Breaking News

Kalau Sekedar Diumumkan Tanpa Eksekusi, Perusahaan Pembakar Hutan Tidak Akan Kapok

Kalau Sekedar Diumumkan Tanpa Eksekusi, Perusahaan Pembakar Hutan Tidak Akan Kapok.

Aparat penegak hukum dan pemerintah dimintah bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti melakukan kejahatan lingkungan berupa pembakaran hutan. Tidak cukup hanya mengumumkan adanya proses hukum, tetapi langkah eksekusi yang tegas dan berat harus nyata dilakukan. Jika tidak, ya perusahaan-perusahaan itu hanya akan bebas melenggang dan tersenyum bebas, tidak akan kapok.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (Walhi Sumsel) Muhammad Hoirul Sobri, Rabu (27/02/2019).

Menurut Hoirul Sobri, sejak awal kejahatan lingkungan diusut dan dikampanyekan dan harus ditindak tegas telah disuarakan Walhi, namun proses-proses yang terjadi cenderung tidak transparan, berleha-leha dan tidak berani berhadapan dengan koorporasi yang melakukan kejahatan lingkungan itu.

“Tidak akan ada kapok-kapoknya jika hanya sekedar mengadili sekedarnya, dan lalu memperlambat proses eksekusi. Malah lama-lama dilupakan, atau malah main belakang. Aparat hukum dan pemerintah harus bertindak tegas dan lakukan eksekusi. Kalau perlu, ya dipaksa harus segera membayar kerugian Negara dan masyarakat akibat ulah perusahaan-perusahaan itu,” tutur Hoirul Sobri.

Sejak proses persidangan, lanjut Hoirul Sobri, pihaknya dari Walhi terus mengawal dan menanyakan proses hukum yang dilakukan kepada sejumlah perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan di wilayah Sumatera Selatan.

Namun, setiap kali ditanyakan dan didesak, aparat hukum dan pemerintah seperti menutup diri dan tidak transparan.

“Kami mengawal dan mengawasi sejak awal. Bahkan, beberapa kali Walhi menyurati ke Pengadilan Negeri dan ke Pengadilan Tinggi, untuk menanyakan apakah sudah keluar salinan putusan terhadap para perusahaan pelaku kejahatan lingkungan itu? Apakah sudah dieksekusi putusannya? Kami tidak dijawab sampai sekarang,” bebernya.

Dia menegaskan, perusahaan perusak lingkungan, yang melakukan pencemaran dan kebakaran hutan serta pecemaran lingkungan hidup lainnya, harus ditindak dan dijatuhi sanksi yang seberat-beratnya.

Sebab, kegiatan mereka itu sudah mematikan rantai kehidupan masyarakat, alam serta kehidupan hewan-hewan yang sangat berguna bagi generasi manusia ke depan.

Selain perlu dijatuhi hukuman berat, perusahaan-perusahaan itu juga wajib melaksanakan rehabilitasi lingkungan serta melaksanakan perbaikan-perbaikan kembali kerusakan yang sudah terjadi.

Hoirul juga mempertanyakan dana kompensasi atau pembayaran kerugian yang diberikan perusahaan kepada Negara. Sebab, menurut dia, sampai saat ini misalnya, di wilayah Sumatera Selatan saja, belum terlihat adanya rehabilitasi lingkungan yang dilakukan dengan mempergunakan uang dari kompensasi dan pembayaran kerugian itu.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat kian kocar-kacir memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan semakin sulitnya mencari penghidupan di lingkungan mereka yang sudah rusak parah dan yang kian gersang.

“Itu perlu dipertanyakan. Kemana uang kompensasi dan pembayaran kerugian itu dialokasikan? Sebab, uang seperti itu wajib masuk ke kas Negara. Kemudian, akan dipergunakan kembali melakukan rehabilitasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah,” ujarnya.

Sejauh ini, dia menyarankan, perlunya perbaikan atau pembuatan sistim hukum yang maksimal bagi lingkungan. Misalnya, di setiap pengadilan negeri (PN) harus ada hakim yang benar-benar faham dan ahli menguasai persoalan lingkungan, serta menjatuhkan sanksi yang berat bagi para perusahaan pelaku kejahatan lingkungan.

Sampai saat ini, menurut Hoirul, belum ada sistim hukum di Indonesia yang menegakkan hukum dan keadilan bagi pemberantasan kejahatan lingkungan.

“Kalau di beberapa Negara luar, sudah ada. Dan tidak berbelit-belit mengenai pembuktian kejahatannya. Sebab jelas-jelas, misalnya pencemaran dan kebakaran yang dilakukan oleh perusahaan, masa pengadilan masih kebingungan membuktikan adanya pelanggaran di situ? Nah, sistim hukum lingkungan yang adil dan berani harus dibuat,” ujarnya.

Persoalan kebakaran hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan merebak pada 2014. Proses hukumnya sangat lama dan lamban. Kemudian, pada 2015 juga terjadi kejahatan serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan.

“Nah, inkracht-nya saja baru 2018 dan 2019. Lama dan lamban sekali proses hukumnya bukan? Memang proses hukumnya sering dilakukan tertutup dan tidak transparan. Ngapain sih tertutup dan tidak transparan untuk pelaku kejahatan lingkungan seperti itu? Harus dibongkar semua nih,” ujar Hoirul Sobri.

Untuk menimbulkan efek jera, Hoirul mengatakan, pemerintahan yang tegas harus terjadi. Kemudian aparatur hokum yang menguasai persoalan dan tegak melakukan hukum pun dibutuhkan.

“Dan jangan hanya menjerat individu, seperti Direktur saja, tetapi perusahaannya, atau koorporasinya sebagai lembaga yang melakukan kejahatan itu yang harus ditindak tegas. Selama ini, pemerintah masih takut dan tidak berani berhadapan dengan korporasi,” bebernya.

Berbagai jenis sanksi bisa dijatuhkan kepada perusahaan pelaku kejahatan lingkungan, seperti sanksi administratif, sanksi pencabutan ijin, sanksi pengurangan lahan, dan bahkan melarang beroperasi dan mempidanakan.

“Sanksi administratif dan sanksi pidana itu harus benar-benar terjadi dan dieksekusi,” katanya.

Jika sistim hukum Indonesia mengenai lingkungan sudah ada, dan didukung aparat penegak hukum dan pemerintah yang tegas dan berpihak kepada lingkungan dan masyarakat yang lestari, tentunya akan mampu mengekang perusahaan-perusahaan berbuat kejahatannya.

“Semua pihak, terutama aparat penegak hukum kita dan pemerintah kita harus bertindak tegas. Demikian juga sistim hukum kita. Sehingga, selama ini Indonesia dijadikan surga bagi para pencemar harus diakhiri,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*