-darah untuk menggulingkan penguasa otoriter Orde Baru yang sangat menjunjung politik dinasti dan sarat KKN.

“Kami, para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu Jakarta Melakukan Aksi unjuk Rasa yang ke dua kalinya, untuk menolak keras Politik Dinasti Yang juga sarat dengan aroma busuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dipraktekkan Keluarga Istana hari ini,” tutur Adlin Panjaitan.

Terutama untuk dua Pilkada, yakni di Kota Medan yang mengusung Bobby Nasution, yang adalah menantunya Presiden Joko Widodo.

Dan di Pilkada Kota Solo yang mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon walikota, yang adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo.

“Kami meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Bobby Nasution, selaku Pemegang Perusahaan PT Wirasena, terkait pekerjaan Proyek Perumahan dengan bendera PT Wirasena Citra Reswara (WCR), yang kami duga terindikasi korupsi,” beber Adlin Panjaitan.

Aktivis Pergerakan itu juga membeberkan, menantunya Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution melalui perusahaan yang dipegangnya menjadi pemenang tender proyek.

“Hari ini kami menduga, Bobby Nasution dijadikan sebagai pemenang tender pengadaan rumah itu, untuk meraup uang demi modal mencalonkan dirinya maju dalam Pemilihan Walikota Medan,” ujar Adlin Panjaitan.

Para pengunjuk rasa juga mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya selalu mengatakan tidak akan melibatkan anggota keluarganya untuk bermain proyek.

“Meminta Presiden Jokowi agar tetap komitmen untuk tidak melibatkan keluarganya di permainan proyek swasta maupun BUMN,” imbuhnya.

Kepada para pimpinan partai politik yang sudah sempat memberikan rekomendasi kepada anggota Keluarga Istana untuk bertarung di Pilkada 2020, para pengunjuk rasa meminta segera menganulir dan mengkaji ulang dukungannya itu.

Sebab, jangan sampai para pimpinan parpol itu juga dinilai Rakyat Indonesia sebagai parpol korup yang melanggengkan politik dinasti.

“Meminta DPP PDIP terkhusus Ibu Megawati untuk mengkaji ulang rekomendasi yang diberikan kepada menantu Presiden yakni Bobby Nasution. Karena kami menilai seolah-olah PDIP tunduk pada Presiden Jokowi,” tegas Adlin Panjaitan.

Bagaimana pun, lanjutnya, politik dinasti itu ternyata lebih berbahaya dari virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.

“Politik dinasti lebih berbaya dari Covid-19, bahkan bagi bangsa Indonesia ke depan. Kami mengutuk keras Dinasti Politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yakni kepada Bobby Nasution sebagai Calon Walikota Medan, dan kepada Gibran Rakabuming sebagai Calon Walikota Solo,” tandas Adlin.

Lagi pula, lanjut Adlin, Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa keluarganya tidak akan “Mroyek” atau terlibat dalam pengerjaan proyek swasta maupun BUMN.

“Parahnya lagi, hari ini telah nyata terjadi pada menantu Presiden yakni Bobby Nasution,” jelasnya.

Bagi para demonstran, politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sama halnya hendak mengembalikan Indonesia seperti ke jaman Orde Baru.

“Dan kami menganggap, praktik politik dinasti ini yang dipertontonoan Presiden Jokowi hari ini dapat merusak demokrasi Indonesia. Padahal, dulu Pak Jokowi pernah bilang, kalau keluarganya tak berpolitik. Namun kok saat ini berpolitik,” ujar Adlin.

Bukan hanya Presiden Joko Widodo yang menyampaikan hal seperti itu, menurut Adlin lagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga pernah menyampaikan agar tidak memaksakan diri berpolitik jika tidak sanggup.

“Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati pada bulan dua yang lalu. Yang mengatakan, anak-anak muda yang tidak memiliki potensi untuk memimpin bangsa atau daerah sebaiknya jangan dipaksakan untuk maju pada pemilihan,” tuturnya.

Praktik yang dilakukan Istana Jokowi dan keluarganya, serta partai-partai politik, menurut Adlin Panjaitan, telah membuat mahasiswa dan masyarakat kecewa.

“Inilah yang menjadi dasar pertimbangan dan kekecewaan kami kepada Presiden Jokowi dan DPP PDIP. Maka untuk itu, kami yang bergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu siap menolak tegas Politik Dinasti, pada intinya mundur adalah bentuk pengkhianatan dalam dalam perjuangan kami” tandas Adlin Panjaitan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan