Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan

Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan.

Kasus illegal logging atau kayu illegal sebanyak 57 kontainer yang disita Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) akan segera disidangkan.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan. Proses hukum terhadap para pelaku akan digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.




Dodi mengatakan, yang masuk ke proses persidangan ada 4 berkas, yaitu tersangka inisial DT yang merupakan Direktur CV EAJ,  tersangka inisial DG yang merupakan Direktur PT MGM, tersangka inisial BA yang merupakan Kuasa Direktur PT HB, dan tersangka inisial TS yang merupakan Direktur PT RPF.

DT dan DG saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya di Jakarta, sedangkan BA dan TS ditahan di Rutan Kelas IA di Makassar.

“Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui surat tanggal 24 April 2019, kalau empat berkas perkara kasus kayu ilegal dari Papua sudah lengkap dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka maupun barang bukti,” ungkap Dodi Kurniawan, dalam keterangannya, Senin (29/04/2019).

Dodi Kurniawan mengajak semua pihak bersama-sama mengawal proses di pengadilan hingga ada putusan dan pelaku mendapatkan hukuman yang maksimal agar muncul efek jera.

Sebelumnya, empat perusahaan, yaitu CV Edom Ariha Jaya, PT Mansinan Global Mandiri, PT Harangan Bagot, dan PT Rajawali Papua Foresta adalah perusahaan yang mengangkut kayu merbau ilegal asal Papua sebanyak 57 kontainer.

Perusahaan itu telah melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.

Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bekerja sama dengan, Kepolisian, TNI Aangkatan Laut, Lantamal VI Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menegakan hukum lingkungan.

“Secara khusus kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Polda Sulawesi Selatan, Lantamal VI TNI Angkatan Laut di Makassar serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk upaya penyelesaian penanganan kasus ini,” kata Dodi Kurniawan.




Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani menegaskan, upaya penyelamatan sumber daya alam melalui pemberantasan pembalakan liar merupakan komitmen pemerintah.

Kejahatan ini harus dilawan karena menghancurkan ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat dan merugikan negara.

“Kami sangat serius menindak kasus ini karena Perusakan Lingkungan adalah kejahatan luar biasa, harus kita tangani bersama-sama. Harus ada efek jera. Kami mengharapkan penegakan hukum pidana pencucian uang dapat segera diterapkan untuk kasus sumber daya alam. Penanganan kasus ini disupervisi oleh KPK,” tutur Rasio Ridho Sani.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan