Breaking News

Jokowi Diminta Blusukan ke Lahan- Lahan Eks Tambang

Banyak Lahan Rusak dan Hancur, Jangan Biarkan Bumi Indonesia Merana

Penguasaan Lahan dan Jejak Buruk Elit Politik di Sektor Tambang, Kedua Pasangan Capres Hanya Jadikan Isu Lahan Sebagai Komoditas Politik.

Presiden Joko Widodo diminta sebaiknya turun langsung dan melakukan blusukan ke lahan-lahan eks tambang.

Hal itu diperlukan untuk melihat secara nyata kondisi lahan-lahan eks tambang yang begitu luas dan tersebar di berbagai provinsi Indonesia, namun sangat memprihatinkan.

Pakar Ekonomi Lingkungan dan Energi Universitas Parahyangan (Unpar) FH Husin mengatakan, jika Presiden Joko Widodo datang langsung inspeksi mendadak ke lahan-lahan eks tambang, akan tergambar dan terlihat jelas betapa merananya Bumi Indonesia, begitu hasil-hasil buminya dieksploitasi dan diambil,  secara sembrono ditinggalkan sengsara dan merana begitu saja.

“Kalau Pak Presiden Joko Widodo berkenan melakukan blusukan secara langsung, tanpa diumumkan, ke lahan-lahan eks tambang itu, pasti akan nyata bahwa betapa rusak dan sengsaranya Tanah Air Indonesia setelah hasil-hasilnya dikeruk, lalu ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja,” tutur FX Husin, di Jakarta, Minggu (04/11/2018).

Dia menyebut, saat ini tidak kurang dari 4 juta hektar lahan yang terdeteksi dibiarkan begitu saja. Bahkan, lahan-lahan eks tambang itu telah memakan korban jiwa, anak-anak bangsa Indonesia yang tinggal di sekitarnya pun meninggal dunia karena lahan tidak direhabilitasi dengan baik.

Husin mengatakan, persoalan ini bukanlah persoalan tanpa solusi. Seharusnya, lanjut dia, jutaan lahan eks tambang itu diambilalih oleh negara melalui pemerintah, lalu melakukan rehabilitasi agar bisa bermanfaat dan menjadi lumbung pangan yang efektif bagi masyarakat.

“Kita memiliki ahli-ahli lingkungan, ahli-ahli pertanian, ahli-ahli kehutanan, semua bisa diberdayakan untuk melakukan rehabilitasi agar menghasilkan dan menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Di tengah persoalan ketersediaan pangan yang menghimpit Indonesia, lanjut Husin, lahan-lahan eks tambang itu bisa direhabilitasi dan ditanami tanaman-tanaman pangan. “Kita bisa melakukannya. Lahan eks tambang itu diambilalih pemerintah, kemudian dibuat aturan agar dikelola oleh masyarakat sekitar. Konsepnya seperti lahan tanaman Inti Rakyat,” katanya.

Selain mampu merehabilitasi lingkungan menjadi sehat dan asri kembali, menurut Husin, lahan-lahan eks tambang itu nantinya akan menghasilkan berbagai kebutuhan pokok, seperti pangan dan juga bahan dasar energi yang sangat bagus untuk mengatasi krisis pangan dan krisis energi.

“Juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sebab masyarakat sendiri yang dilibatkan mengelola lahan itu sebagai milik rakyat. Mereka pasti bertanggung jawab menjaga dan mengolahnya. Tinggal bagaimana political will pemerintah untuk mewujudkannya kok,” jelasnya.

Dia mengingatkan, Negara harus bertanggung jawab menyediakan pangan dan energi serta lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan rehabilitasi lahan-lahan eks tambang yang terbengkalai itu tidak memikirkan untung rugi saja.

“Tetapi lebih mengedepankan ketahanan pangan dan energi, ketahanan nasional dan masa depan lahan Indonesia,” ujarnya.

Husin memprediksi, jika hal itu dilakukan pemerintah, maka kendala dan persoalan krisis pangan dan energi di masa mendatang pun tidak akan terjadi.

“Negara mestinya mengeluarkan anggaran bagi masyarakatnya, dan merehabilitasi lahan-lahan itu. Ya dikelola baik-baik. Jangan kemaruk dan jangan hanya memikirkan untung belaka dong,” imbuhnya.

Husin mengatakan, dalam menjalankan perannya pemerintah bertanggung jawab mengoptimalisasi dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi kepentingan rakyat.

Pemerintah pun harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa.

Husin mengatakan, praktek penyalahgunaan izin tambang yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tambang pun harus dihentikan. Izin yang dikeluarkan pemerintah memiliki ketentuan yang harus dijalankan oleh perusahaan tambang. Ketentuan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan (renegoisasi).

Praktek penyalahgunaan alam sebagai sumber kehidupan hari ini terjadi di sektor pengolahan lahan Tambang mencakup; emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain yang merupakan sumber daya alam yang menopang kelangsungan hidup manusia.

“Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mengatur kebijakan dalam hal pengolahan sumber daya alam tersebut, namun realita di lapangan, kebijakan pemerintah tidak dijalankan, bahkan lebih parahnya lagi kebijakan tersebut di tukang-tukangi hanya demi kepentingan si pemilik modal,” ujarnya.

Pelanggaran regulasi ini membuat masyarakat dirugikan, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lahan tambang.

Padahal, kata dia, perusahaan tambang wajib melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga ekologi, kelestarian lingkungan, dan memastikan ada cadangan energi untuk generasi di masa yang akan datang.

Kegiatan pengolahan tambang bersifat non-renewable (tidak dapat diperbaharui), oleh sebab itu, dalam pengusahaanya pun memilik dampak lingkungan baik fisik dan sosial yang relatif lebih tinggi pula dibanding dengan pengusahaan komoditi lain pada umumnya.

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi hukum.

Turunan dari UU 32 Tahun 2009, misalnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 tahun 2013 tentang audit lingkungan, dan lain-lain. Semua sistem dan program lingkungan seperti ISO 14001, RSPO, AMDAL, UKL-UPL, audit lingkungan, PROPER, dan lain-lain memerlukan pemahaman baik dan merujuk kepada perundangan lingkugan.

Rangkaian kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan merupakan prinsip yang wajib dilakukan oleh para perusahaan yang bergerak di sektor tambang.

Lebih lanjut, Husin menyampaikan, jikalau lahan eks tambang, galian pasir, serta lahan-lahan kritis dilakukan revegetasi, akan sangat banyak manfaat langsung.

Misalnya, kata dia, sedikit demi sedikit lahan-lahan yang di Pulau Jawa untuk tanaman perkebunan tebu itu yang sudah tidak efisien pabrik-pabriknya di relokasi ke lahan-lahan eks tambang di luar Pulau Jawa.

“Sehingga lahan-lahan di Pulau Jawa ini dijadikan lahan-lahan pertanian pangan untuk menunjang basis produksi,” ujarnya.

Dia mengatakan. sebagai contoh lahan eks tambang sisa bakaran batubara ditanami dengan vegetasi seperti tanaman tebu. Juga, lahan gambut eks tambang ditanami pohon jati atau pohon jabon atau tanaman keras lainnya yang nilai ekonomisnya bagus.

“Nanti bisa digunakan  sebagai bahan baku kertas, mebel dan lain sebagainya. Lahat gambut eks tambang, menurut saya cocok ditanami tanaman keras, karena fungsi penyerapannya. Ini juga dapat menjadi cadangan air karena bersifat konservasi. Semua itu harus dilakukan dengan sistem perkebunan Inti Rakyat,” paparnya.

Karena itulah, dia berharap, Presiden Joko Widodo, bisa langsung melihat kondisi lahan-lahan eks tambang itu. “Kita siap mendampingi Pak Presiden blusukan ke lokasi-lokasi itu, kalau diperlukan,” tutupnya.(JR/Michael Nababan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*