Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang pertama-tama mengumumkan kemenanganannya dalam Pilres 2019 dinilai telah keluar dari jalur konstitusi.
Oleh karena itu, ormas besutan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Nusantara Bangkit, akan melaporkan mantan menantu Presiden Soeharto itu kepada pihak yang berwenang.
Selain melaporkan Paslon Capres 02 itu, Nusantara Bangkit juga akan mengawal proses perhitungan suara Pemilu 2019 agar konstitusional, dengan menongkrongi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Nusantara Bangkit, Ir Ivan PP ketika menggelar jumpa pers, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/04/2019).
“Mengklaim dan mengumumkan sepihak kemenangan dirinya atas Pilpres 2019, yang dilakukan Prabowo Subianto adalah tindakan di luar konstitusi. Yang konstitusional itu adalah pengumuman dari hasil akhir perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Nusantara Bangkit akan melaporkan Paslon nomor 02 itu ke pihak yang berwenang. Sebab, karena ulah mereka, Indonesia jadi kisruh, pecah, dan mengangkangi Pemilu yang konstitusional,” tutur Ivan PP.
Ivan menuturkan, sebagai Ormas besutan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Nusantara Bangkit menegaskan perjuangannya memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua kalinya dengan taat konstitusi.
Didampingi Sekjen DPP Nusantara Bangkit, Lukman Arnold Doloksaribu beserta jajarannya, Ivan meresponi maraknya kesimpangsiuran klaim kemenangan Kubu Paslon Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Nusantara Bangkit tidak terjebak dan tidak larut dalam persoalan kesimpangsiuran Quick Count. Sebagai Organisasi Kemasyarakatan di bawah Dewan Penasehat kami Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Nusantara Bangkit taat konstitusi. Kami tetap menunggu Keputusan KPU, sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu tahun ini,” tutur Ivan PP.
Menurut dia, kondisi masyarakat Indonesia pasca Pencoblosan Pilpres yang digelar Rabu, 17 April 2019 lalu, kian terbelah.
Hal itu dikarenakan perdebatan dan pro kontra yang sangat tajam di antara anggota masyarakat, terutama dikarenakan klaim sepihak dari Kubu Paslon Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang menyatakan pihaknya memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang Pilpres, berdasarkan hasil perhitungan internal mereka.
“Saat ini, seolah-olah kita ini terbelah dengan hasil perhitungan cepat atau Quick Count. Yang mana, sebagian mengakui dan ada juga tidak mengakui perhitungan Quick Count itu. Padahal, sesungguhnya QC merupakan metodologi ilmiah, yang beberapa tahun belakang ini di setiap perhelatan Pesta Demokrasi tingkat akurasinya mencapai 99%,” tutur Ivan.
Meski begitu, sebagai Warga Negara yang taat konstitusi, Nusantara Bangkit tidak akan ikut-ikutan terjebak dengan klaim sepihak versi Prabowo-Sandi.
“Siapapun pemenang yang diputuskan KPU akan kami hargai. Kami mematuhi keputusan KPU, serta ikut membantu dan mengawal perjalanan pemerintahan yang diputuskan oleh KPU,” ujar Ivan.
Dia menekankan, kepentingan seluruh Rakyat Indonesia, tanpa memandang pilihan politik yang berbeda-beda, lebih utama. Maka, keretakan sosial yang diakibatkan oleh klaim sepihak Prabowo Subianto dkk itu harus diakhiri, dengan mengedepankan mekanisme yang konstitusional dalam Pemilu.
Bahkan, merebaknya isu People Power kian meresahkan Bangsa Indonesia. “Saat ini, isu people power oleh segelintir orang itu adalah bentuk hasutan yang disengaja. Itu mengendurkan semangat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Karena itu, sumber wacana People Power di Pemilu 2019 ini harus dihentikan dan diusut tuntas,” tutur Ivan.
Sebagai mantan Prajurit TNI, lanjutnya, seharusnya Prabowo Subianto tidak perlu diragukan lagi loyalitas dan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seharusnya, Prabowo Subianto terikat dan setia kepada Sapta Marga.
Akan tetapi, kata Ivan, Pemilu 2019 ini membuktikan dan memberikan fakta lain terhadap sosok Prabowo Subianto, yang dengan sengaja menyulut bibit perpecahan di masyarakat Indonesia, dengan membuat klaim sepihak memenangi Pilpres 2019 yang disebarkan ke masyarakat. Itu tidak taat aturan dan tidak taat konstitusi.
“Meminta aparat TNI/Polri menindaktegas setiap pelanggaran yang mengancam keutuhan NKRI,” ujarnya.
Nusantara Bangkit juga meminta elit-elit politik berhenti menunggangi situasi dan kondisi saat ini untuk kepentingan politiknya.
“Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga tali kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai NKRI,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekjen DPP Nusantara Bangkit, Lukman Arnold Doloksaribu menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada aparat keamanan dari TNI/Polri, yang telah menjamin keamanan dan tertibnya penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Penyelenggara Pemilu yang telah melaksanakan tahapan pemilihan dengan baik,” ujar Lukman Arnold Doloksaribu.
Terutama, lanjutnya, ucapan terimakasih tak terhingga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang telah berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu 2019. Sehingga, menunjukkan kepada Dunia Internasional, bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa Yang Besar yang berdemokrasi dengan tertib dan militan.
“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Itu tergambar dengan tingginya angaka partisipasi dari tahun sebelumnya tahun 2014, pilpres 69,58%, Pileg 75% menjadi 80,90% Untuk Pilpres dan Pileg di Pemilu 2019 ini,” ujar Lukman.
Fungsionaris DPP Nusantara Bangkit, Besli Pangaribuan menambahkan, Ormas Nusantara Bangkit adalah Ormas yang didirikan setahun lalu, dengan salah satu tujuannya untuk meningkatakan ekonomi anggota, sudah tersebar di beberapa Provinsi.
“Oraganisasi ini telah berdiri kira-kira 1 tahun yang lalu, yang dideklarasikan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ormas ini diketuai oleh Ir Ivan PP dengan Ketua Dewan Pembina Jend TNI (Purn) Dr H Moeldoko,” tutur Besli Pangaribuan.
Besli menerangkan, beberapa bulan ini, atas kesadaran sendiri, Nusantara Bangkit ikut berperan sebagai Relawan Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Secara khusus, ormas Nusantara Bangkit, mengambil peran door to doormelakukan pemenangan terhadap Paslon Capres Nomor Urut 1 Joko Widodo-Ma’aruf Amin.
Ketua Dewan Penasehat Nusantara Bangkit, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga menyerukan kepada setiap warga Negara Indonesia, untuk mengawal proses perhitungan suara Pemilu 2019 secara konstitusional.
Kepatuhan dan ketaatan kepada konstitusi, akan membuat demokrasi Indonesia kian beradab dan bermartabat serta masyarakat akan berbahagia dalam berdemokrasi.
“Hingga penghitungan akhir di KPU, prosesnya harus dikawal. Pemilu yang konstitusional ini jangan sampai dirusak oleh segelintir pemain yang bersengaja juga merusak Indonesia. Kawal,” ujar Moeldoko.(JR/Nando/Richard)
