Kartu BPJS Palsu Beredar, Bukti Pengawasan Lemah

Marak peredaran Kartu BPJS Kesehatan Palsu, urusan pengawasan kemana aja?

Pelayanan di bidang kesehatan kembali menuai kritik. Kali ini dikarenakan peredaran kartu BPJS palsu yang terjadi di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peredaran kartu BPJS Kesehatan palsu itu membuat masyarakat khawatir. Bukan hanya itu, kartu palsu yang telah dimiliki oleh masyarakat tersebut juga tidak dapat digunakan untuk mengajukan klaim. Padahal, masyarakat telah membayar iuran 100 ribu rupiah setiap bulannya.

 

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli (Kornas MP) BPJS, Hery Susanto menilai, persoalan ini dapat terjadi dikarenakan lemahnya sektor pengawasan di tubuh lembaga milik publik tersebut.

 

Menurut Heri, peran dari Dewas BPJS Kesehatan yang berjumlah 7 orang yang berasal dari 4 unsur yakni 2 unsur pemerintah, 2 unsur pemberi kerja, 2 unsur pekerja dan 1 unsur masyarakat disebut tidak menguasai masalah. Sehingga dalam tidak dapat maksimal melakukan tugasnya dibidang pengawasan. Apalagi, unsur masyarakat yang harusnya dari jumlah pengalaman jauh lebih dominan hanya memiliki keterwakilan 1 orang saja, sedangkan 3 unsur lainnya masing-masing 2 orang.

 

“Jadi dapat dikatakan Dewas BPJS Kesehatan gagal paham dalam melakukan kerja-kerjanya dibidang pengawasan dan sosialisasinya. Bagaimana tidak, dari pembagian unsur saja sudah terjebak dalam segmen yang tidak proporsional dimana dari persentase peserta BPJS Kesehatan itu mayoritas dari unsur masyarakat, hingga mencapai 89 persen dari total peserta BPJS Kesehatan yang sudah mencapai 167 juta jiwa namun unsur masyarakat itu pula yang sedikit keterwakilannya,” ujar Heri dalam keterangan pers yang diterima sinarkeadilan.com, Senin (25/07/2016).

 

Selain itu yang lebih anehnya, lanjut Heri, dari 1 orang keterwakilan dari unsur masyarakat tersebut merupakan mantan pejabat di Kementerian Sosial.

 

“Dewas dari unsur masyarakat bernama Karun itu berasal dari Irjen Kemensos bukan representasi masyarakat ormas maupun LSM. Dan yang bersangkutan sebelumnya ikut serta dalam pendataan dan distribusi peserta bantuan iuran saat menjabat. Mestinya dia masuk unsur pemerintah. Ini jelas menambah komposisi Dewas unsur pemerintah secara struktural. Hanya ganti baju saja,” bebernya.

 

Selain unsur masyarakat, unsur pemberi kerja dan pekerja juga tidak signifikan dalam meningkatkan kepesertaan yang dimana hanya cenderung terjebak dalam kepentingan individu.

 

Heri menambahkan, Dewas BPJS Kesehatan juga tidak mempunyai jaringan baik secara internal dan eksternal di lapangan secara nasional. Mereka cenderung bekerja di sektor hilir dengan hanya awasi kinerja direksi bahkan cenderung adu kuat pengaruh dengan direksi. Padahal, problem itu banyaknya di sektor hulu yakni di masyarakat dan di Rumah Sakit mitra BPJS dalam pelayanan kesehatan.

 

“Dengan komposisi begitu bagaimana mungkin bisa maksimal kinerjanya. Harus dipikirkan bagaimana Dewas bisa mengawasi masalah di hulu bukan duduk santai di kantor awasi direksi dan jangan hanya terima laporan saja,” ujarnya.

 

Untuk menjawab persoalan tersebut Kornas MP BPJS mengusulkan agar keterwakilan Dewas dari unsur masyarakat dapat ditambah dengan melebihi unsur dari yang lain.

 

“Jadi unsur masyarakat harus lebih banyak dari unsur pemerintah, pemberi kerja bahkan pekerja,” ujarnya.

 

Komisi XI DPR RI berencana akan melakukan penjadwalan dengan Dewas BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan guna mengevaluasi kinerja Dewas tersebut per 3 bulan sekali.

 

“Kami sangat mendukung langkah tersebut karena sebagai kontrol kinerja Dewas BPJS. Ini untuk BPJS yang lebih baik kedepannya,” ujar Hery.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan