Kajian Reklamasi Tak Bisa Diakses, Koalisi Masyarakat Protes Menteri Luhut

Hasil kajian terkait reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa diakses, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta protes terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman.

Hasil kajian terkait reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa diakses, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta protes terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman.

 

Sejak Pembentukan Tim Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta pada 18 April 2016 lalu, tim yang dikomandoi Menkomaritim itu tak satu pun hasil kajiannya yang bisa diakses. Padahal, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta telah mengajukan permintaan informasi terkait kepada Tim Komite Bersama tersebut namun tidak ditanggapi.

 

Tim Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin Hadiwinata mengatakan, jika merujuk pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa dalam tiga puluh (30) hari kerja informasi yang dimintakan oleh pemohon tidak ditanggapi, maka pemohon dalam hal ini Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, dapat mengajukan sengketa informasi terhadap Kemenko Maritim.

 

Menurut Marthin, hal ini penting untuk didesakkan agar proses pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

 

“Diantaranya bahwa pembangunan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Proses transparansi ini menjadi sangat penting jika mencermati pernyataan Menko Maritim yang baru, Luhut Pandjaitan yang akan mengkaji kembali pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta terutama reklamasi di Pulau G,” ujar Marthin, di Jakarta, (Jumat, 19/08/2016).

 

Atas dasar itu, lanjut dia, Koalisi pun mengajukan surat keberatan kepada Kemenko Maritim pada 18 Agustus 2016. Surat itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Secara normatif, kata Marthin, proses pembuatan kebijakan yang tertutup ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

 

“Yakni, sebagai jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” ujar Marthin.

 

Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Rayhan menjelaskan, berdasarkan temuan sebelumnya, mantan Menko Maritim Rizal Ramli jelas mengatakan bahwa reklamasi berdampak pada objek vital nasional, lingkungan hidup dan juga keberlanjutan hidup ribuan nelayan yang ada di Teluk Jakarta.

 

“Jika akan dilakukan kajian yang baru, kami menuntut adanya keterbukaan. Kajian yang dilakukan perlu dibuka secara proaktif di website supaya masyarakat bisa berpartisipasi dalam pelaksanaannya,” ucapnya.

 

Sementara itu, anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dari Solidaritas Perempuan Nelayan Arieska Kurniawaty mengatakan, aspek partisipasi merupakan salah satu poin penting dalam pertimbangan hakim saat memutus gugatan Pulau G di PTUN Jakarta.

 

“Kemenko Maritim tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi proyek reklamasi yang akan berdampak terhadap kehidupannya. Bahkan seharusnya ada upaya afirmasi atau kesempatan bagi perempuan pesisir Jakarta untuk bisa mengakses informasi tentang pembangunan di Teluk Jakarta sesuai dengan semangat pengarusutamaan gender yang digaungkan oleh Pemerintah,” kata dia.

 

Selain itu, lanjutnya, akses informasi merupakan salah satu wujud perlindungan nelayan, seharusnya Menko Maritim memfasilitasi setiap warga pesisir nelayan tradisional dan perempuan nelayan untuk mendapatkan informasi terkait dampak buruk yang akan mereka dapatkan.

 

“Menko Maritim harus sadar dengan situasi dan karakteristik masyarakat pesisir tidak hanya sekedar mengubah kebijakan ataupun rekomendasi Menko Maritim sebelumnya,” ujarnya.

 

Untuk itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak agar Menteri Luhut mempublikasikan hasil kajian Tim Komite bersama di bidang kajian lingkungan, bidang teknik reklamasi, bidang audit perizinan dan bidang penyelarasan peraturan perundang-undangan.

 

“Semangat pembangunan berkelanjutan harus mulai dilakukan dari sekarang dengan pelaksanaan kebijakan yang transparan dan partisipatif,” pungkasnya.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan