Kawal Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Kejaksaan dan Kementerian PUPR Gelar Rakor TP4D di Ambon

Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Bidang Infrastruktur, Tema: Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju, di The Natsepa Hotel and Resort Ambon, Maluku, Senin, 23 September 2019.
Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Bidang Infrastruktur, Tema: Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju, di The Natsepa Hotel and Resort Ambon, Maluku, Senin, 23 September 2019.

Untuk mengawal pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bidang infrastruktur.

Rakor ini dilaksanakan khusus  di Wilayah Timur Indonesia. Mengambil tema, Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju, Rakor dilaksanakan di The Natsepa Hotel and Resort Ambon, Maluku, pada Senin, 23 September 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen Kejati dan seluruh Kepala Balai/UPT/Satuan Kerja Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir Widiarto S bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan S Maringka.

Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 8 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 58 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir Widiarto menyampaikan, kerja sama yang dibangun dengan TP4 merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.

“Termasuk dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Widiarto.

Sedangkan Jamintel Jan S Maringka, dalam pengarahannya mengemukakan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk pada tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.

Jan S Maringka menegaskan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para Kajati dan Kapolda tanggal 24 Agustus 2015 dan 19 Juli 2016, diharapkan menjadi kontribusi aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional.

Serta meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan TP4. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

“Untuk itu, diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan. Untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif, sesuai permasalahan hukum yang ditemukan,” tutur Jan S Maringka.

Jamintel juga mengatakan,  agar TP4 jangan disalahgunakan sebagai bumper untuk menutupi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

Sebaliknya, menurut Jan, keberadaan TP4 justru harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum.

“Dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas Pemerintah di pusat dan di daerah,” ujar Jan S Maringka.

Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimultan meliputi seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.

Hal itu diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi.

Kegiatan juga diisi diskusi panel menghadirkan narasumber Ketua LKPP Roni Dwi Susanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr Ir Syarif Burhanuddin dan unsur BPKP, serta Pembahasan Desk Provinsi jajaran  UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing. Kegiatan yang sama rencananya akan digelar di Palembang pada 30 September 2019. Dan di Balikpapan pada 9 Oktober 2019.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan