Breaking News

Kalimantan Kembali Makan Korban, Lubang Tambang di Calon Ibukota Negara Masih Menganga

Kalimantan Kembali Makan Korban, Lubang Tambang di Calon Ibukota Negara Masih Menganga. Kalimantan Kembali Makan Korban, Lubang Tambang di Calon Ibukota Negara Masih Menganga.

Wilayah calon Ibukota Negara kembali memakan korban. Kali ini, lubang tambang membunuh warga. Lubang tambang masih menganga.

Inisiator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyampaikan, di tengah perdebatannya menjadi calon Ibu kota Negara, lubang tambang batubara di Kalimantan Timur kembali mencabut nyawa warganya.

Pada Kamis, 22 Agustus 2019 Hendrik Kristiawan (25 tahun) warga Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tenggelam di lubang tambang PTSinglurus Pratama tidak jauh dari pemukiman warga.

Korban meninggal di lubang tambang setiap tahunnya terus bertambah. Itu terjadi sejak 2011. Sebagian besar adalah anak-anak dan pemuda.

“Ini menjadi penanda penting, betapa suramnya masa depan calon Ibu kota Negara,” tutur Pradarma Rupang, Rabu 28 Agustus 2019.

Rupang menuturkan, dari hasil pemantauan dan analisa lapangan oleh Tim Jatam Kaltim, ditemukan beberapa fakta.

Pertama, Hendrik Kristiawan pemuda korban ke 36 berdasarkan keterangan warga tewas setelah sebelumnya tenggelam sekitar pukul 19.00 WITA dan baru ditemukan sekitar pukul 22.00 WITA.

“Malam itu juga warga mengevakuasi dan membawanya ke RSUD Abadi di Kecamatan Samboja,” ungkap Pradarma Rupang.

Kedua, lokasi tempat ditemukannya Hendrik Kristiawan adalah sebuah lembah bukit yang berubah menjadi telaga, yang terbentuk akibat sisi luar lembah ditutupi ribuan metrik ton Overburden (Lapisan Tanah pucuk).

Berdasarkan titik koordinat ( S 00° 57’04.8″ , E 117° 05’01.6″ ), lokasi masuk dalam konsesi PTSinglurus Pratama. Berdasarkan penelusuran dokumen Perizinan, Konsesi PT Singlurus Pratama mendapatkan konsesi seluas 24. 760 hektar dari Kementrian ESDM.

Ketiga, Jarak antara Rumah terdekat dengan Telaga ini berjarak 770 Meter Keduanya berada dalam konsesi Pertambangan PT Singlurus Pratama.

Keempat, di lokasi tak ditemukan Papan Peringatan, Pagar Pembatas serta Pos dan Petugas Pengamanan guna mencegah akses warga ke telaga tersebut tersebut.

Hal ini diduga menyalahi Keputusan Menteri ESDM nomor 55/k/26/mpe/1995 yang berbunyi tidak memasang plang atau peringatan dan tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk ke kawasan tambang.

“Berdasarkan temuan tersebut, maka Jatam Kaltim menilai perusahaan tambang batubara PT Singlurus Pratama bertanggung Jawab secara hukum atas kematian Hendrik Kristiawan. Karena kelalaian pihak perusahaan dalam melakukan pengawasan,” ujarnya.

Seharusnya, perusahaan patuh dalam kegiatannya sesuai Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang berbunyi, Perbuatan Melawan Hukum oleh penanggung jawab usaha dan juga Pejabat Pemerintah karena Telah Lalai yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan menyebabkan kematian dapat dikenakan pidana.

“ Maka PT Singlurus Pratama dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga kuat telah cukup untuk dikenakan pasal ini,” ungkap Rupang.

Jatam Kaltim juga berpendapat, Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltim dapat dijerat dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UUPPLH. Sebab unsur barang siapa, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 112 UUPPLH “Setiap pejabat berwenang”, “tidak melakukan pengawasan”, “terhadap ketaatan penanggung jawab usaha” atau “kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan”, “mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan”, “ mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”, telah terpenuhi.

Pradarma Rupang menjelaskan, tahun 2016, PT Singlurus Pratama sudah pernah dilaporkan kepada pemerintah. Karena merampas lahan warga dan menambangnya tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan.

Warga juga telah melaporkan kasus ini kepada pihak DPRD Kabupaten serta Dinas Lingkungan Hidup. “Namun hasilnya nihil. Pemerintah memilih acuh dan mengangap persoalan warga ini hanya bukan hal penting,” tuturnya.

Jatam Kaltim mendesak PPNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan PPNS ESDM Provinsi Kaltim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pertambangan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada kasus tewasnya Hendrik Kristiawan.

“Maka selama proses penyelidikan tersebut aktifitas operasi PT Singlurus Pratama harus dihentikan,” tegasnya.

Jatam Kaltim juga menyesalkan Gubernur Kaltim yang tak pernah belajar dari kesalahan. Malah berpura-pura tutup mata atas terus terjadinya kejahatan tambang di Kaltim.

“Bukannya berbenah dan segera melakukan pencegahan serta menghukum para pelaku kejahatan, justru sebaliknya bertambahnya jumlah korban adalah karena sikap masa bodohnya Gubernur Kaltim. Tidak hanya Isran Noor, pembiaran ini juga di lakukan oleh Gubernur di periode sebelumnya yaitu Awang Faroek Ishak serta 3 Bupati yakni Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Kutai Barat, serta walikota Samarinda,” ujar Pradarma Rupang.

Dia menerangkan, berbahayanya lokasi ini tampak jelas disikapi oleh orang tua almarhum. “Kami berharap lubang tambang itu ditutup, jangan lagi ada warga lain yang jadi korban,” ungkap Pak Suhendar.

Selain ayahnya, Hendrik selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Tak jarang juga diwaktu senggangnya jika tidak sedang masuk kerja, ia membantu menyelesaikan doran dan kasut bikinan ayahnya. Kini adiknya yang kedua harus menggantikan peran Hendrik membantu Pak Suhendar dan Ibu Triseni dan kedua adiknya.

Pradarma Rupang menegaskan, suramnya upaya penegakan hukum kasus lubang tambang juga diperparah dengan langkah Pemerintahan Jokowi yang memutuskan Kaltim menjadi Ibu Kota.

Beban puluhan tahun yang harus Kaltim tanggung dari kebijakan eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan sejumlah krisis ekologis dan sosial. Itu berdampak luas di seluruh kota dan kabupaten.

Tingginya tingkat kemiskinan warga serta menurunya layanan fungsi alam hingga kini belum mampu diatasi oleh pemerintah.

Sebanyak 73% luas daratan Kaltim telah habis dikavling menjadi konsesi Ekstraktif (Tambang Minerba, Sawit, HPH, HTI dan Migas), 5,2 juta Ha (43%) di antaranya adalah Konsesi Tambang Batubara.

Menurut Pradarma Rupang, seharusnya agenda mendesak yang diusung oleh pemerintahan Jokowi pasca kebijakan obral izin SDA yakni Kaltim harus lepas dari jeratan kebijakan ekstraksi sumber daya alam.

“Berikan waktu untuk Kaltim memulihkan dirinya dan sediakan ruang yang luas bagi warga Kaltim untuk menentukan hak pengelolaan sumber daya alamnya sendiri,” ujarnya.

Dia mendesak agar pemerintah segera menutup lubang tambang. Juga mendesak menangkap, mengadili dan memenjarakan para pelaku.

“Tutup lubang tambang. Tangkap, adili dan penjarakan biang kerok kasus lubang tambang. Kaltim butuh dipulihkan, bukan butuh dipindahkan jadi Ibukota,” pungkas Pradarma Rupang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*