Kehidupan Kian Sulit, Nelayan Dan Masyarakat Pesisir Tidak Tersentuh Kedaulatan Pangan

Kehidupan Kian Sulit, Nelayan Dan Masyarakat Pesisir Tidak Tersentuh Kedaulatan Pangan.

Masyarakat nelayan dan pesisir tidak mengalami kedaulatan pangan yang digembar-gemborkan pemerintah. Hingga kini, nelayan dan masyarakat pesisir kian sulit memenuhi kebutuhan pangannya.

Hal itu terungkap dalam diskusi, peluncuran dan bedah buku, Mewujudkan Kedaulatan Pangan Masyarakat Pesisir Indonesia, yang digelar oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), di Kekini Ruang Bersama, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (04/10/2018).

Pengurus KIARA dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Amin Abdullah menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan pangan, kini sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif.

“Dalam menyesuasikan kehidupan sehari-hari di tengah situasi ekonomi yang sulit di pesisir,” ujar Amin.

Beberapa faktor kesulitan nelayan menggapai kedaulatan pangannya di Lombok, lanjut dia, keterbatasan nelayan dalam melaut dan menangkap ikan.

“Selain adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal melaut, juga masih mahal dan sulit dijangkau nelayan. Pengeluaran operasional melaut lebih besar daripada tangkapan,” ujarnya.

Sedangkan Andri Ratumakin dari KIARA Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan, masih banyak regulasi pemerintah yang tidak berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan juga kedaulatan pangan bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut dia, kedaulatan pangan bagi nelayan dan masyarakat pesisir tidak akan tercapai, jika pemerintah tetap tidak memberikan potensi yang luas bagi nelayan dan masyarakat itu sendiri.

“Termasuk, sentralisasi bantuan pemerintah pusat masih terjadi. Nelayan dan masyarakat pesisir tidak merasakan manfaat dari bantuan pemerintah pusat, sebab tidak sampai kepada mereka dengan nyata,” ujar Andri.

Sementara itu, Carolus Winfridus Keupung dari KIARA Sikka, Flores mengatakan, ada persoalan dalam pengelolaan dana desa untuk desa-desa nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut dia, pemerataan bantuan sebesar Rp 1 miliar per desa itu tidak terjadi. Hanya ada beberapa desa saja yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores,” ujarnya.

Selain itu, persoalan-persoalan perempuan nelayan yang tidak kunjung menjadi perhatian bersama. Padahal, perempuan nelayan merupakan tulang punggung pemenuhan pangan keluarga nelayan dan masyarakat pesisir di kala nelayan sedang menganggur.

“Sangan diperlukan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Carolus.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA, Parid Ridwanuddin menyoroti sejumlah persoalan nelayan dan masyarakat pesisir yang perlahan tergusur dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Seperti adanya reklamasi yang membuat nelayan terusir dan tidak bisa melaut lagi.

Parid juga menyampaikan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan telah melakukan riset mengenai isu pangan dan masyarakat pesisir di tiga lokasi, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Lombok Timur.

Hasil riset tersebut kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul, ‘Mewujudkan Kedaulatan Pangan Masyarakat Pesisir Indonesia’.

“Buku tersebut merekam isu pangan laut, di tiga lokasi riset, sekaligus dinamikan pengelolaan, tantangan pembangunan di kawasan pesisir, dan proyeksi masa depan pangan laut di Indonesia,” ujar Parid.

Selain isu pangan,  lanjut dia, buku tersebut meneliti peran perempuan nelayan dalam mengelola sumber-sumber perikanan di Kabupaten Sikka, Kota Kupang, dan Kabupaten Lombok Timur, yang meliputi memperbaiki alat tangkap, memilah hasil tangkapan ikan, dan pengolahan serta pemasaran.

“Isu yang diangkat buku ini, diharapkan akan menjadi pembelajaran penting dan best practice bagi pemerintah atau para pengambil kebijakan, pengamat, aktivis, mahasiswa dan masyarakat pesisir lainnya di Indonesia,” ujarnya.(Michael Nababan/Riswan Siahaan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*