Breaking News

Kasus Korupsi Gratifikasi Pajak, Kejaksaan Agung Tahan Pegawai Ditjen Pajak

Kasus Korupsi Gratifikasi Pajak, Kejaksaan Agung Tahan Pegawai Ditjen Pajak.

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) menahan tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak berinisial AP terkait kasus dugaan korupsi penerimaan Gratifikasi, Hadiah atau Janji dalam pengurusan Pajak.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, M Rum mengatakan, penetapan penahan tersebut berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-24/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017.

 

“Tersangka “AP” ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 30 September 2017,” kata Rum di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (12/09/2017).

 

Menurut Rum, penyidik melakukan penahanan dengan pertimbangan tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun.

 

“Tersangka juga dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dan ini sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP),” ujarnya.

 

Tersangka AP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

 

Sebelumnya, penyidik telah menahan tersangka berinisial JJ pekerjaan mantan PNS Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan.

 

“Tersangka JJ dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum pada tahap penuntutan di Rumah Tahanan Negara Salemba selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2017,” ujar Rum.

 

Tersangka JJ disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 B, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Kasus ini bermula ketika tersangka JJ melakukan penyalahgunaan wewenang saat sebagai PNS Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan periode Januari 2007 sampai dengan November 2013. JJ terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menerima suap (Gratifikasi) dalam penjualan faktur pajak dari beberapa perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara pihak lain, diantaranya security perumahan, office boy KPP Madya, serta tukang jahit.

 

JJ diduga menerima dana dari pihak-pihak lain melalui rekening yang bersangkutan di beberapa Bank dengan total sebesar  14.162.007.605 rupiah. Selanjutnya dana/uang yang diterima dipergunakan untuk pembelian mobil, logam mulia, dan property.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*