Kartu Prakerja, BLT dan Bansos Dalam Sorotan, Anggota DPR: Nasib Rakyat Jangan Diundi

Anggota Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay: Kartu Prakerja, BLT dan Bansos Dalam Sorotan, Nasib Rakyat Jangan Diundi.
Anggota Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay: Kartu Prakerja, BLT dan Bansos Dalam Sorotan, Nasib Rakyat Jangan Diundi.

Cara-cara melakukan program dan pendistribusian bantuan yang dilakukan Pemerintah di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Anggota Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, meski Program Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sembako ataupun Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan di tengah wabah Covid-19 belum maksimal, namun apresiasi perlu disampaikan kepada Pemerintah.

“Kita mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap meluncurkan Program Kartu Prakerja. Sebagai Program Unggulan Presiden, Kartu Pra Kerja ini harus dipastikan bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Karena itu, manajemen pengelolaanya harus benar-benar profesional, akuntabel, dan terbuka,” tutur Saleh Partaonan Daulay, Kamis (30/04/2020).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PAN ini, Program Kartu Prakerja, misalnya, menyisakan beberapa masalah.

Dia bilang, kartu prakerja ini diluncurkan di tengah situasi penyebaran virus corona. Padahal, kartu prakerja ini ditujukan sebagai sarana pelatihan untuk skillingupskilling, dan reskilling.

Skilling adalah program pelatihan yang ditujukan untuk angkatan kerja baru yang ingin mendapatkan keahlian.

Upskilling yakni program pelatihan yang ditujukan bagi pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau karier.

Reskilling yaitu pelatihan dengan memberikan keterampilan baru bagi pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK sebagai dampak dari perkembangan teknologi.

“Baik skilling, upskilling, maupun reskilling semuanya akan lebih ideal bila dikerjakan dalam bentuk tatap muka. Apalagi dalam pelatihan itu nanti ada praktikum yang harus diikuti dan dikerjakan secara langsung,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini.

Oleh karena itu, Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menyarankan, sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial.

Dengan begitu, target sasarannya bisa lebih luas. Dengan anggaran Rp 20 Triliun, program ini diperkirakan bisa menyentuh kurang lebih 13,3 juta keluarga miskin dan kurang mampu. Dengan perhitungan masing-masing mendapat 1,5 juta rupiah.

“Nanti jika virus corona telah berlalu, program kartu prakerja ini bisa dilaksanakan lagi. Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya opsi ini dipertimbangkan,” ujar Saleh Partaonan Daulay.

Perlu diserap juga adanya aspirasi dan keluhan masyarakat yang mengalami persoalan dalam distribusi atau pun penerapan program itu.

“Proses rekrutmen peserta program ini dinilai tidak objektif. Saya mendengar bahwa proses seleksinya akan dilaksanakan dengan cara undian. Artinya, mereka yang sudah terdaftar akan diundi secara acak oleh komputer. Nama-nama yang menang undian, itulah nanti yang akan mengikuti program pelatihan ini,” jelas anggota DPR yang terpilih dari Dapil Sumut II ini.

Dia mengatakan, kalau sistem undian seperti itu dilakukan, belum tentu hasilnya objektif. Sebab, dari sisi yang mendaftar dipastikan akan didominasi mereka yang ada di kota-kota besar. Dengan begitu, peluang mereka lulus juga jauh lebih besar.

“Selain itu, alat komunikasi untuk mendaftar program ini pasti lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Saya khawatir, mereka yang tinggal di daerah peluang lolosnya lebih sedikit,” jelasnya.

Untuk Kartu Prakerja, Saleh menyarankan agar dilakukan secara obyektif. “Saya menyarankan agar pemerintah menetapkan kelulusan lebih objektif. Setidaknya, ada seleksi yang melihat minat dan bakat calon peserta. Termasuk persebaran pesertanya di daerah. Dengan begitu, manfaatnya akan lebih terasa,” tandas Saleh Partaonan Daulay.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan