Breaking News

Jokowi Terpilih Dua Kali Jadi Presiden, Wacana Amandemen UUD 1945 Kembali Bergulir

Jokowi Terpilih Dua Kali Jadi Presiden, Wacana Amandemen UUD 1945 Kembali Bergulir. Jokowi Terpilih Dua Kali Jadi Presiden, Wacana Amandemen UUD 1945 Kembali Bergulir.

Wacana Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bergulir memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Persoalan bentuk Negara pun, menjadi salah satu wacana yang perlahan menghangat dipercakapkan di masyarakat.

Sahala Manihuruk, salah seorang warga Jakarta, mengatakan, amandemen UUD 1945 bukanlah hal yang tabu. Terutama, mengenai bentuk Negara Indonesia.

Menurut pria yang mengenyam pendidikan Sarjana Hukum ini, Indonesia sudah terlalu lama mencari bentuk. Kian menguat sejak bergulirnya Reformasi 1998, hingga saat ini.

Dia mengatakan, langkah amandemen UUD 1945  saat ini, dengan membenahi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta memasikkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali, sudah sangat tepat.

Sedangkan untuk urusan pemilihan Presiden, lanjut Sahala Manihuruk, biarlah Presiden tetap dipilih langsung sesuai amanat reformasi.

“Siapapun Presiden terpilih, arah pembangunan tetap dalam track yang sudah ditetapkan dalam GBHN oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Sahala Manihuruk, Jumat (13/09/2019).

Dia mengingatkan, MPR terdiri dari angggota DPR RI dan DPD RI. Yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

“Jadi, siapa pun yang terpilih, di Pilpres dan di Pileh, mereka seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Dari hal ini akan terlihat apakah mereka memiliki jiwa patriot serta kenegarawan,” katanya.

Menurut Sahala Manihuruk, langkah setiap presiden baru, selalu membuat hal baru yang berdampak juga dengan sistem bentuk pendidikan saat ini.

Hal-hal baru itu sudah semakin nyata dimulai semenjak adanya Gerakan Reformasi 1998. Ada pemilihan presiden langsung, ada arah pembangunan nasional dan sistem pendidikan selalu berubah.

“Itu semua juga berdampak dengan generasi muda saat ini. Sampai kapan hal ini harus berlangsung? Lihatlah pergolakan masyarakat di daerah,” tutur pria yang berdomisili di Kavling DKI, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ini.

Dia mengingatkan, Amandemen UUD 1945, sudah empat kali terjadi. Amandemen itu ditetapkan dalam Sidang Umum Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Keempat kali amandemen itu yakni, Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945, dan, Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945.

“Apabila DPR dan MPR periode 2019-2024 yang baru terpilih melaksanakan lagi amandemen UUD 1945, maka itu adalah yang kelima kalinya amanden konstitusi ini dilakukan,” tutup Sahala Manihuruk.(Togap)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*