Kabandiklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi Sajikan 6 Unsur Menuju WBBM dan WBK

Berbicara Langkah Membangun Zona Integritas di Kementerian Sosial

Berbicara Langkah Membangun Zona Integritas di Kementerian Sosial, Kabandiklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi Sajikan 6 Unsur Menuju WBBM dan WBK. Foto: Kabandiklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi saat diminta menjadi Narasumber pada Workshop Pembangunan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, di Hotel Salak Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (27/2/2020).(Istimewa).
Berbicara Langkah Membangun Zona Integritas di Kementerian Sosial, Kabandiklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi Sajikan 6 Unsur Menuju WBBM dan WBK. Foto: Kabandiklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi saat diminta menjadi Narasumber pada Workshop Pembangunan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, di Hotel Salak Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (27/2/2020).(Istimewa).

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) Setia Untung Arimuladi menyebutkan 6 unsur penting yang mesti dipenuhi untuk membangun zona integritas.

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu dibeberkan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) ini saat didapuk sebagai narasumber pada Workshop Pembangunan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, di Hotel Salak Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (27/2/2020).

“Penerapan zona integritas ini langsung kepada pusat-pusat pelayanan,” kata Kabadiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini mengatakan, untuk mencapai Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) unit satuan kerja harus memenuhi 6 unsur perubahan.

“Keenam unsur perubahan WBK adalah, Manajemen Perubahan,  Penataan Tata Laksana,  Penataan Sistem Manajeman, Penguatan Akuntabilitas,  Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik,” rincinya.

Disebut, dari 41 satker, ada 5 satker UPTdi lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial yang telah memperoleh predikat WBK. Hal ini perlu diapresiasi karena menjadi pionir terciptanya WBK di dalam memberikan pelayanan.

Untung yang sukses membawa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Badiklat Kejaksaan) meraih predikat WBBM dan WBK itu, menyadari memang sulit untuk membangun WBK di unit kerja. “Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan WBK,” ujarnya.

Pertama adalah tekad dan komitmen pimpinan. Setiap Kepala Satuan Kerja harus mempunyai komitmen. “Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pimpinan menjadi role model,” ujar Untung.

Berikutnya, memberikan kemudahan pelayanan, yakni memberikan fasilitas yang lebih baik dan semangat melayani untuk kepuasan publik.

“Pastikan pelayanan ini lebih baik dan dapat dikembangkan dengan semangat jajaran Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos,” ujar Untung.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini juga menyarankan agar setiap unit kerja dapat menciptakan program program yang menyentuh masyarakat.

“Berikutnya adalah terkait manajemen komunikasi. Bagaimana kita dapat menyampaikan ke masyarakat bahwa kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos. telah banyak berubah,” imbuhnya.

Manajemen Komunikasi juga diperlukan yang bertujuan agar unit kerja menjadi lebih terbuka dengan masyarakat.

“Agar masyarakat dapat menilai bagaimana pelayanan yang diberikannya, dan apa tanggapan masyarakat,” lanjutnya.

Terakhir, setiap langkah tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi. “Harus dipastikan agar langkah yang kita lakukan berjalan tetap di alurnya sesuai dengan standar operasional prosedur. Kita perlu kerja cepat, tepat waktu, terukur dan produktif, itu yang diperlukan saat ini,” tuturnya lagi.

Sebagai catatan, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB sebagai salah satu dari satuan kerja (Satker) Eselon I di Kejaksaan Agung RI yang meraih sekaligus predikat Zona Integritas WBK tahun 2018 dan WBBM tahun 2019.

Workshop Pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh 41 UPT dengan jumlah peserta sebanyak 108 orang dari UPT Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, yang dilaksanakan dari tanggal Rabu 26 Februari 2020 hingga Jumat 28 Februari 2020. Kegiatan ini juga dihadiri Inspektur Jenderal Dadang Iskandar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan