Kelompok Studi Aquinas (KSA): Benahi Upaya Pemberantasan Korupsi, Presiden Hendaknya Berhikmat Selamatkan KPK

Kelompok Studi Aquinas (KSA): Benahi Upaya Pemberantasan Korupsi, Presiden Hendaknya Berhikmat Selamatkan KPK.
Kelompok Studi Aquinas (KSA): Benahi Upaya Pemberantasan Korupsi, Presiden Hendaknya Berhikmat Selamatkan KPK.

Presiden Joko Widodo diharap berhikmat untuk menyelamatkan KPK. Hal itu tetap dalam koridor pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Studi Aquinas (KSA), dengan melihat tarik ulur regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Kelompok Studi Aquinas (KSA), Anton Doni Dihen menyampaikan, ketidakjelasan informasi mengenai sikap mutakhir Presiden Jokowi terhadap desakan penerbitan Perppu KPK menciptakan suasana tidak nyaman bagi pihak yang mengharapkan kepastian.

“Bagi kami, sebagai bagian dari warga masyarakat yang mengharapkan diterbitkannya Perppu oleh Presiden, Perppu KPK adalah jalan keluar bangsa dari kejahatan luar biasa berbentuk korupsi. Bukan persoalan sederhana bahwa kami terlanjur punya harapan, dan karena itu harapan kami harus dipenuhi. Tidak sesederhana itu,” tutur Anton Doni Dihen, di Jakarta, Selasa (05/11/2019).

Dia melanjutkan, pernyataan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa adalah pernyataan serius. Yang mempunyai implikasi, yang harus menjadi asumsi kebijakan, yang harus membentuk isi kebijakan. “Bukan pernyataan basa-basi,” ujarnya.

Pernyataan pengakuan ini bisa ditemui dalam penjelasan UU 19 Tahun 2019 yang merupakan undang-undang hasil revisi. Dua alinea pertama penjelasan UU 19 Tahun 2019 memuat pernyataan tersebut.

Namun demikian, pernyataan yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang tersebut lebih merupakan bunga-bunga kebijakan semata.

“Meminjam istilah WS Rendra, renda-renda kebijakan, dan bukan basis asumsi utama yang membentuk isi kebijakan,” ujar Doni.

Dia melanjutkan, UU 19 Tahun 2019 merupakan UU yang tidak konsisten dengan misi pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Indikasinya, pertama, ada inkonsistensi internal. Karena apa yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa tidak dijadikan rujukan dalam pembentukan isi undang-undang.

Dan ada inkonsistensi eksternal, karena apa yang diwacanakan sebagai persoalan yang memicu revisi tidak dijadikan rujukan dalam perumusan klausul-klausul yang memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut.

Dan yang paling fatal dari Undang-Undang hasil revisi tersebut adalah klausul-klausul pelemahan KPK, yang jelas ditemukan pada pasal tentang kedudukan KPK, kedudukan Dewan Pengawas dan hubungan kerja KPK dan Dewan Pengawas, dan perijinan dalam proses penyadapan.

“Kami sungguh tidak mengerti, mengapa kita masih juga tidak melihat fakta hubungan aneh ini sebagai persoalan serius. Di satu sisi kita mengakui korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang masih mengancam eksistensi bangsa, tapi di sisi lain kita berusaha untuk melemahkan KPK yang merupakan lembaga terdepan yang kita andalkan untuk mengatasi kejahatan luar biasa tersebut,” tuturnya.

Menurut Doni lagi, Indonesia harus lebih waras untuk menggunakan pijakan yang benar. Pada akhirnya, perlu difahami, kepelikan politik merupakan soal yang mengganggu proses pengambilan kebijakan yang benar dan tepat oleh Presiden.

“Namun kami tetap berharap bahwa sebagai negarawan, Presiden Jokowi senantiasa boleh percaya bahwa hikmat dan kebijaksanaan yang bersumber dari dialog yang sungguh dengan persoalan bangsa akan menemukan jalan pembelaannya. Jika kita ikhlas memperjuangkannya,” tuturnya.

Doni melanjutkan, adanya audiensi para tokoh bangsa, dan tegak konsistennya mereka hingga hari ini untuk mengawal janji Perppu KPK oleh Presiden, merupakan kekuatan pengawalan yang sudah mumpuni.

“Semoga ditambah dengan kepercayaan pada Tuhan yang Kuasa, Presiden Jokowi dapat berani menerbitkan Perppu KPK,” ucapnya.

Sekretaris Kelompok Studi Aquinas (KSA), Tomson S Silalahi menambahkan, di balik pernyataan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, terkandung pengakuan adanya kegentingan.

“Tumpul dan hilangnya senjata kita yang utama, KPK, dalam menghadapi musuh luar biasa, menambah bobot kegentingan tersebut,” ujar Tomson.

Dan hilangnya komitmen elit dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pelemahan KPK, lanjutnya, merupakan kegentingan moral yang menambah bobot pada kegentingan yang sudah ada.

Padahal, dikatakan Tomson S Silalahi, komitmen Presiden adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Itu tidak mungkin dilakukan dalam ekosistem politik dan birokrasi yang korup,” cetusnya.

Bahkan, komitmen mobilisasi investasi untuk perkembangan ekonomi dan pengentasan pengangguran, di tengah ekonomi dunia yang tidak kondusif, itu juga tidak bisa dilakukan di tengah ekosistem politik dan birokrasi yang korup.

“Karena integritas kelembagaan negara adalah faktor daya saing investasi yang penting,” katanya.

Kegentingan sebagai prasyarat Perppu, sebagaimana diargumentasikan beberapa pakar, termasuk Mahfud MD, adalah hal yang subyektif.

“Subyektivitas itu bisa bersumber dari tafsir sosiologis dan tafsir teleologis, sebagaimana sudah disampaikan,” ujar Tomson.

Dan kegentingan pun tidak harus berbentuk kegentingan manifested. Tetapi juga kegentingan laten. Yang tidak kelihatan, berbentuk kegentingan moral, yang mengancam eksistensi bangsa secara jangka panjang.

“Maka pijakan Perppu sesunguhnya sudah kuat, dan kita tinggal menunggu pemenuhan janji seorang presiden, yang senantiasa kita idealkan untuk berkualifikasi sebagai seorang negarawan. Pemenuhan atau tidaknya janji tersebut akan berbicara tentang integritas seorang negarawan kepala Negara,” tutup Tomson S Silalahi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan