Breaking News

Kabadiklat Kejaksaan Agung Genjot Jaksa Tangani Kejahatan Perdagangan Satwa Liar

Kembangkan Kemampuan, Wawasan dan Pemahaman Tangani Perkara

Kembangkan Kemampuan, Wawasan dan Pemahaman Tangani Perkara, Kabadiklat Kejaksaan Agung Genjot Jaksa Tangani Kejahatan Perdagangan Satwa Liar.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung (Kabadiklat) Setia Untung Arimuladi menggenjot kemampuan para jaksanya agar memiliki kemampuan, wawasan dan pemahaman dalam menangani perkara pada kejahatan perdagangan satwa liar.

Hal itu disampaikan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) itu saat membuka pendidikan dan pelatihan Training of Trainers (ToT) Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan , Senin (21/01/2019).

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung ini mengatakan, maraknya tindak pidana perdagangan dan perburuan satwa liar, serta semakin canggihnya modus yang dipergunakan oleh pelaku kejahatan, menjadi tolok ukur para jaksa untuk semakin meningkatkan kualitas dalam penanganan perkara.

“Kegiatan ToT ini untuk menambah wawasan, profesionalitas serta pengetahuan dan pemahaman mengenai perkara perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi,” kata Setia Untung Arimuladi, dalam keterangannya, Selasa (22/01/2019).

Untung mengungkapkan, dari Laporan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDAE-KLHK), di Indonesia perdagangan ilegal satwa liar menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 9 triliun per tahun.

Sementara itu, menurut Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016, kerugian Negara dari sektor kehutanan mencapai Rp 598 triliun hingga Rp 779 triliun atau setara 60,7 miliar dolar amerika hingga 81,4 miliar dolar amerika selama tahun 2003-2015.

“Perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak secara ekologis yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal terhadap spesies-spesies tertentu, gangguan ekosistem, penyebaran penyakit (zoonosis), hilangnya kearifan lokal sera beban moral dan reputasi bagi negara di mata dunia internasional,” ujarnya.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini melanjutkan, tingginya tingkat kepunahan satwa liar telah membuat persoalan ini menjadi perhatian publik, baik nasional maupun internasional. Bahkan, lanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2010 dinyatakan sebagai Tahun Internasional Keanekaragaman Hayati.

PBB juga menetapkan tahun 2011-2020 sebagai dekade keanekaragaman hayati dan menetapkan tujuan dan target strategis keanekaragaman hayati untuk tahun 2020.

Melalui pernyataan dan rencana aksi ini, PBB mengajak negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia untuk bersama-sama menjaga kekayaan alam yang tidak dapat tergantikan dan mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, menghentikan dan akhirnya mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati di muka bumi.

“Hal ini merupakan salah satu tanda betapa pentingnya keanekaragaman hayati dan keseriusan masyarakat internasional untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati yang semakin terancam punah,” ujar Untung.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*