Kebijakan Edhy Prabowo Pro Nelayan, Waketum DPP Gerindra Dukung Menteri Kelautan Dan Perikanan

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Wakil Ketua Umum DPP Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad
Kebijakan Edhy Prabowo Pro Nelayan, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Wakil Ketua Umum DPP Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad Dukung Menteri Kelautan Dan Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo akan melanjutkan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan yang sangat merugikan nelayan Indonesia.

Sejumlah kebijakan Edhy Prabowo pun dipastikan akan pro kepada nelayan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Wakil Ketua Umum DPP Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad.

“Saya pastikan jika Edhy Prabowo akan melanjutkan dan bahkan menyempurnakan setiap kebijakan menteri-menteri sebelumnya yang dianggap sudah baik, termasuk soal penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing. Kami memahami semangat kebijakan tersebut adalah keharusan negara bersikap tegas terhadap kapal-kapal pencuri ikan berbendera asing,” tegas Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (21/11/2019).

Dia menegaskan, jika mengacu pada Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan, ketentuan penenggelaman itu adalah opsi terakhir terhadap kapal pencuri ikan berbendera asing.

Oleh karena itu, jika masih bisa dilakukan pemeriksaan, penahanan dan penyitaan dengan baik, sebaiknya langkah itu terlebih dahulu dilakukan.

“Maka kami menyarankan kepada Edhy membuka opsi lain yang lebih pro nelayan. Yakni penyitaan kapal pencuri tersebut, untuk selanjutnya melalui putusan pengadilan dihibahkan pada nelayan miskin yang membutuhkan,” jelas Sufmi.

Selain itu, dia menegaskan, MKP Edhy Prabowo harus segera merealisasikan sejumlah kemudahan dan program yang pro nelayan Indonesia. “Kapal-kapal itu bisa dijadikan transportasi laut murah untuk nelayan dan keluarganya, atau dijadikan Puskesmas Keliling,” ujarnya.

Prinsipnya, katanya, daripada kapal dibakar sia-sia dan merusak ekosistem laut, lebih baik kapal berbendera asing tersebut diserahkan pada nelayan Indonesia.

“Lebih baik diserahkan kepada nelayan kita yang selama ini memang kesulitan membeli kapal. Yang harus dijaga, adalah prosedur hukumnya harus ketat dan jangan sampai terjadi penyimpangan,” ujar Sufmi Dasco lagi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan