Breaking News

Jokowi Teken Proyek Strategis Nasional, Buruh Indonesia Kembali Terancam

Jokowi Teken Proyek Strategis Nasional, Buruh Indonesia Kembali Terancam.

Buruh Indonesia diminta waspada dan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan mereka dalam proyek-proyek strategis nasional. Pasalnya, Presiden Jokowi kembali meneken sejumlah proyek strategis nasional, yang seharusnya bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Dengan adanya persetujuan mengerjakan Proyek Strategis Nasional kali ini pun, maka posisi buruh Indonesia kembali terancam.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar mengingatkan, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2018, Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah diberikan kemudahan untuk bekerja di Indonesia, termasuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional.

Dengan kemudahan seperti itu, diingatkan Timboel, peluang pekerja Indonesia terserap menjadi sangat kecil, kecuali pemerintah memang memperuntukkan pekerjaan itu untuk orang-orang Indonesia.

“Kalau membaca Pasal 10 Ayat 2 Permenaker Nomor 10 Tahun 2018, TKA enggak perlu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA, artinya instansi pemerintah mempekerjakan TKA sebagai prioritas untuk mengerjakan program Nasional,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Minggu (29/07/2018).

Dia pun meminta pemerintah tidak mengabaikan pekerja atau buruh Indonesia, agar bekerja di proyek-proyek strategis yang telah diteken oleh Jokowi itu.

“Saya khawatir, proyek strategis tersebut dinyatakan program prioritas nasional, sehingga TKA bisa ngerjakan proyek-proyek yang dibuat itu,” pungkas Timboel Siregar.

Sebelumnya, Presiden Joko  telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 yang diteken pada 20 Juli 2018, Jokowi memaparkan proyek-proyek infrastruktur besar yang masuk kriteria PSN.

Sebanyak 227 proyek masuk ke dalam daftar PSN terbaru ini. Di antaranya, High Speed Railway Jakarta-Bandung, MRT Jakarta dan Bandara Kertajati. Jokowi juga memasukkan program pembangunan satu juta rumah.

Selain itu, termasuk juga pembangunan kilang minyak Bontang dan program industri pesawat N-245 serta R-80. Perpres ini merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*