Kejaksaan Akan Membangun Zona Integritas

Kejaksaan Akan Membangun Zona Integritas

- in HUKUM, NASIONAL
776
0
Kejaksaan Akan Membangun Zona Integritas.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI berencana membangun zona integritas (ZI) dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada unit kerja khusus yang bersifat strategis di tingkat jabatan eselon II.

“Jadi tingkat eselon II itu antara lain Biro Kepegawaian, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adktif lainnya, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Direktorat Penyidikan dan Direktorat Pertimbangan Hukum,” kata Wakil Jaksa Agung Arminsyah di Jakarta, Kamis (09/10/2018).

Arminsyah menyatakan hal itu menyusul ditetapkannya 16 Kejaksaan Negeri (Kejari) masuk dalam kategori zona integritas WBK dan WBBM berdasarkan penilaian tim pengarah tersebut yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Arminsyah dan Kementerian PAN-RB.

Sebanyak 16 Kejari yang ditetapkan sebagai pilot project akan dibina dan dibangun menjadi unit kerja zona integritas WBK dan WBBM adalah Kejari Deli Serdang, Kejari Tanah Datar, Kejari Belitung, Kejari Lampung Utara, Kejari Serang, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Bogor, Kejari Surakarta, Kejari Bantul, Kejari Surabaya, Kejari Situbondo, Kejari Gianyar, Kejari Palu, Kejari Tomohon, Kejari Hulu Sungai Tengah dan Kejari Kota Waringin Barat.

Arminsyah menambahkan, pembangunan zona integritas WBK dan WBBM hendaknya dapat dilakukan secara intensif dan terus menerus. “Tidak hanya dalam rangka mendapatkan predikat dari Tim Penilai Nasional semata, namun lebih pada implementasi atas upaya pencegahan tindakan dan budaya korupsi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya,” ujarnya.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kisruh Dugaan Kecurangan Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar

Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset