Kapolri Idham Azis, Segera Tangkap dan Penjarakan Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra

Jangan Beraninya Sama Rakyat Kecil Doang

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Rapen Aagustinus M Sinaga: Jangan Beraninya Sama Rakyat Kecil Doang, Kapolri Idham Azis, Segera Tangkap dan Penjarakan Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra! Foto: Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Rapen Aagustinus M Sinaga. (Istimewa).
Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Rapen Aagustinus M Sinaga: Jangan Beraninya Sama Rakyat Kecil Doang, Kapolri Idham Azis, Segera Tangkap dan Penjarakan Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra! Foto: Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Rapen Aagustinus M Sinaga. (Istimewa).

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis diminta segera menangkap Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra. Kemudian segera memrosesnya secara hukum, dan memenjarakannya.

Dalam posisi seperti sekarang inilah, saatnya Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menunjukkan kewibawaan Polisi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan tidak pilih-pilih dalam penegakan hukum.

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Rapen AM Sinaga menyebutkan, sejak dilantik sebagai Kapolri, Idham Azis tampaknya garang dan sangat loyal dalam penegakan hukum.

Terutama, di masa pandemic Virus Corona atau Covid-19 ini, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dikenal tegas dan akan menindak setiap anggota masyarakat yang tidak mematuhi Maklumat Kapolri, terkait berkerumum dan juga dugaan penghinaan kepada Presiden.

“Nah, saat ini, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis juga harus menunjukkan ketegasannya itu, dengan menangkap dan memproses hukum Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra itu. Ini saatnya, penegakan hukum tidak tumpul ke atas, namun selalu dibuat tajam ke bawah,” tutur Rapen AM Sinaga, di Jakarta, Rabu (15/04/2020).

Rapen yang berprofesi sebagai Advokat, dan menangani sejumlah kasus-kasus klien yang berkenaan dengan dugaan penipuan keuangan dan perbankan ini mengungkapkan, perusahaan pribadi milik Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra itu, yakni PT Amartha Mikro Fintek, yang dimanfaatkan Taufan untuk main proyek di tengah ancaman wabah Virus Corona atau Covid-19, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman online atau financial technologi alias Fintech.

Selama ini, perusahaan jenis seperti itu banyak melakukan aksi-aksi dugaan penipuan, penggelapan dan bermain proyek uang.

“Pak Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pasti tahulah kasus-kasus seperti itu. Banyak laporan di kepolisian, dan banyak juga yang sedang diusut oleh penyidik Polri kok,” tutur Rapen.

Lebih lanjut, Rapen AM Sinaga yang adalah dosen Hukum dan Perbankan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menyampaikan, diduga PT Amartha Mikro Fintek yang merupakan milik Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra itu, bermasalah dan tidak beres.

“Dari penelusuran kami, PT Amartha itu ada sejak tahun 2010. Dan baru pada tahun 2019 lalu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, selama 9 tahun-an, perusahaan itu beroperasi secara ilegal dan melanggar hukum,” beber Rapen AM Sinaga.

Rapen yang jebolan Pasca Sarjana bidang Magister Manajemen dan kini melanjutkan sutid Pasca Saraja Hukum di UKI ini mengatakan, dari beberapa penelusuran, dapat dikategorikan bahwa Andi Taufan Garuda Putra itu dengan PT Amartha Mikro Fintek-nya, melakukan serangkaian dugaan tindak pidana korupsi juga.

Dasarnya adalah di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Yang secara tegas menyebutkan, Andi Taufan Garuda Putra dengan PT Amartha Mikro Fintek-nya diduga telah menguntungkan korporasi, dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Kemudian, dia memiliki kesempatan, yakni ketika Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19. Ada sarana karena jabatannya sebagai Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo. Nah,ini yang dugaan kuat apat merugikan Negara,” beber Rapen.

Karena itulah, menurut Rapen AM Sinaga, ada sangat banyak keanehan dan kejanggalan yang dilakukan Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra itu.

Sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra mengeluarkan Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan kop Garuda Pancasila yang dilengkapi tulisan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Yang ditujukan kepada para camat di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalam surat itu adalah Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19.

Dalam surat itu disebutkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi program Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah melakukan kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan adalah pendiri sekaligus CEO PTAmartha hingga saat ini.

“Kalau memang PT Amartha hendak membantu rakyat, mengapa tidak langsung disalurkan ke rakyat? Mengapa harus melalui PT Amartha itu? Kemudian, mengapa minta dukungan, melalui Stafsus? Perusahaan kan kalau ada Program CSR, misalnya, ya langsunglah salurkan. Kenapa perlu pakai surat komitmen segala. Di sinilah peranan pengusaha dan perusahaan membantu rakyat. Tanpa minta tolong pemerintah, apalagi camat,” jelas Rapen AM Sinaga.

Lagi pula, Rapen AM Sinaga yang merupakan Coorporate Lawyer  ini mengatakan, keberadaan Staf Khusus Presiden Joko Widodo selama ini sepertinya tak memiliki tugas dan fungsi bagi bangsa dan Negara ini. Padahal, mereka digaji dengan nilai yang lumayan fantastic di era sekarang.

“Kalau bahasanya teman-teman aktivis, itu Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo adalah kaum milenial yang berwatak kolonial. Dan itu, ibaratnya dipakai untuk merampok uang Negara. Itu kata aktivis loh,” ujar Rapen.

Jadi, lanjut Rapen, persoalan ini bukan persoalan politik semata, sudah merupakan persoalan hukum. Karena itu, dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk segera menangkap dan memproses hukum Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra dengan PT Amartha Mikro Fintek-nya itu.

“Terlalu murahan kalau hanya minta maaf, dan dianggap selesai persoalan. Ini Negara hukum. Seperti yang ditegaskan Kapolri. Negara hukum ya diproses hukumlah. Jangan kalau ke rakyat saja, Kapolri begitu punya taring yang kejam, menindaktegas. Ini staf khusus presiden juga harus diseret ke penjara,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra dengan PT Amartha Mikro Fintek-nya itu harus diproses hukum, dan dipecat.

“Kapolri menangkap dan memprosesnya secara hukum, penjarakan. Presiden juga tak boleh mentolerir manusia kardus seperti itu di lingkungan Istana. Pecat dan jatuhkan hukuman,” tegas Rapen AM Sinaga.

Apalagi, lanjutnya, dengan melihat daftar harta yang dimiliki Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda yang sangat fantastis untuk ukuran seorang staf, maka patut diduga itu diperoleh dari cara-cara melanggar hukum.

“Kalau di dunia aktivis, jika ada aktivis yang mendadak punya aset banyak dan kaya, itu pasti cara memperolehnya sering enggak benar,” ujar Rapen.

Perlu diketahui, Presiden Jokowidodo menunjuk  13 staf khusus Presiden yang akan membantu tugasnya sebagai kepala negara.

7 di antara staf khusus presiden tersebut berasal dari kalangan milenial. Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andi Taufan Garuda Putra, dan Aminudin Ma’ruf.

Sebelumnya, Jokowi sudah menunjuk 6 orang staf khusus dari berbagai kalangan. Mulai dari politisi, hingga mantan aktivis. Lantas, berapa besaran gaji staf khusus presiden? Melansir dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 tahun 2015 gaji staf khusus presiden adalah sebesar Rp 51.000.000.

Peraturan Presiden tersebut adalah tentang besaran hak keuangan bagi staf khusus presiden, staf khusus wakil presiden, wakil sekretaris pribadi presiden, asisten dan pembantu asisten.

Adapun hak keuangan tersebut merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan. Dari peraturan tersebut juga tercantum besaran gaji Wakil Sekretaris Pribadi Presiden yakni Rp 36.500.000, asisten Rp 32.500.000, dan pembantu asisten Rp 19.500.000.

“Di situasi ancaman wabah Covid-19 ini, malah mereka itu yang berperangai memancing di air keruh. Dan melanggar hukum. Ini tidak bisa didiamkan begitu saja, Pak Presiden,” tandas Rapen AM Sinaga.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan