Kasus Kerusuhan Disidangkan, Tim Advokat untuk Orang Asli Papua Desak Saksi Ditangkap

Tim Advokat untuk Orang Papua Asli (OAP), Sugeng Teguh Santoso Frederika Korain dan Aloysius Renwarin.
Tim Advokat untuk Orang Papua Asli (OAP), Sugeng Teguh Santoso Frederika Korain dan Aloysius Renwarin.

Kasus kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2019 lalu telah disidangkan. Pada Senin, 02 Desember 2019, agenda persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jayapura (PNJ Jayapura) dalam kasus akibat kerusuhan pada akhir Agustus 2019 lalu, diwarnai skorsing.

Protes penasehat hukum para terdakwa dan konfirmasi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang oleh penasehat hukum dinilai sarat kejanggalan.

Skorsing terjadi saat saksi yang diajukan Jaksa bernama Hamka, anggota Polda Papua diajukan terlebih dulu untuk diperiksa.

Koordinator Tim Advokat untuk Orang Papua Asli (OAP), Sugeng Teguh Santoso menyatakan keberatan dan meminta hukum acara pidana ditegakkan sebagaimana mestinya. Akhirnya, persidangan diskors beberapa menit setelah kemudian saksi pelapor hadir.

Seorang saksi bernama Heppy Salampesy, yang adalah anggota Polda Papua, bahkan mencabut isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebab, menurutnya, BAP yang dimaksud tidak pernah disampaikan. Anehnya kok tercatat di BAP.  Heppy Salampessy bahkan sudah menandatangani BAP tersebut.

“Pencabutan itu terjadi saat saksi menyatakan hanya memberikan 1 kali keterangan di hadapan penyidik,” ungkap Sugeng Teguh Santoso.

Setelah dikonfirmasi oleh penasehat hukum, ternyata BAP yang bersangkutan ada 2. Saksi juga tidak bisa mengidentifikasi ciri-ciri terdakwa pada saat melakukan pelemparan. Dengan alasan, jumlah massa yang banyak melakukan pelemparan. Sehingga penasehat hukum pun meragukan kebenaran keterangan saksi.

Anehnya, baik saksi Hamka maupun saksi Heppy Salampesy yang notabene anggota Polda Papua, tidak mendokumentasikan peristiwa pelemparan dengan alasan tidak sempat berfikir.

“Padahal, Heppy Salampesy menyatakan bahwa saat pengarahan dilakukan, pimpinannya memberi perintah untuk mengetahui pelaku, perbuatan tindak pidana yang dilakukan, barang bukti dan saksi,” ujar Sugeng.

Di sisi lain, Heppy Salampesy juga menjadi saksi untuk terdakwa lainnya. Sehingga bagaimana mungkin satu saksi menjadi saksi untuk beberapa peristiwa dengan beberapa terdakwa di tempat dan waktu yang berbeda-beda?

Oleh karena itu, lanjut Sugeng Teguh Santoso, pihaknya dari Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) mendesak agar majelis hakim menerapkan Pasal 242 ayat 1 KUHP terhadap para saksi. “Sebab kuat dugaan, keterangan para saksi yang disampaikan dibawa sumpah sarat kepalsuan,” katanya.

Pasal 242 ayat 1 KUHP berbunyi, Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

“Kami juga meminta majelis hakim menjamin rasa aman para terdakwa selama dilakukan penahanan di Rutan Polda Papua,” ujar Sugeng.

Dalam persidangan itu, Sugeng Teguh Santoso didampingi oleh anggota Tim Kuasa Hukum untuk Orang Asli Papua (OAP) lainnya, Frederika Korain dan Aloysius Renwarin.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*