Kapal Pencuri Ikan Jangan Diledakkan Semua, Yang Masih Bagus Hibahkan Saja Ke Nelayan

Kapal Pencuri Ikan Jangan Diledakkan Semua, Yang Masih Bagus Hibahkan Saja Ke Nelayan.

Pemerintah diminta  terus getol memberantas tindak pidana pencurian ikan di laut Indonesia. Namun, tangkapan aparat hukum berupa kapal-kapal para pencuri ikan itu hendaknya tak diledakkan. Berikan saja kepada nelayan Indonesia yang memerlukan.

Harapan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Ayub Faidiban, usai mengikuti penangkapan dan rencana peledakan kapal-kapal pencuri ikan di Batam.

Ayub menyarankan, pemerintah hendaknya menghibahkan atau bisa juga memberikan kapal-kapal yang ditangkapi itu kepada nelayan Indonesia yang membutuhkan.

“Sayang sekali kalau semua diledakkan. Padahal, kita tahu nelayan-nelayan Indonesia memerlukan kapal ikan. Kapal-kapal yang ditangkap itu masih bagus dan bisa dioperasikan oleh nelayan kita. Sebaiknya, kita minta, diberikan saja kapal-kapal itu kepada nelayan kita sendiri,” tutur Ayub Faidiban, Selasa (26/03/2019).

Menurut dia, pemberantasan illegal fishing adalah keajiban yang harus terus dilakukan. Meski begitu, pemerintah juga perlu melihat kondisi riil nelayan-nelayan Indonesia, yang masih banyak tidak memiliki kapal yang layak.

Oleh karena itu, Ayub mengatakan, alangkah baiknya jika kapal-kapal yang ditangkap itu diserahkan kepada nelayan. “Dengan kapal itu, mungkin nelayan kita akan bisa melaut lebih baik, dan memperoleh tangkapan ikan legal yang lebih banyak,” ujarnya.

Tidak semua kapal pencuri ikan itu harus diledakkan. Faktanya, lanjut Ayub, banyak kapal itu yang kondisinya masih prima dan layak dioperasikan untuk melaut.

“Kalau mengharapkan nelayan itu sendiri mengumpulkan uang sendiri untuk memiliki kapal seperti itu, ya jujur saja masih sangat sulit. Kalau mengharapkan anggaran Negara melalui pemerintah untuk pengadaan kapal bagi nelayan, ya boleh-boleh saja sih, tetapi kana da di depan mata yang layak dan bisa diberikan kepada nelayan,” ujarnya lagi.

Dengan menyerahkan kapal-kapal itu kepada nelayan, menurut dia, pemerintah sudah sangat membantu nelayan Indonesia sendiri untuk bisa melaut dan meningkatkan kesejahteraannya.

“Jika dihitung sejak awal, sudah cukup banyak kapal-kapal pencuri ikan yang diledakkan dan ditenggelamkan. Alangkah bijak jika ke depan, tidak mesti diledakkan dan tidak mesti ditenggelamkan. Kasih saja ke nelayan kita,” harap Ayub.

Hingga 2018, Sebanyak 488 Unit Kapal Pencuri Ikan Telah Diledakkan

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan, sepanjang empat tahun terakhir, Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan kapal-kapal pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

Jika merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai dengan tahun 2018, tercatat sebanyak 488 unit kapal milik pencuri ikan yang telah ditenggelamkan, dengan rincian sebanyak 276 kapal berasal dari Vietnam, 90 kapal berasal dari Filipina, 50 kapal berasal dari Thailand, 41 kapal berasal berasal Malaysia, 26 kapal berasal dari Indonesia, 2 kapal berasal dari Papua Nugini, dan satu kapal dari Tiongkok, Belize, serta satu kapal yang tidak teridentifikasi asal negaranya.

Sekjen Kiara Susan Herawati mengatakan, Pemberantasan IUUF dianggap menjadi prestasi luar biasa yang telah dicapai oleh Pemerintah Jokowi-JK selama 2015-2018.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam berbagai forum internasional, Pemerintah Indonesia selalu menjadikan isu pemberantasan IUUF sebagai kampanye keberhasilan, khususnya dalam sektor perikanan.

Pada saat yang sama, berbagai pemimpin dunia terus diajak untuk bergabung dan menjadi bagian dalam kampanye ini. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 15 negara telah mengakui konsep IUU Fishing sebagai kejahatan lintas negara.

Menurut Susan Herawati, pemberantasan IUU Fishing dengan cara meledakkan kapal-kapal asing perlu dikritisi. Peledakan kapal menyisakan satu persoalan krusial lainnya, yaitu penegakan hukum bagi para pelaku IUUF.

“Penegakan hukum bagi para pelaku IUUF tidak menjadi perhatian Pemerintah Indonesia,” katanya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2019), mencatat 116 putusan pengadilan perikanan terhadap para pelaku IUUF sejak 2015-2018, tak satu pun sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

“Pasal 93, UU Perikanan memerintahkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar bagi pelaku IUUF. Namun, fakta-fakta di lapangan membuktikan mandat ini tidak diimplemetasikan,” tegas Susan.

Susan menyebut, KIARA telah mempelajari 116 putusan pengadilan perikanan selama 4 tahun terakhir. Temuannya, untuk denda, tercatat nilai paling tinggi sebesar 6 miliar Rupiah, nilai terendah sebesar 500.000 Rupiah, nilai tengah sebesar 500 juta Rupiah, dan nilai yang sering muncul sebesar 1 miliar Rupiah.

“Dari 116 kasus, hanya 113 yang dikenakan denda, dengan total sebesar Rp. 80.245.500.000,” tuturnya.

Sanksi kurungan pun, tambah Susan, tak sesuai dengan mandat UU Perikanan.  Kurungan paling tinggi tercatat selama tiga tahun. Sedangkan sanksi kurungan paling rendah selama dua bulan. Bahkan ada beberapa pelaku IUUF tidak diberikan sanksi kurungan.

Dia merinci, denda dan hukuman paling tinggi adalah kurungan tiga tahun dengan denda Rp 6 miliar. Denda dan hukuman paling banyak adalah satu tahun kurungan dan denda Rp 1miliar. Denda dan hukuman paling rendah adalah kurungan dua bulan dan denda Rp 500 ribu.

Berkaca dari sejumlah putusan tersebut, Susan menyatakan bahwa UU Perikanan belumlah menjadi pedoman dalam upaya penegakan hukum bagi para pelaku IUUF di Indonesia.

“Bagaimana mungkin pemberantasan IUUF dijadikan sebagai agenda penting, sementara penegakan hukum tidak dilakukan dengan benar. Pemerintah selalu bicara kedaulatan, tapi tidak pernah bicara law enforcement,” tegasnya.

Pihaknya pun mendesak pemerintah untuk menjadikan penegakan hukum sebagai agenda penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia yang dapat diakses oleh lebih dari delapan juta keluarga nelayan di Indonesia.

“Tak hanya itu, kami meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sebagai bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan,” pungkas Susan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan