Breaking News

Kadis Penanaman Modal Gelar Uji Coba Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu Terintegrasi di Siantar

Kadis Perizinan Agus Salam saat memberi penjelasan tentang perizinan terpadu satu pintu (Foto: Sinar Keadilan/ Agus S) Kadis Perizinan Agus Salam saat memberi penjelasan tentang perizinan terpadu satu pintu (Foto: Sinar Keadilan/ Agus S)

Pematangsiantar, Sinar Keadilan-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu menggelar uji coba Peningkatan Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu Terintegrasi dengan Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2019).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Agus Salam mengatakan, uji coba itu sebagai salah satu upaya peningkatan sistem manajemen pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu melakukan uji coba yang terintegrasi dengan Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis. Uji coba dilakukan di Jalan Melanton Siregar, Nomor 36, Kecamatan Siantar Selatan.

Kepada Sinar Keadilan, Agus Salam menuturkan, uji coba itu juga sebagai tindak lanjut  program, setelah pihaknya mengikuti  Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II di Pulau Jawa.

Kegiatan ini, kata dia, bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan strategis, sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin akuntabilitas jabatan. Yang meliputi kebijakan yang memberikan solusi, tercapainya hasil kinerja unit yang selaras dengan tujuan organisasi.

Selain itu, uji coba bertujuan mewujudkan pengembangan strategi yang terintegrasi, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.

Agus Salam melanjutkan, berkaca pada Peraturan Mendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), dalam rangka pelayanan perizinan di Kota Pematangsiantar, masih ditemukan banyak kendala. Sehingga, belum tercapai sesuai target PTSP. Kendala itu sudah terlihat dari awal pendaftaran sampai terbit perizinan seharusnya satu pintu

“Ternyata dalam pelaksanaannya masih hanya berupa rekomendasi teknis dari OPD terkait , dalam arti masyarakat yang mengurus masih harus ke OPD terkait lagi,” tutur Agus.

Kedepan, sebut Agus, dengan uji coba Peningkatan Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, maka segala pengurusan akan tersentralisasi di dinas PTSP, sehingga mempermudah dalam pengurusan ijin dan lebih tepat waktu.

“Cukup besar manfaatnya jika  nantinya uji coba iji berjalan maka akan ada Peningkatan Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu yang terealisasi. Contohnya, bagi masyarakat dalam pengurusan rekomendasi tidak direpotkan lagi harus ke OPD terkait, cukup ke Dinas ini saja,” terangnya.

Menurut Agus, bila sistem ini berjalan, bagi Satpol PP misalnya, setelah terintegrasi maka mereka bisa melihat informasi data Dinas Perizinan dari aplikasi yang mempergunakan sistem online. Sehingga, kelihatan kegiatan apa saja yang sudah lengkap berkasnya dan mana yang belum.

“Dengan begitu, akan  mudah terpantau. Misalnya izin reklame dan pemakaian tanah lapang. Kalau izinya belum lengkap, Satpol akan menghimbau untuk melengkapi persyaratan izinnya,” katanya.

Hal ini juga berlaku bagi Dinas Pendapatan. Jika sistem ini berjalan,  akan segera mengetahui izin reklame dan IMB yang sudah memenuhi syarat. Karena sangat berpengaruh ke Pendapatan Daerah.

Sedangkan bagi Dinas Kesehatan, aplikasi ini mempermudah pemberian rekomendasi perizinan untuk praktek dan apotek. Sementara bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan mempermudah dalam pembuatan rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan  (SPPL).

Disebutkan dia, ada beberapa daerah yang telah menerapkan Peningkatan Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis yaitu Semarang dan Bandung.

“Untuk ini semua dibutuhkan kerja sama yang baik antara seluruh OPD yang ada di Kota Siantar dan juga dana serta sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Mardiana menambahkan, semua kegiatan ini akan dilaksanakan, karena sudah ada SK dari Walikota.

“Jadi sebagai bentuk koordinasi,  OPD yang diundang pada acara ini yakni Dinas Pendapatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait diminta aktif dalam upaya menerapkan peningkatan Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu Perizinan ini,” ujar Mardiana.

Mardiana juga menegaskan, jika nantinya masih ada yang terkendala , maka pihaknya akan segera mencari solusinya untuk mewujudkan integrasi dengan OPD Teknis.(Agus S)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*