Breaking News

Kasus Rumah Sakit Sumber Waras, DPR Akan Panggil Eks Ketua KPK (Yang Kini Jadi Anggota BPK)

Untuk Kasus Sumber Waras, DPR Akan Panggil BPK.

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mempertanyakan tindakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Apakah audit itu sebagai inisiatif BPK  atau ada perintah dari lembaga lain.

“Dijawab bahwa BPK bekerja berdasarkan surat perintah atau permintaan daripada KPK jaman Taufiequrachman Ruki,” kata Bambang usai rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung di Komplek Parleman, Kamis (21/4/2016).

Bambang juga mengatakan, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika itu melihat ada indikasi mark-up dengan indikasi penyimpangan.

“Lalu kemudian BPK bekerja dan ditemukanlah indikasi kerugian negara 1,9 miliar, dan kemudian terkoreksi menjadi 173 miliar. Itulah temuan BPK dengan berbagai rentetan atau urutan-urutan penyimpangan yang terjadi dalam proses jual beli,” ungkap dia.

Lalu langka berikutnya pada Selasa (26/4/2016), lanjut Bambang, komisi III DPR RI akan memanggil dan mengundang  Ruki sebagai mantan ketua KPK yang memerintahkan BPK ketika itu untuk dapat melakukan investigasi.

“Kita rencanakan pada hari selasa, nanti kita akan tanya dasar apa pak Ruki atau KPK ketika itu, meminta BPK melakukan audit Investigasi,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, setelah menerima penjelasan dari Ruki, nantinya hari Rabu, lanjut dia, akan mengundang atau mengadakan rapat dengan KPK yang sekarang.

“Disitulah kita kembalikan kepada KPK, kenapa sampai saat ini temuan maupun hasil kerja BPK yang diminta oleh KPK belum ditindak lanjuti. Itulah kira-kira kata kunci akan kita lakukan oleh Panja penegakan hukum di komisi III yang diketuai oleh Desmon,”

Selain itu, saat ditanyai apakah ada kemungkinan untuk membentuk Pansus untuk kasus Sumber Waras, Bambang mengelak. “Gak lah, masih jauhlah,  karena kita bentuk pengawasan dalam bentuk panja di komisi III, dan sebenarnya nanti kita akan serahkan kepada penegak hukum,” jawab Bambang.

Fungsi DPR adalah fungsi pengawasan. Jadi, menurut dia, DPR bertugas mendorong penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus yang lambat, tertunda, bahkan berulang tahun.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*