Kasus Jual Beli Saham IUP Batubara di Sarolangun, Kejagung Periksa Pejabat PT Antam

Kasus Jual Beli Saham IUP Batubara di Sarolangun, Kejagung Periksa Pejabat PT Antam

- in HUKUM
54
0

JAKARTA – Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (JAM Pidsus Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus jual beli saham izin usaha pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun.

Kali ini, penyidik gedung bundar memeriksa dua orang saksi, yakni AL selaku Direktur PT Antam, Tbk periode 2008 – 2013 dan
HW selaku Direktur Operasional PT Antam, Tbk.

“Keduanya diperiksa masih sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam siaran persnya, Kamis (29/04/2021).

Leo menuturkan, pemeriksaan terhadap dua orang saksi tersebut dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selain itu, lanjutnya, untuk menemukan fakta hukum tentang tindak pidana kasus jual beli IUP Batubara di Kabupaten Sarolangun.

“Kedua saksi tersebut diperiksa terkait dengan Standard Operating Procedure (SOP) serta Prosedur Penambahan Modal (Capital Injection),” ujarnya.

Untuk tetap mencegah penyebaran virus Covid-19, kata Leo, pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan penyidik yang telah menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

“Serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan,” katanya.

Diketahui, kasus ini berawal saat Direktur Utama PT ICR bekerjasama dengan PT Tamarona Mas International (TMI), selaku kontraktor dan komisaris PT TMI telah menerima penawaran penjualan/pengambil alihan IUP Operasi Produksi (OP) Batubara atas nama PT TMI seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Areal terbagi dua, terdiri IUP seluas 199 Ha dan IUP seluas 201 ha.

Lalu, diajukan permohonan persetujuan pengambil alihan IUP seluas 400 ha kepada komisaris PT ICR melalui Surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010, 18 November 2010, perihal rencana akuisisi.

Permohonan akuisisi disetujui, perihal: Rencana Akuisisi PT. TMI dengan Surat Nomor: 034/Komisaris/ i/2010, 18 November 2010.

Praktiknya, justru PT TMJ mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP), 16 Desember 2010.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Puspenkum Kejagung Siap Menuju ZI WBBM, Sunarta : Segera Siapkan Rencana Aksi Konkret

JAKARTA – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum