Kasus Pengeroyokan Hanya Tetapkan Satu Terdakwa, Persidangan Tetap Digelar, Sandiawara Hukum Terhadap Aktivis Harus Dibongkar

Kasus Pengeroyokan Hanya Tetapkan Satu Terdakwa, Persidangan Tetap Digelar, Sandiawara Hukum Terhadap Aktivis Harus Dibongkar.

Sidang perkara penganiayaan terhadap dua aktivis Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat tetap digelar di Pengadilan Negeri Balige Cabang Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Pada persidangan ketiga yang dilaksanakan pada Kamis (21/02/2019), Majelis Hakim tetap saja meneruskan bahwa terdakwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap dua orang aktivis itu dilakukan oleh satu orang yaitu Jautir Simbolon (JS) yang merupakan kakak kandung dari Bupati Samosir, Rapidin Simbolon.

Koordinator Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato), Sandi Ebenezer Situngkir, yang juga sebagai Kuasa Hukum kedua aktivis itu menyebut proses hokum dan persidangan yang digelar itu hanyalah dagelan dan penuh sandiwara.

Sebagai sebuah melodrama, menurut Sandi, kasus penganiayaan di lokasi tambang batu di Silimalombu, Samosir, milik terdakwa JS tersebut masuk pada agenda mendengarkan keterangan Saksi Korban, yakni Jhohannes Marbun, yang merupakan Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT).

“Bagaimana mungkin perkara pengeroyokan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku? Ini memang persidangan melodrama. Persidangan penuh sandiwara belaka,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Meski sudah dua kali menolak hadir di persidangan, dikarenakan tidak berkenan disidangkan dalam suasana sandiwara persidangan, akhirnya Saksi Korban Jhohannes Marbun menghadiri persidangan ketiga itu.

Jadi, dalam persidangan itu, Majelis Hakim menyidangkan 1 (satu) orang terdakwa yaitu Jautir Simbolon alias JS. JS didakwa karena telah menganiaya Sebastian Hutabarat yang merupakan Pengurus YPDT Perwakilan Toba Samosir, dan Jhohannes Marbun (JM). Kasus Penganiayaan tersebut terjadi pada 15 Agustus 2017 lalu. Persidangan digelar setelah 1,5 tahun setelah kejadian.

Saksi Korban Jhohannes Marbun mengatakan, pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang dialaminya dan rekannya Sebastian Hutabaran lebih dari satu orang. “Pelakunya ya lebih dari satu orang,” tutur pria yang akrab disapa Joe ini.

Sangat disayangkan, sepertinya keterangan tersebut tidak dikembangkan oleh Majelis Hakim dan sebaliknya malah membatasi satu terdakwa saja yaitu hanya JS semata.

Koordinator Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato), Sandi Ebenezer Situngkir menambahkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa JS kena Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP.

Pasal 170 KUHP sangat jelas menyatakan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, yang mengandung makna tersangkanya ada 2 orang atau lebih.

“Sementara dalam perkara ini Jautir Simbolon hanya seorang diri. Sidang seperti ini layaknya melodrama. Sandiwara belaka. Ada dugaan sandiwara Hukum antara Jaksa, Pengacara Terdakwa, dan Majelis Hakim,” ujar Sandi.

Dia mengatakan, dalam perkara ini, Jaksa sengaja bertindak tidak profesional karena membuat Dakwaan Pasal 170 KUHP, sementara Terdakwa hanya satu orang yaitu JS.

“Pengacara sengaja tidak mengajukan Eksepsi atas Surat Dakwaan, meskipun mengetahui ada ruang yang salah untuk membatalkan surat dakwaan,” ujar Sandi.

Andaikan Pengacara mengajukan eksepsi, demi hukum pasti dikabulkan. Dan JS akan keluar dari penjara. Dia menerangkan, Hakim selalu beralasan Pengadilan hanya mengadili sesuai Berkas Perkara yang sudah diserahkan penuntut umum. “Sementara korban dan pengacara korban hanya bisa teriak-teriak,” ujarnya.

Dia mengingatkan, pandangan krimonolog Mulyana W Kusuma yang menyebut Hukum dan Keadilan hanya miliki orang yang dekat dengan uang dan kekuasaan.

“Jadi kalau pengacara terlihat seperti mengatur dan memaksa dapat diduga itu bagian dari melodrama,” lanjut Sandi.

Dia pun meminta Jaksa Agung Muda (Jamwas) Kejagung dan Komisi Kejaksaan RI memeriksa JPU dalam Perkara ini.

Kalau Jamwas dan KomJak RI juga tidak menindak, itu pertanda semakin menipisnya keadilan bagi rakyat. “Dari awal penanganan kasus ini, sejak dari Kepolisian, diduga ada sutradara yang mengatur. Karena bagaimana mungkin Polisi menerapkan Pasal 170 KUHP, sementara tersangkanya hanya satu? Kemudian Jaksa menyatakan Berkas Lengkap atau P21,” tambahnya.

Di sisi lain, jelasnya, pengacara terdakwa terkesan lebih berkuasa atas sidang tersebut dibanding Majelis Hakim. Bahkan, menurut Sandi, untuk dokumentasi video dan foto yang dilakukan oleh wartawan tidak diperkenankan. “Termasuk anggota YPDT yang hendak mendokumentasi guna kepentingan yayasan. Ada apa dengan sidang tersebut?” tanyanya.

Usai mendengarkan keterangan Saksi Korban Jhohannes Marbun, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa.

Sidang dimulai pukul 21.00 WIB dan berakhir 23.30 WIB. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis, 28 Februari 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Balige Cabang Pangururan.

Sidang dengan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Blg ini dipimpin Majelis Hakim, Paul Marpaung sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting sebagai Hakim Anggota, dan Hans Prayugotama sebagai Hakim Anggota, serta Rafika Surbakti sebagai Panitera Pengganti. Sementara, JPU yang hadir adalah Juleser Simaremare.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan