Breaking News

Kasus Begini Makin Menumpuk, Alasan Ruangan Penuh Semua, Dalam Kondisi Kritis Anak Penderita Gagal Ginjal Digantung di Rumah Sakit

Kasus Begini Makin Menumpuk, Alasan Ruangan Penuh Semua, Dalam Kondisi Kritis Anak Penderita Gagal Ginjal Digantung di Rumah Sakit.

Pemerintah diminta bertindak cepat dan tegas dalam menangani warga masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sangat membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.

Selain itu, pihak Rumah Sakit diingatkan untuk melayani dengan mengedepankan kemanusiaan dan juga pelayanan terbaik bagi setiap warga Negara.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menuturkan, hingga kini persoalan-persoalan penanganan pasien JKN masih menumpuk di rumah-rumah sakit. Terkadang, pihak rumah sakit membuat alasan yang mempersulit kondisi pasien yang sudah sangat kritis, seperti ruangan penuh, sehingga dibiarkan menggantung tanpa solusi alternatif.

Sudah ribuan bahkan jutaan kali warga masyarakat komplain dengan cara pelayanan di rumah sakit. Namun, menurut Timboel, tidak juga ada perubahan pelayanan yang lebih baik lagi.

“Kasus-kasus yang kami tangani saja, sudah ribuan yang menumpuk. Digantung di rumah sakitlah, kehabisan obatlah, dokter ahli yang tidak siaplah, urusan administasi yang panjang dan ribetlah. Bertumpuk,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Timboel pun mengingatkan kembali pihak Rumah Sakit mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai mana tertuang pada Pasal 2 UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Di dalam Undang-Undang itu sudah sangat jelas dinyatakan bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila, dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien.

Kemudian, pada Pasal 29 ayat 1 poin c,  mewajibkan RS memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi. “Dengan mengutamakan kepentingan pasien,” tuturnya.

Bahkan, di pasal yang sama pada poin m, dinyatakan bahwa Rumah Sakit wajib menghormati dan melindungi hak-hak pasien.

Pasal 32 menyebutkan, pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.

“Jika pihak rumah sakit tidak melihat aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien dan amanat pasal-pasal yang telah disebutkan, maka itu merupakan pelanggaran sistemik yang terus terjadi,” ujar Timboel.

Dia melanjutkan, hanya karena paket INA CBGs sudah mau mentok, kok hak pasien diabaikan oleh RS dan BPJS Kesehatan.

“Pihak BPJS Kesehatan sepertinya tidak kuasa membantu pasien untuk menghadapi RS,” katanya.

Terkait pelayanan pasien peserta JKN di rumah sakit, lanjutnya lagi, pihak BPJS Kesehatan harus jujur memberitahukan kepada peserta JKN. Timboel menekankan agar ketentuan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit benar-benar diimplementasikan.

“Jangan biarkan kasus-kasus seperti itu masih terus menumpuk. Apa masalah ini akan terus terjadi? Apakah memang UU No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit sudah menjadi sampah dan tidak bisa diimplemetasikan oleh Rumah Sakit?”  tegasnya.

Kejadian tak manusiawi kembali terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat. Pada Selasa 26 Maret 2019, seorang anak perempuan berusia 6 tahun, bernama Dumaris Natasya Simanungkalit itu tidak berdaya. Anak kecil yang merupakan peserta JKN ini dibiarkan menggantung di sana.

Dumaris Natasya yang mengalami kondisi kritis karena pecah pembuluh darah dan gagal ginjal itu tidak sadarkan diri. Meski sudah dirujuk dari Rumah Sakit UKI, Jakarta Timur untuk dibawa ke RCSM, di sini tidak memperoleh pelayanan yang memadai.

Daniel Simanungkalit, ayah dari Dumaris Natasya, kebingungan dikarenakan pihak RSCM berlasan tidak ada tempat di Intensif Care Unit (ICU) bagi anaknya. Dia sudah mengadu ke sejumlah pihak yang sekiranya bisa menolong kondisi anak perempuannya itu.

“Katanya semua ruangan full,” tutur Gugun Simanungkalit, saudaranya Daniel Simanungkalit, yang tengah berkumpul menjaga dan membezuk Dumaris Natasya di RSCM, Rabu (27/03/2019).

Dua hari bertahan tanpa bisa masuk ke ruang ICU, diterangkan Gugun Simanungkalit, pada Rabu 27 Maret 2019, semua selang dan infus harus dicopot dari badan Natasya, untuk segera masuk ke perawatan sangat intensif di ICU.

“Hingga hari ini, belum ada tempat bagi anak Natasya. Selalu alasannya full. Entahlah, kemana lagi harus dibawa. Kami sangat khawatir, kondisi Natasya tidak bisa bertahan lama, sangat kristis. Jangan sampai dia lewat,” tutur Gugun.

Kondisi Kritis, Masa Pihak Rumah Sakit Nyuruh Pulang Lagi Untuk Bawa Surat Rujukan?

Tak jauh beda dengan yang sedang advokasi oleh Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (Sekjen SPRI) Dika Moehammad. Dika dkk membawa pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS) bernama Tong Lani ke Rumah Sakit.

Tong Lani yang bekerja sebagai seorang sekuriti itu mengalami sakit Tuber Colosis (TBC) tingkat 3. “Kondisi Pak Tong Lani sangat urgent. Kami berharap pasien ini bisa dirawat dulu tanpa harus dihentikan kalau belum menunjukkan surat rujukan,” tutur Dika Moehammad, Rabu (27/03/2019).

Tong Lani yang berusia 42 tahun itu adalah peserta KIS dengan No KIS : 0001212588393. Sejak Senin, 11 Maret 2019, Tong Lani dirawat di Rumah Sakit Pelni. Dia ditempatkan di Ruang Isolasi. “Pak Tong Lani sedang kritis, karena virusnya sudah menyebar ke otak,” ungkap Dika.

Saat masuk Rumah Sakit, lanjut Dika, Tong Lani memang mendaftar sebagai pasien umum. “Seluruh biaya didapat dari sumbangan teman-temannya. Dirinya tidak mengetahui terdaftar sebagai peserta KIS,” ujarnya.

Kepesertaan Tong Lanidi KIS sudah dikoordinasikan keluarga dengan pihak BPJS Kesehatan Bogor, tempat dia menjadi peserta. “Yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta KIS,” ujar Dika lagi.

Karena keterbatasan ekonomi, lanjutnya, pihak keluarga Pasien mengajukan agar biaya perawatan Tong Lani dialihkan menjadi pengguna KIS.

“Pihak RS menyatakan, bila ingin menggunakan KIS, pasien harus dipulangkan terlebih dahulu dan mendaftar ulang. Atau pasien dirujuk ke Rumah Sakit lain,” ujar Dika mengungkapkan penolakan yang dilakukan pihak Rumah Sakit terhadap Tong Lani.

Dalam keadaan kondisi yang kritis, ungkap Dika, keluarga memohon RS Pelni dan BPJS Kesehatan kiranya dapat memfasilitasi agar pasien tetap di rawat di RS Pelni dengan menggunakan KIS, dan tanpa harus dirujuk ke RS lain.

“Sungguh sangat disesalkan pemilik Kartu KIS harus mengeluarkan biaya untuk berobat di Rumah Sakit. Bukankah hal ini bertentangan dengan tujuan dan semangat Jaminan Kesehatan Nasional?” ujar Dika.

BPJS Kesehatan Cepat Merespon Kok

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) BPJS Kesehatan Jakarta, Greg mengungkapkan, setiap ada informasi pasien peserta JKN yang masuk ke mereka, yang dipersulit di Rumah Sakit, pasti segera ditindaklanjuti.

Untuk Tong Lani, pihaknya sudah turun dan berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit. Sedangkan untuk Natasya, pihaknya turun dan mengecek ketersediaan ruangan yang dibutuhkan.

Greg menuturkan, pada Selasa 26 Maret 2019, ketika informasi itu sampai ke mereka, sudah langsung dilakukan cross check.

Greg merinci, pasien atas nama Dumaris Nathasya Simanungkalit  dengan nomor kepsertaan 0001256827263-4374586, diagnosa CKD, GNA, AKI, sudah masuk ke RSCM sejak Sabtu 23 Maret 2019.

Gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease (CKD) adalah proses kerusakan pada ginjal dengan rentang waktu lebih dari 3 bulan. CKD dapat menimbulkan simtoma berupa laju filtrasi glomerular di bawah 60 mL/men/1.73 m2, atau di atas nilai tersebut, namun disertai dengan kelainan sedimen urin.

Glomerulonefritis (GN) adalah peradangan pada glomerulus, yaitu struktur pada ginjal yang terbuat dari pembuluh darah kecil. Glomerulus mengeluarkan cairan, elektrolit dan zat sisa berlebih dari aliran darah dan mengeluarkannya melalui urin. Jika glomerulus terganggu, ginjal akan berhenti bekerja dengan benar dan dapat mengalami gagal ginjal.

Glomerulonefritis dapat menjadi sangat akut  atau serangan peradangan yang mendadak atau kronis yakni jangka panjang dan kambuhan. Jika glomerulonefritis terjadi dengan sendirinya, kondisi ini disebut sebagai glomerulonefritis primer. Jika penyakit lain, seperti lupus atau diabetes, adalah penyebabnya, kondisi disebut glomerulonefritis sekunder. Inflamasi berat atau berkepanjangan yang terkait dengan glomerulonefritis dapat merusak ginjal.

Sepsis berat adalah penyebab 50% kasus acute kidney injury (AKI) pada pasien kritis. Tingkat keparahan disfungsi ginjal tergantung pada tingkat keparahan sepsis. Perubahan laju filtrasi glomerulus (GFR) adalah fenomena AKI yang terlambat. Diagnosis AKI dengan mengukur kreatinin serum.

“Pasien dirawat di ruangan 110 C Gedung A, RSCM,” ujar Greg ketika dikonfirmasi, Rabu (27/03/2019).

Kemudian, lanjut Greg, pada Senen 25 Maret 2019, pasien dikonfirmasi membutuhkan ruangan PICU. “Tetapi ruangan PICU di RSCM masih penuh,” ujarnya.

Setelah dikoordinasikan oleh Greg, Pihak RSCM pada Selasa 26 Maret 2019, menghubungi RS Koja, Jakarta Utara, untuk menanyakan apakah ada ruang PICU yang masih kosong untuk Natasya.

Pediatric Intensive Care Unit (PICU) adalah ruangan perawatan intensif, yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan oragn-organ vital.

“RSCM menghubungi RS Koja, tetapi tidak tersambung-sambung. Lalu Pihak DPJP menyarankan untuk menghubungi RS Thamrin. Setelah dikonfirmasi ke RS Thamrin ternyata PICU di RS Thamrin juga penuh,” jelas Greg.

Greg pun menghubungi Ayah Natasya, Daniel Simanungkalit untuk mengkonfirmasi ulang, apakah tetap maunya menunggu di RSCM sampai ada ruangan yang tersedia atau dipindah ke rumah sakit lain.

“Setelah kami konfirmasi melalui telepon ke Bapak Daniel, keluarga menghendaki pasien tetap di RSCM sambil menunggu ketersediaan ruang PICU, karena hanya di RSCM yang tersedia dokter spesialis sesuai kebutuhan diagnose pasien,” tutur Greg.

Nah, pada Rabu 27 Maret 2019, kondisi Natasya kian kritis, dan belum mendapatkan ruangan PICU di RSCM. Selang dan peralatan yang ada di badan Natasya pun harus segera dicopot. Sebab sekali 3 hari memang harus diganti.

Greg berjanji akan segera memastikan ketersediaan PICU bagi Nastasya di Rumah Sakit. “Saya akan cek ulang ya,” ujarnya.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Iqbal Anas Ma’aruf menambahkan, jika memang sesuai prosedur, pihak Rumah Sakit tidak boleh menolak atau menggantung pasien.

“Kemarin, informasinya sudah dapat tempat. Saya juga sudah ke Cabangnya BPJS,” ujar Iqbal Anas Ma’aruf.

Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan pengecekan ulang. “Saya akan cek ulang,” ujarnya lagi.

Dia menyatakan, semua pasien harus ditangani pihak Rumah Sakit dengan baik. Jika ada persoalan atau complain, pihaknya akan turun tangan.

“Kami pastikan, bahwa jika sesuai prosedur maka pelayanan kesehatan dijamin BPJS Kesehatan. Untuk mempermudah, apabila menemui kendala, boleh menghubungi care center BPJS Kesehatan atau via medsos twitter BPJS Kesehatan,” tutup Iqbal.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*