Kebebasan Berpendapat Dijamin Konstitusi, Hentikan Teror dan Intimidasi, Aktivis Ramai-Ramai Kutuki Rejim Jokowi

Kebebasan Berpendapat Dijamin Konstitusi, Hentikan Teror dan Intimidasi, Aktivis Ramai-Ramai Kutuki Rejim Jokowi. Foto-Ilustrasi.
Kebebasan Berpendapat Dijamin Konstitusi, Hentikan Teror dan Intimidasi, Aktivis Ramai-Ramai Kutuki Rejim Jokowi. Foto-Ilustrasi.

Peristiwa teror dan intimidasi yang dialami sejumlah aktivis dan akademisi dari Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (CLS-FH UGM) karena menyelenggarakan Diskusi Publik, dengan tema Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi, Ditinjau Dari Sistem Ketatannegaraan, tidak data dibenarkan.

Atas peristiwa itu, ratusan lembaga masyarakat sipil dan para aktivis mengutuki rejim Joko Widodo- Ma’aruf Amin, karena telah melarang orang berpendapat dengan cara-cara terror dan intimidasi.

Anto, salah seorang aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta menyampaikan, para lembaga masyarakat sipil merasakan tekanan yang sudah di luar batas, dalam penyampaian pendapat di tengah rezim yang sedang berkuasa.

“Kebebasan berpendatan dijamin konstitusi. Hentikan terror dan intimidasi. Teman-teman dari Constitutional Law Society FH UGM (CLS) sebagai penyelenggara diskusi publik “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” mendapatkan teror dan Intimidasi, hingga ancaman pembunuhan. Mereka diintimidasi untuk mengubah judul hingga membatalkan acara. Sehingga, ada indikasi kriminalisasi atas dugaan makar. Bahkan Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII yang diundang menjadi Narasumber pun mengalami terror,” tutur Anto, di Jakarta, Senin (0/06/2020).

Karena itu, para aktivis dan lembaga masyarakat sipil mengecam segala bentuk teror dan intimidasi tersebut. Dan mendesak Pemerintah dan Kepolisian RI untuk melindungi warga negara yang mendapatkan teror dan ancaman tersebut.

“Kami juga dengan ini menegaskan, Konstitusi Indonesia pada Pasal 28 E, F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin  hak setiap orang untuk berpendapat dan berkomunikasi, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” ujar Anto.

Apa yang dialami Constitutional Law Society FH UGM (CLS) itu, lanjutnya, adalah sebagai wujud pemberangusan hak, dan pemerintah melakukan pembangkangan terhadap Konstitusi.

Para aktivis juga menyerukan, setiap pejabat publik mengemban posisinya dengan kewajiban menaati Konstitusi. Dan pelanggaran terhadap Konstitusi adalah alasan yang patut untuk menghentikan yang bersangkutan dari posisinya.

Lagi pula, katanya, diskusi publik itu juga merupakan bagian dari kebebasan akademik. Indonesia telah mengikatkan diri pada Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.

Penjelasan umum pasal 13 Kovenan ini diatur, “… anggota komunitas akademiki, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan.”

Kemudian, judul diskusi tidak melanggar sama sekali Konstitusi dan HAM. Pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B sehingga membincangkan pemberhentian presiden adalah membincangkan Konstitusi.

“Mereka yang menolak membicarakan pemberhentian presiden dalam UUD 1945 sebenarnya sedang menolak isi Konstitusi,” tegasnya.

Seruan ini dikeluarkan bersama-sama oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, LBH Jakarta, AEER, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Kristen Indonesia, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI),  Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND DN), YLBHI, ICEL, JATAM, WALHI, KPRI, Epistema Institute, HUMA, GREENPEACE, PWYP, AURIGA NUSANTARA, ICW, Solidaritas Perempuan, KIARA, Perempuan Mahardhika, IGJ, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), DEMA UIN Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment, CM, Solidaritas Pekerja VIVA.co.id (SPV), Pusat Studi Agraria (PSA) IPB, Trend Asia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sajogyo Institute (SAINS), BEM Universitas Indonesia, KontraS, PurpleCode Collective, SERASI, GPPI, Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Forum Peduli Literasi Masyarakat (Filem), BORAK (Border Rakyat), AKAR-FMK (Akademisi Kerakyatan-Federasi Mahasiswa Kerakyatan), ELSAM, BEM KM IPB, BEM FH-UI, LBH Pers, LBH Semarang, AMAR Law Firm, Watchdoc, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, PILNET, HMI Komisariat FH UGM, FSBKU KSN, SENTAK (Satuan Emansipasi Tinjau Aksi), PUSAKO Universitas Andalas, KBUI-98, SAFENET, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, BEM KEMA UNPAD, BEM KM UGM.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan