Kelakuan Stafnya Sangat Menciderai Rakyat Dan Pemerintahan, Jokowi Segeralah Evaluasi Keberadaan Stafsus Milenial

Kelakuan Stafnya Sangat Menciderai Rakyat Dan Pemerintahan, Jokowi Segeralah Evaluasi Keberadaan Stafsus Milenial

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK
30
0
Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang: Kelakuan Stafnya Sangat Menciderai Rakyat Dan Pemerintahan, Jokowi Segeralah Evaluasi Keberadaan Stafsus Milenial. Foto: Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang. (Istimewa).Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang: Kelakuan Stafnya Sangat Menciderai Rakyat Dan Pemerintahan, Jokowi Segeralah Evaluasi Keberadaan Stafsus Milenial. Foto: Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang. (Istimewa).

Komite Muda Nusantara (KMN) mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi staf khususnya, Andi Taufan Garuda Putra. Hal ini terkait Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan kop Garuda Pancasila yang dilengkapi tulisan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yang ditujukan kepada para camat di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalam surat itu adalah Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19.

Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang menuturkan, dalam surat itu disebutkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi program Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah melakukan kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan adalah pendiri sekaligus CEO Amartha hingga saat ini.

Selaku Aktivis Pemuda, Johan Aritonang, menyebut tindakan Taufan berpotensi terbentur konflik kepentingan. Atas dasar itu, mereka meminta Jokowi agar memecat Taufan.

“Presiden segera mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus dan mengambil langkah pemecatan bagi staf yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Johan Aritonang, Rabu (15/04/2020).

Johan menuturkan, Taufan tidak berpegang pada prinsip etika publik. Menurutnya, Taufan seharusnya punya kesadaran dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur dan kepentingan publik.

Ia menjelaskan nilai luhur tersebut di antaranya adalah kejujuran, integritas dan menghindari munculnya konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan dan mengeluarkan kebijakan publik. Johan menambahkan, konflik kepentingan merupakan celah masuk tindak pidana korupsi.

“Oleh sebab itu, pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan public,” ucap dia.

Padahal,sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan yang bermuatan konflik kepentingan.

“Ini surat aneh ya karena terbuka sekali permainan kepentingannya,” imbuhnya.

Johan menyebut, tidak seharusnya Staf Khusus Presiden punya kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak memberikan layanan jasa.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa dengan cakupan wilayah seluruh desa di Indonesia dinilai tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme penunjukkan. Pengadaan barang dan jasa berskala besar, kata Johan, harus melalui open tender.

Lebih lanjut, Johan menyatakan langkah Taufan telah mengabaikan keberadaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berwenang melakukan korespondensi kepada seluruh Camat yang berada di bawah Kepala Daerah.

Hal itu tertera dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang antara lain mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum.

Johan pun lantas mempertanyakan perihal tugas, fungsi dan kewenangan Staf Khusus Presiden. Sejak dilantik sampai saat ini, menurut dia, publik tidak mengetahui Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Staf Khusus Presiden beserta tugas, fungsi dan kewenangannya.

Staf Khusus Presiden memang disebut dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, bahwa pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Meski telah meminta maaf dan menarik surat tersebut, menurut Johan, Andi Taufan sebagai staf khusus Presiden sudah menciderai pemerintahan dan sangat mengecewakan Presiden.

Sebagai anak muda, kata Johan, seharusnya Andi bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena diharapkan mampu membuat terobosan-terobosan pemikiran dan kebijakan yang lebih baik dibanding kalangan orang tua yang sudah penuh dengan rekam jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Ini kan dianggap fresh blood, darah baru tetapi langkah begini ya mengecewakan. Menurut saya tidak boleh ditoleransi. Ini kan jabatan kepercayaan, kecuali ada orang yang nyuruhnya. Kalau ada orang yang nyuruhnya ya gimana lagi, jangan sampai kekuasaan sendiri yang menyuruhnya, yang melindunginya, dia yang jadi korban,” jelasnya.

Perilaku Andi Taufan bisa serta merta mencoreng citra Presiden Joko Widodo karena jabatan staf khusus tersebut merupakan jabatan kepercayaan, bukan jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Maka dari itu, ia menilai seharusnya Jokowi bisa segera memberhentikan Andi.

“Kalau jabatan kepercayaan seperti Menteri, Staf Khusus dan lain sebagainya dan betul-betul membantu Presiden tidak hanya membantu dari segi kualitas tapi juga dari citra Presiden dan dia mencoreng citra Presiden seperti itu, ya harusnya tegas Presiden. Masa yang begini dimaafkan,” tandasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like