Kematian Ratusan Orang Petugas KPPS Harus Dievaluasi, Psikolog UI Tika Bisono: Mungkin Ada Kurang Perhatian Atau Mungkin Kurang Kasih Sayang

Kematian Ratusan Orang Petugas KPPS Harus Dievaluasi, Psikolog UI Tika Bisono: Mungkin Ada Kurang Perhatian Atau Mungkin Kurang Kasih Sayang.
Kematian Ratusan Orang Petugas KPPS Harus Dievaluasi, Psikolog UI Tika Bisono: Mungkin Ada Kurang Perhatian Atau Mungkin Kurang Kasih Sayang.

Peristiwa meninggalnya 500-an petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019 harus dievaluasi. Jangan dibiarkan begitu saja. Sebab, dengan evaluasi dan menginvestigasi peristiwa itu, Indonesia akan memiliki data-data dan pencarian solusi untuk Pemilu-Pemilu mendatang.




Salah satu bentuk evaluasi disarankan oleh Psikolog UI Tika Bisono. Menurut Tika, pola rekrutmen dan kesiapan personal, teknis dan logistik para petugas KPPS tidak memadai.

Kondisi itulah yang menyebabkan banyak petugas tidak siap dan berakhir pada melayangnya nyawa dalam menjalankan tugasnya.

“Setuju harus dilakukan evaluasi. Juga perlu dilakukan investigasi atas peristiwa-peristiwa meninggalnya para petugas KPPS itu. Sebab, saya sendiri menyaksikan, paling tidak ada 3 hal utama yang tidak dijalankan. Yaitu, proses rekturmen petugas KPPS yang tidak baik, operasional dan kerja-kerja mereka yang tidak menerapkan standar yang jelas dan logistik yang tidak memadai,” tutur Tika Bisono.




Tika mengaku miris dengan proses rekrutmen petugas KPPS yang asal-asalan. Seharusnya, menurut dia, setiap calon petugas KPPS itu terlebih dahulu di-tes dan dilakukan screening test kesehatan.

Sebab, ternyata kerja petugas KPPS tidak sama dengan pemilu terdahulu. “Yang sekarang kan ada berlembar-lembar kertas suara yang harus mereka urusi, dengan jumlah pemilih per TPS yang ratusan orang. Itu sangat menguras energi dan bisa menyebabkan kelelahan. Apalagi, jika petugas KPPS itu ternyata ada yang sudah mengalami sakit sebelumnya, namun dipaksakan, ya fatal jadinya,” tutur Tika.

Seharusnya, lanjut dia, jika melewati test dalam tahapan perekrutan, akan bisa diminimalisir petugas yang memiliki penyakit bawaan atau yang memiliki kondisi fisik kurang fit.




Termasuk dalam proses kerja-kerjanya, kata dia, para petugas KPPS itu jangan memaksakan diri. “Kalau sudah letih ya jangan dipaksakan. Beristirahatlah. Jangan diteruskan, jangan sampai rontok. Penyakit bawaan yang ada bisa jadi makin parah dan bisa mengancam nyawa,” ujarnya.

Untuk itu, Tika juga setuju agar dilakukan wawancara satu per satu dengan keluarga korban, untuk mengetahui latar belakang dan riwayat kesehatan masing-masing petugas.

“Tetapi investigasi dan wawancara kepada keluarga saja, tak perlulah harus dibuka lagi jenazah dari kuburan. Kalau mau tanya ya tanya siji-siji, tanya keluarganya,” pintanya.




Kemudian, dalam proses kerja selama bertugas, seharusnya pihak-pihak yang berwenang termasuk keluarga masing-masing petugas KPPS melakukan pengawasan terhadap petugas KPPS yang merupakan anggota keluarganya sendiri.

“Ya bisa ditanyakan apakah sudah makan, apakah cukup minum, apakah ada snack, apakah cukup istirahat, apakah ada tenaga medis di sekitar tempat mereka bertugas dan seterusnya. Itu semuanya tidak dipersiapkan dan tidak ada,” ujarnya.

Tenaga medis, kata dia, dalam perhelatan pemilu seperti sekarang harus tersedia di lokasi-lokasi TPS.




“Sedangkan anak sekolah saja hendak mau camping kegiatan Pramuka, misalnya, orang tua atau keluarganya betul-betul mempersiapkan kebutuhan dan hal-hal teknis dan segala persiapan yang diperlukan. Masa untuk Pemilu begini tidak ada perhatian dan persiapan yang memadai?” tanyanya.

Sangat disayangkan juga, anggota keluarga para petugas KPPS tidak ada yang peduli dengan kondisi petugas KPPS. “Apakah enggak perhatian? Enggak sayang? Kurang sayang? Sebagai anggota keluarga, mestinya perhatian dan sayang dong. Kalau perhatian dan sayang, pasti ditanyakan dan dipersiapkan kondisi dan kebutuhan yang perlu saat bertugas. Diingatkan istirahat, diingatkan makan, minum yang cukup, diingatkan untuk berhenti kalau sudah capek dan ngantuk,” ujar Tika.

Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Konstitusional, Hadidjojo Nitimimardjo mengatakan, dalam Pemilu 2019 ini, para petugas KPPS memiliki 3 shift kerja. Dengan banyaknya pekerjaan sampai 3 shift itu, membutuhkan tenaga dan kondisi yang prima.




“Itu kerjaan berat. 24 jam. Orang sehat bisa jadi sakit, orang yang sudah sakit ya bisa jadi meninggal,” ujar Hadidjojo.

Dia menerangkan, walaupun sudah dilarang, para petugas KPPS itu banyak yang memporsir fisiknya untuk mengambil pekerjaan sebanyak 3 shift itu.

“Seharusnya jangan diambil kerjaan tiga shift. Tetapi alasannya, kekurangan orang, ya mereka mengambil sendiri beban kerja tiga shif begitu,” ujarnya.




Selain itu, ada dugaan faktor hendak mendapat honor yang lebih banyak, maka petugas KPPS mau berletih-letih untuk melakukan kerja tiga shif sekaligus untuknya.

“Mengapa faktor itu tidak diungkap? Mengapa tidak diomongin? Itu mereka ambil kerjaan tiga shift loh. Emang sanggup? Apakah malu kalau tahu untuk mendapat honor yang lebih besar sehingga mengambil kerja borongan sekaligus tiga shift? Apakah karena mengejar honor? Apakah karena kecapean? Apakah karena sudah usia lanjut? Ini semua harusnya dievaluasi dan dibuka,” tutur Hadidjojo.




Selain itu, lanjut dia, dari data yang diperolehnya, hadidjojo menyebut, para petugas KPPS yang meninggal dunia itu kebanyakan sudah berusia 50 tahun ke atas.

“Dan, rata-rata mereka itu sudah ada yang memiliki penyakit bawaan. Ya begitu jadinya fatal,” ujarnya.(JR)

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan