Kejaksaan Tinggi Sumut Gelar Sinergi Penyelamatan Aset Negara Bersama KPK

Kejaksaan Tinggi Sumut Gelar Sinergi Penyelamatan Aset Negara Bersama KPK. – Foto: Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Medan. (Net)
Kejaksaan Tinggi Sumut Gelar Sinergi Penyelamatan Aset Negara Bersama KPK. – Foto: Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Medan. (Net)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar kegiatan video conference (vidcon) guna membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum.

Acara tersebut dihadiri seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Se-Sumut.

Kegiatan yang dilakukan secara terpisah itu, dihadiri oleh Satgas Wilayah I Pencegahan mewakili pimpinan KPK, Maruli Tua Manurung, sedangkan dari Kejati Sumut di hadiri Wakil Kepala Kejati Sumut, Jacob Hendrik Pattipeilohy dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Mangasi Situmeang.

Pertemuan vidcon itu merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama KPK dan JAM Datun Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang penyelamatan aset dan penerimaan Negara yang di gelar, pada 14 April 2020 lalu di Jakarta yang ditandatangani langsung oleh Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan KPK dan Ferry Wibisono selaku JAM Datun Kejagung.

“Hari ini kita merealisasikan perjanjian kerjasama antara KPK dan Kejagung di tingkat lokal, dalam hal ini dengan jajaran Kejari se Kejati Sumut terkait penyelamatan aset yang tersebar di masing-masing Kejari dalam wilayah hukum Kejati Sumut,” kata Kasatgas Wilayah I Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung ketika dikonfirmasi wartawan seusai vidcon KPK-Kejati Sumut, Minggu (28/06/2020).

Lewat video conference itu, Maruli meminta Kejari Se-Sumatera Utara menginventarisir aset-aset daerah yang dikuasai pihak swasta atau yayasan tertentu. Dan melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah setempat.

Menurutnya, kegiatan itu untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam upaya penyelamatan aset negara.

“Salah satu upaya penting dengan melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak,”  ujarnya.

Dalam upaya pemulihan aset, Maruli meminta kejaksaan dapat menggunakan instrumen penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif, namun tidak selalu harus menggunakan instrument pidana.

Sementara itu, Asdatun Kejati Sumut Mangasi Situmeang menambahkan, pengembalian aset merupakan unsur penting yang tidak dapat dilupakan dalam penegakan hukum, sehingga kekayaan Negara dapat digunakan untuk pembangunan dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dia mendukung kerjasama antara KPK dan kejaksaan dalam penataan dan pengembalian aset yang selama ini masih dikuasai pihak lain.

Mangasi menyebut bahwa kejaksaan dan KPK tidak ingin melihat ada pihak-pihak di Pemerintah Provinsi Sumut maupuan Pemerintah Daerah Kota/Kabutapen di wilayah Sumut,  BUMD, BUMN, dan institusi lainnya, yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

“Kami tidak mentolerir adanya kecurangan dalam langkah-langkah penyelamatan dan penataan aset. Dibutuhkan kerja sama dan jaringan informasi dalam mendukung kecepatan penelusuran aset. Nah, ini yang sedang kita kembangkan yaitu bagaimana membangun sinergi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk Pemerintah Daerah,” tutup Maruli bersama Mangasi saat pertemuan vidcon saat itu.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan