Kasus Penipuan dan Penggelapan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kontrak Kerja Dilanggar

Kasus Penipuan dan Penggelapan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kontrak Kerja Dilanggar. – Foto: Foto: Persidangan lanjutan kasus penipuan dan penggelapan PT Dian Bara Genoyang (PT DBG), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (04/08/2020). (Ist)
Kasus Penipuan dan Penggelapan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kontrak Kerja Dilanggar. – Foto: Foto: Persidangan lanjutan kasus penipuan dan penggelapan PT Dian Bara Genoyang (PT DBG), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (04/08/2020). (Ist)

PT Graha Priman Energy (GPE) diduga melakukan pelanggaran Kontrak kerja tambang batubara dengan PT Dian Bara Genoyang (DBG). Hal itu diungkapkan oleh salah satu Kuasa Hukum Robianto Idup, Ditho H.F. Sitompoel usai menjalani sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa 4 Agustus 2020.

Ditho mengungkapkan, Kasus penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Komisaris Utama PT DBG Robianto Idup merupakan murni kasus perdata. Kedua belah pihak telah menjalin kerjasama berdasarkan surat perjanjian tertanggal 27 Juni 2011.

Kasus Penipuan dan Penggelapan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kontrak Kerja Dilanggar. – Foto: Foto: Persidangan lanjutan kasus penipuan dan penggelapan PT Dian Bara Genoyang (PT DBG), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (04/08/2020). (Ist)
Kasus Penipuan dan Penggelapan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kontrak Kerja Dilanggar. – Foto: Foto: Persidangan lanjutan kasus penipuan dan penggelapan PT Dian Bara Genoyang (PT DBG), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (04/08/2020). (Ist)

“Sebenarnya kan surat perjanjian masih berlaku, sampai pada saat ada pertemuan di Kempinski, jadi mau bagaimana pun ya tetap aja ini urusannya perdata, nggak ada hubungannya sama pidana,”kata Ditoh usai menjalani sidang lanjuta Kasus penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang di PN Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, kedua belah pihak beberapa kali melakukan pertemuan di Hotel Kempinski dan juga di Plaza Indonesia membahas beberapa persoalan dan juga invoice yang diajukan oleh kontraktor.

Namun, PT GPE melanggar perjanjian kontrak kerjasama karena tidak adanya surat pemberitahuan pengehentian kerjasama. Malah, lanjunya, Robianto Idup sebagai Direktur Utama PT DBG dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Kalau mau stop, harusnya dia tulis dulu surat 30 hari itu baru sesuai dengan perjanjian, lah ini malah lapor polisi. Paling mentok 30 hari harus diberitahukan,” ungkapnya.

Ia mengukapkan, seharusnya yang melanggar perjanjian kontrak kerjasama tambang batubara merupakan PT GPE karena tidak melaksanakan isi surat perjanjian kontrak kerjasama berdasarkan surat perjanjian tertanggal 27 Juni 2011.

“Kalau itu masih  dalam surat perjanjian maka dia harus melaksanakan kewajibannya,” ucap Ditho.

Menurut Dito, kliennya bukan tidak mau membayar invoice yang diajukan oleh PT GPE. Namun pembayaran harus sesuai dengan data dari hasil kerja penambangan batubara yang dilakukan oleh pihak kontraktor sesuai dengan surat kontrak perjanjian kerjasama.

“Kalau dia merasa belum dibayar invoice ayo kita hitung-hitungan. Ataupun kita melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ataupun yang tercatat juga di dalam perjanjian tersebut,” tandasnya.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan