Kejagung : Video Pengakuan Jaksa Terima Suap Kasus Sidang Rizieq Sihab Adalah Hoax

Kejagung : Video Pengakuan Jaksa Terima Suap Kasus Sidang Rizieq Sihab Adalah Hoax

- in NASIONAL
51
0

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan bahwa informasi dalam video yang beredar luas di media sosial dengan narasi “Terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang habib risieq sihab, innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia” adalah tidak benar atau hoax.

Dalam video itu mengkaitkan dengan penjelasan Yulianto, SH, MH, selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media pada tahun 2016.

“Bahwa video penangkapan seorang oknum jaksa oleh tim saber pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu dan bukan merupakan pengakuan jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Sihab,” tegasnya dalam siaran pers, Sabtu (20/03/2021).

Dia menjelaskan, penangkapan oknum jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

“Bahwa pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum jaksa AF pada video tersebut, adalah Bapak Yulianto, SH. MH, yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT),” ujarnya.

Eben menambahkan, video penangkapan oknum jaksa AF itu sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Muhammad Rizieq alias Habib Rizieq Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Sehingga kami meminta agar masyarakat tidak menyebar-luaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoax sebagaimana video yang sedang beredar saat ini,” ujarnya

Selain itu, pihaknya juga meminta agar masyarakat tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar kebenarannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada.

“Karena perbuatan itu dapat dijerat dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 45A ayat (1),” tukasnya.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Dana PT Asabri Diduga Ditempatkan di MTN Koperasi Karyawan Kemenkeu

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi