Kebut Pengusutan Korupsi Pengadaan Bantuan Kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jaksa Garap Lagi 4 Orang Saksi

Kebut Pengusutan Korupsi Pengadaan Bantuan Kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jaksa Garap Lagi 4 Orang Saksi.
Kebut Pengusutan Korupsi Pengadaan Bantuan Kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jaksa Garap Lagi 4 Orang Saksi.

Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung mengebut pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Kapal Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menuturkan, untuk Kamis, 20 Juni 2019, sebanyak 4 orang saksi kembali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.





Keempat orang saksi itu adalah, Nur Arif Azizi sebagai Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Narmoko Prasmadji sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI periode tahun 2015-2016, Abduh Nur Hidayat sebagai Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap pada Sekretariat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI periode tahun 2016, dan Adriansroob Vrengky Manuputty sebagai Direktur PT Kairos Anugrah Marina.

“Para Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dimana pada Tahun Anggaran 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melakukan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 477.958.245.000,- dengan realisasi anggaran pembangunan kapal Perikanan adalah sebesar Rp. 209.767.095.831,- (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).,” tutur Mukri, Kamis (20/06/2019).





Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal perikanan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu, pembayaran dilakukan apabila satuan unit kapal telah sampai di lokasi.

Namun sampai dengan akhir tahun 2016 dari 754 unit kapal, baru selesai 57 unit kapal sehingga, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pembangunan Kapal Perikanan, maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 unit kapal senilai Rp. 15.969.517.536.

Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan, akan tetapi pada akhir tahun anggaran adanya perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran dari yang semula dengan cara Turn Key, menjadi sesuai progress dengan tujuan agar meskipun kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan.





Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut, akhirnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp. 193.797.578.295,- dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan Garansi Bank.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan