JPM Minta Kajati DKI Serius Tangani Kasus Pengadaan Alat-Alat Berat Dinas Bina Marga

JPM Minta Kajati DKI Serius Tangani Kasus Pengadaan Alat-Alat Berat Dinas Bina Marga

- in HUKUM
13
0

JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta diminta serius menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta UPT Alkal 2015.

Hal itu disampaikan Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat seusai menyerahkan laporan tambahan atas kasus tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (10/06/2021).

Menurut Ivan, awalnya laporan kasus tersebut disampaikan ke Jampidsus Kejagung. Namun karena hal lainnya penanganan diserahkan ke Kejati DKI Jakarta.

“Awalnya ke Jampidsus Kejagung laporannya. Mungkin karena banyaknya perkara, akhirnya diserahkan ke Kejati DKI,” kata Ivan.

Ivan menilai, tidak ada hal yang sulit untuk mengupas tuntas kasus tersebut. Pasalnya, laporan hasil audit BPK sudah jelas menyebutkan bahwa pengadaan itu terindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 13.432.155.000.

“Tapi ini sudah berjalan hampir dua bulan sejak pelaporan, tapi belum ada kejelasan perkembangan kasusnya,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Ivan, pihaknya sempat mengapresiasi kesigapan penyidik pidana khusus Kejati DKI yang langsung memanggil mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga, Yusmada Faisal alias YF untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

“Awalnya kita apresiasi karena langsung memanggil mantan Kadis Bina Marga. Tapi setelah itu sepertinya tidak ada upaya lain,” ujar Ivan.

Apalagi, kata Ivan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan dalam perintah hariannya agar para jaksa dapat mewujudkan penegakan hukum berkeadilan yang mampu memberikan kepastian hukum.

“Jika dilama-lamain kepastian hukum itu dimana?. Dan juga agar Kejati DKI tidak memiliki tunggakan perkara kedepannya,” tukasnya.

Ivan menambahkan, dengan terselesainya kasus tersebut dapat menjadi efek jera kepada para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak bermain-main. Dan juga sebagai upaya mewujudkan birokrasi bersih di DKI Jakarta.

“Lalu yang lebih penting kerugian negara bisa segera dapat dikembalikan,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Kejati DKI belum memberikan tanggapan atas perkembangan kasus tersebut.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

LSM JPM Desak Kejati DKI Tuntaskan Kasus Dinas Bina Marga Terkait Temuan BPK Rp 13 Miliar Lebih

JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jakarta Procurement