Kabakamla Perintahkan Intervensi Hukum di Bareskrim Polri

Kabakamla Perintahkan Intervensi Hukum di Bareskrim Polri.

Kuasa Hukum Ardiansyah, Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, sikap dan perilaku orang-orang Bakamla memang tidak menyenangkan. Sewaktu mereka hendak mempertanyakan proses penangkapan kapal itu ke Bakamla, para petugas di kantor Bakamla dengan judes dan tak mau tahu menyampaikan bahwa urusan itu bukan urusan Bakamla.

“Urusan polisi itu. Ke sana aja Pak,” tutur Sandi menirukan staf yang menerima mereka di Bakamla.

Urusan penangkapan kapal itu ternyata diinstruksikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqqerrocman, agar segera ditangani oleh pihak Badan Reserse Kriminal Polri di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter).

Proses penyidikan telah selesai dilakukan, dan tiga orang tersangka telah ditetapkan, yakni 2 orang ABK dari kru SPOB Michael-6, sedang 1 orang tersangka lainnya masih diburu.

“Hasil penyidikan Dirtipidter menunjukkan bahwa Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar milik Pak Ardhi tidak terbukti membeli BBM Ilegal. Oleh karena itu, kami meminta agar kiranya kapal itu segera dibebaskan, agar Pak Ardhi bisa mengoperasikan usahanya, dan membayar tunggakan-tunggakan terhadap karyawan dan rekan-rekan bisnisnya,” tutur Sandi Ebenezer.

Dalam beberapa kali proses ekspos perkara dan penyidikan kasus Bakamla itu, penyidik di Dirtipidter mendapat pengawalan dan pemantauan dari Bakamla secara langsung. Menurut Sandi, hal itu dikeluhkan penyidik kepada dirinya.

“Ngapain Bakamla mengawas-ngawasi proses penyidikan kami? Bakamla silakan kembali ke tugasnya masing-masing saja. Tetapi kok malah dikawal-kawal dan diawas-awasi kerja kami penyidik,” demikian penyidik berkeluh kesah kepada Sandi ketika menanyakan proses kasus itu di Mabes Polri.

“Kami sebagai penyidik sudah ditugaskan Undang-Undang dan Negara untuk melakukan penyidikan, tolong dihormati proses yang sedang kami lakukan,” tutur Sandi lagi menirukan penyidik.

Saking tidak percayanya Bakamla dengan proses yang dilakukannya, untuk membuktikan bahwa ada transaksi BBM Ilegal, penyidik pun dipaksa menghadirkan ahli dari forensik dan meteorologi mengecek tanki kapal dan memeriksa apakah ada minyak ilegal di kapal. Itu pun sudah dilakukan oleh penyidik di Ditipidter. Hasilnya, tetap tidak ada kasus, tidak ada BBM Ilegal jatuh ke Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar milik Ardhi.

“Artinya, clear, tidak ada masalah. Seharusnya kapal segera dilepas dong,” ujar Sandi.

Eh, tak tahunya, pada Kamis malam pada 6 Desember 2018, dari informasi yang disampaikan penyidik Ditipidter kepada Sandi dkk, Kabakamla ngotot memerintahkan harus malam itu juga proses penyidikan yang sudah rampung itu digeser ke bagian Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri.

“Katanya Kabakamla menelepon ke Menkopolhukam, kemudian menelepon ke Wakapolri, dan menelepon Kabareskrim yang sedang berada di Singapura. Malam itu juga berkas dari Dirtipidter harus beralih ke Dirtipideksus. Ini ada apa?” tutur Sandi.

Atas arogansi dan intervensi yang dilakukan oleh Kabakamla kepada penyidik Mabes Polri, lanjut Sandi, para penyidik di Bareskrim semakin terintimidasi dan membuat persoalan kian runyam. “Entah apa maunya Kabakamla dalam hal ini,” ujar mereka ke Sandi.

Sebagai Tim Kuasa Hukum dari Ardiansyah, Sandi Ebenezer Situngkir dkk pun telah mengirimkan somasi kepada Kabakamla. Somasi itu meminta penjelasan dan meminta klarifikasi terhadap poses hukum yang terjadi dengan Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar.

Menurut Sandi, sikap dan perilaku Bakamla dalam persoalan ini pun sangat arogan. Memaksa dan bertindak di luar batas kewenangan yang dimiliki. “Saya kira, Pak Menkopolhukam, Pak Kapolri dan Pak Presiden harus memeriksa Kabakamla secara cermat dan memeriksa kasus ini dengan terang benderang,” pintanya.(JR/Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan