Kasus Pencurian Dan Penganiayaan, Sebanyak 3 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dikabulkan Jampidum

Kasus Pencurian Dan Penganiayaan, Sebanyak 3 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dikabulkan Jampidum

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
357
0
Foto: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dr Fadil Zumhana. (Dok)Foto: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dr Fadil Zumhana. (Dok)

Pada Selasa 21 Februari 2023, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dr Fadil Zumhana, menyetujui 3 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice.

Satu, Tersangka Sahrul yang bernama panggilan Sahrul dari Kejaksaan Negeri Pariaman yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Dua, Tersangka Irwan Yudarsah Bin Irawan Nur dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan subsidair Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tiga, Tersangka Adi Saputra alias Cengli dari Kejaksaan Negeri Merauke yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice ini diberikan antara lain:

Telah dilaksanakan proses perdamaian di mana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;

Tersangka belum pernah dihukum;

Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;

Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

Pertimbangan sosiologis;

Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dr Fadil Zumhana, memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.(RED)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Relawan Jak Menyala Dukung Pramono-Rano, Ingin Jakarta Dipimpin Putra Daerah

SinarKeadilan.com – Relawan Jakarta Menyala (Jak Menyala) secara resmi