Breaking News

Keluarga Besar Marhaenis Ajak Masyarakat Indonesia Tolak Isu SARA

Para Pejuang Kemerdekaan Sering Alami Perbedaan Pendapat, Tetapi Tidak Mau Terpecah Belah

Para Pejuang Kemerdekaan Sering Alami Perbedaan Pendapat, Tetapi Tidak Mau Terpecah Belah, Keluarga Besar Marhaenis Ajak Masyarakat Indonesia Tolak Isu SARA. Para Pejuang Kemerdekaan Sering Alami Perbedaan Pendapat, Tetapi Tidak Mau Terpecah Belah, Keluarga Besar Marhaenis Ajak Masyarakat Indonesia Tolak Isu SARA.

Masyarakat Indonesia diajak untuk tidak terjebak pada isu yang memecah belah dengan isu Suku, Agama, Ras dan perbedaan Antar Golongan (SARA).

Berkaca dari para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang terdiri dari berbagai latar belakang, juga sering mengalami perbedaan pendapat, bahkan sangat tajam perbedaan itu, namun mereka tidak pernah mau terpecah belah sebagai sebuah Negara Indonesia.




Hal itu dinyatakan Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis, Prof Dr Sudigdo Adi saat menggelar Halal bi halal dan Haul Bung Karno, di Restaurant Handayani, Jakarta Timur, Minggu ini.

Dalam acara yang dilaksanakam dalam nuansa kekeluargaan dan sederhana dengan tausiah dan panjatan doa serta diskusi Kebangsaan itu, Prof Dr Sudigdo Adi mengajak semua Keluarga Besar Marhaenis berkomitmen membumikan Pancasila yang tidak membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) serta menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia mengatakan, kepada Keluarga Besar Marhaenis agar senantiasa satunya kata dan perbuatan. Yaitu dalam setiap ucapan dan sikapnya mencirikan pribadi-pribadi yang Pancasilais sebagaimana para Founding Father dalam memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.




“Salah satu cirinya adalah menjauhkan diri dari sikap koruptif, menebar kebencian dan berita bohong,” tuturnya.

Prof Sudigdo menegaskan, dahulu para perjuang kemerdekaan selalu berbeda pandangan politik tapi semangat itu kemudian dijadikan motivasi untuk mempertajam dialektika perjuangan Indonesia merdeka bukan politik pecah belah ala Belanda devide et impera.

Di tempat yang sama, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) selama 2 periode (2003-2008, 2009-2014), Dr Harjono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan, Indonesia merdeka tidak terlepas dari kepeloporan perjuangan para pendiri bangsa yang selalu mengutamakan Persatuan dan Kesatuan bangsa.




Namun beberapa dekade terakhir, dengan menguatnya politik identitas, menandakan jatidiri bangsa mulai menurun sebagai sebuah bangsa harus mencerminkam budaya nasional dan budaya keIndonesiaan yang kuat.

“Pada pesta-pesta demokrasi kita belakangan ini, benturan horizontal antar anak bangsa khususnya argumentasi-argumentasi di ruang publik sudah banyak meninggalkan adat bangsa Indonesia, budaya ketimuran yang beradab, namum syukurlah kita masih memiliki Pancasila yang digali dari bumi Indonesia oleh Bung Karno,” tutur Dr Harjono yang juga anggota Dewan Ideologi Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis (DPN KBM).

Menurut dia, ada dua arus besar Ideologi transnasional yang menjadi ancaman nyata NKRI. Yaitu ekstrimisme kanan yang sering disebut radikalisme yang menghamba pada ISIS, dan liberalisme dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya.




Dia menghimbau segenap elemen bangsa harus melawan segala bentuk ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan segenap anak bangsa.

Sedangkan Anggota DPRD Jawa Barat, Gatot Tjahyono, mengatakan saatnya segenap marhaenis dan organisasi marhaenis menyatukan persepsi.

“Dalam suatu program bersama dan  kader-kader marhaenis harus masuk di eksekutif, legislatif, lembaga non kementerian serta BUMN agar tetap kokohnya Pancasila dalam kerja-kerja pemerintahan,” ujar Waketum DPN KBM ini.




Gus Sholeh MZ dalam Tausyiahnya menegaskan, dengan menguatnya Politik Identitas di Indonesia belakangan ini sangat mengkhawatirkan karena membahayakan keutuhan NKRI.

Kata dia, dibubarkannya HTI tidak menyelesaikan masalah, karena tidak diikuti oleh keputusan pemerintah untuk melarang pentolan-pentolannya mendirikan organisasi lain.

“Sekarang ini mereka sudah menyebar ke berbagai organisasi lain yang bertujuan sama dengan HTI,” ujarnya.




Selain itu, pentingnya membumikan Pancasila untuk diajarkan di dunia pendidikan dan pegawai-pegawai pemerintah harus dibina dengan penanaman mental melalui Pemahaman Pancasila.

Adapun acara Halal Bi Halal dan Haul Bung Karno itu juga dihadiri dan pemberian sepatah kata dari perwakilan organisasi se-azas antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Wanita Nasional Indonesia, Pengurus Yayasan Marinda, Ketua Yayasan Putera Nasional Indonesia, Sekjen Presidium Kesatuan Buruh Marhaenis, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia.

Juga, Penasehat Dewan Pengurus Nasional Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia, Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Aktivis Lembaga Kebudayaan Nasional, Bendum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Ketua Ikatan Alumni Doktor Unpad, Aktivis Gerakan Nelayan Marhaenis, Aktivis Gerakan Pemuda Marhaenis.




Kemudian, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Sarinah, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Banteng Indonesia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*