Kasus Korupsi Lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center Banda Aceh Bakal Segera Disidangkan

Kasus Korupsi Lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center Banda Aceh Bakal Segera Disidangkan

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
208
0
Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh (Kajari Banda Aceh), Suhendri, saat memberikan penjelasan pers kepada para wartawan di Kejari Banda Aceh. (Dok)Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh (Kajari Banda Aceh), Suhendri, saat memberikan penjelasan pers kepada para wartawan di Kejari Banda Aceh. (Dok)

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh (Kajari Banda Aceh), Suhendri, menyampaikan, berkas kasus korupsi pengadaan lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center Ulee Lheue, Meuraxa, Banda Aceh, akan segera disidangkan.

Sebab, penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti tahap II kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center Ulee Lheue, Meuraxa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh. Pelimpahan tahap II tersebut berlangsung pada Kamis, 27 Juni 2024.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh telah melaksanakan Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti Tahap Dua Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan lahan zikir Nurul Arafah,” ujar Kajari Banda Aceh, Suhendri, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (7/7/2024).

Disampaikan Suhendri, adapun ketiga tersangka yang diserahkan yaitu tersangka MY Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banda Aceh yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian DA selaku Kepala Desa dan SH selaku Kasi Pemerintahan Gampong Ulee Lheue.

“Sebelumnya ketiga tersangka telah dilakukan penahanan sejak 27 Juni 2024 sampai 16 Juli 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh,” terang Suhendri.

Suhendri menjelaskan, ketiga tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain itu, kata Suhendri ketiga tersangka telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.

Suhendri menyebutkan para tersangka didakwakan dengan  Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(RED)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Sambutan Ketua Umum PGI pada Resepsi Interfaith PBNU Bersama Imam Besar Masjid Al-Azhar Mesir; Pdt Gomar Gultom: Mari Bersama-Sama Selamatkan Peradaban, Selamatkan Kemanusiaan, Selamatkan Keberagaman

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta