Kejagung Kembali Tangani Korupsi Super Kakap Lagi, Dua Berkas Kasus Minyak Mentah Atau Kondesat Yang Rugikan Negara Hingga Rp 35 Triliun Sudah di Jampidsus

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menjelaskan, pada Kamis, 30 Januari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung menerima serah terima tersangka dan barang bukti atau tahap II dari Bareskrim Mabes Polri untuk perkara Tindak Pidana Korupsi kasus kondensat atau minyak mentah pada PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menjelaskan, pada Kamis, 30 Januari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung menerima serah terima tersangka dan barang bukti atau tahap II dari Bareskrim Mabes Polri untuk perkara Tindak Pidana Korupsi kasus kondensat atau minyak mentah pada PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Perkembangan pengusutan dugaan korupsi kasus super kakap lainnya, yaitu kasus kondesat atau minyak mentah mengalami kemajuan.

Kejaksaan Agung kembali menerima dua berkas dari Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti oleh Tim Jaksa atas kasus yang ditaksir menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 35 triliun itu.




Selain kasus mega korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir menimbulkan kerugian Negara hingga Rp 13,7 triliun, kasus korupsi kondesat ini juga salah satu kasus korupsi super kakap, dengan taksiran kerugian Negara mencapai Rp 35 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menjelaskan, pada Kamis, 30 Januari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung menerima serah terima tersangka dan barang bukti atau tahap II dari Bareskrim Mabes Polri untuk perkara Tindak Pidana Korupsi kasus kondensat atau minyak mentah pada PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

“Serah terimanya sekitar pukul 15.30 WIB. Tahap II itu dibagi menjadi dua berkas,” ujar Hari Setiyono, Jumat (31/01/2020).




Dua berkas perkara yang diterima Kejaksaan Agung itu adalah, pertama, berkas Perkara atas nama Ir. Raden Priyono dan Djoko Harsono, dan kedua, berkas Perkara atas nama Honggo Wendratno.

Hari Setiyono menerangkan, sebelumnya Tersangka Honggo Wendratno sampai dengan sekarang belum berhasil dihadirkan oleh Penyidik Polri pada Bareskrim Mabes Polri.

Meskipun sudah dipanggil secara patut dan bahkan sudah dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Bareskrim Mabes Polri, namun yang baru bisa diserahkan oleh Bareskrim Mabes Polri hanya Tersangka atas nama Ir Raden Priyono dan Djoko Harsono saja.




“Akan tetapi, locus delictie terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, maka penanganan perkara tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Baik teknis maupun adminstrasi,” ujar mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Wakajati Sumsel) itu.

Dikatakannya, terhadap kedua tersangka yang sudah diterima kejaksaan agung itu, telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI.

“Sedangkan berkas perakara atas nama tersangka Honggo Wendratno diserahkan secara in absentia atau tanpa hadirnya tersangka,” ujar Hari setiyono.




Kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang juga melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menjadi sorotan publik karena nilai kerugian negaranya. Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara dirugikan sebesar 2,716 miliar dolar amerika. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp 35 triliun.

Pada Januari 2018 lalu, pihak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, nilai tersebut terbesar sepanjang sejarah penghitungan kerugian negara oleh BPK.

“Kalau berdasarkan informasi BPK, memang baru kali ini ada penyelamatan kerugian negara sebesar lebih dari Rp 32 triliun,” ujar Agung Setya.




Penyidik menyita Rp 32 triliun yang diperoleh dari beberapa rekening tersangka yang diblokir. Selain itu, ada pula rekening lain yang mendapat keuntungan sekitar Rp 140 miliar.

Penyidik Bareskrim Polri juga menyita kilang minyak milik TPPI di Tuban, Jawa Timur, senilai Rp 600 miliar.

“Kerugiannya Rp 35 triliun. Itu artinya masih ada selisih yang terus harus kami kejar,” kata Agung.




Menurut Agung penanganan kasus kondensat rumit. Sebab, korupsi dilakukan di area perminyakan. Umumnya, kasus yang ditangani polisi berkaitan dengan proyek dan pengadaan barang. Pada awal penanganan perkara, kata Agung, banyak pihak yang melirik untuk menangani kasus ini.

“Ada juga yang sampai ingin menggeser pidananya menjadi perdata. Tapi kami temukan kuncinya bahwa kasus ini tidak ada kontraknya,” katanya.

Pada pengusutan terdahulu, Polisi juga memisahkan berkas perkara menjadi dua. Berkas pertama terdiri dari dua tersangka, yaitu mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono. Sementara, berkas kedua untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratmo.




Pengusutan perkara dugaan korupsi melalui penjualan kondensat sudah dilakukan Bareskrim Polri sejak 2015. Korupsi itu melibatkan SKK Migas (dulu bernama BP Migas), PT TPPI, dan Kementerian ESDM.

Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana. Pertama, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat. Kedua, PT TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. TPPI justru menjualnya ke perusahaan lain.

Penyidik juga menemukan bahwa meski kontrak kerja sama SKK Migas dengan PT TPPI ditandatangani pada Maret 2009, tetapi PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual.




Komitmen awal kontrak kerja mereka adalah memproduksi bahan bakar untuk dijual Pertamina. Namun, PT TPPI mengolahnya menjadi LPG. Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan