Jika Tenaga Kerja Lokal Tak Dilibatkan, Masyarakat Aceh Akan Usir KEK Arun Lhokseumawe

Tokoh Muda Kota Lhokseumawe, Muhammad Agung Rezky Afonna: Jika Tenaga Kerja Lokal Tak Dilibatkan, Masyarakat Aceh Akan Usir KEK Arun Lhokseumawe.

Pemerintah diminta membuka kebutuhan tenaga kerja lokal yang akan diserap dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Aceh.

Tokoh Muda Kota Lhokseumawe, Muhammad Agung Rezky Afonna mempertanyakan kesimpangsiuran rencana realisasi KEK Arun Lhokseumawe, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Menurut Agung, sejak awal persentase pemakaian tenaga kerja lokal harus disepakati, sehingga tidak menimbulkan kisruh ke depan. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.

“Entah bagaimana master plan bisnisnya, regulasinya, mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Padahal KEK Arun berkaitan dengan orang banyak, seharusnya masyarakat Aceh juga harus tahu regulasinya secara menyeluruh, agar masyarakat bisa mempersiapkan diri ikut andil dalam KEK Arun,” tutur Agung, dalam keterangannya, Minggu (25/11/2018).

Lebih lanjut, Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lhokseumawe ini menerangkan, banyak pihak asing yang ingin menaruh modal besar di KEK Arun Lhokseumawe.

Namun, jika PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA) belum juga mengatur atau mempublikasikan regulasi yang jelas kepada masyarakat dan pemodal, ditakutkan KEK Arun tidak berjalan dengan baik.

Apalagi diketahui, isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun juga melemahkan kewenangan Pemerintah Aceh. Agung yang juga Plt Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lhokseumawe itu menyatakan, Pemerintah Aceh hanya memegang saham 25% saja dan Pemerintah Aceh tidak memiliki hak untuk mengelola sendiri sumber dayanya.

“Apakah mungkin KEK Arun Lhokseumawe dapat mensejahterakan masyarakat Aceh? Atau hanya menguntungkan segelintir pihak saja?” ujar Agung.

Pengusaha Muda Aceh ini mengingatkan, banyak pihak asing yang ingin berinvestasi dengan harapan menuai laba. Di sisi lain, masyarakat lokal juga ingin mengambil peran di KEK Arun untuk mencapai kesejahteraan.

Nah, jika regulasinya tidak jelas dan tidak transparan, atau malah jika diketahui KEK Arun akan mengecewakan masyarakat Aceh, tidak menutup kemungkinan akan lahir pemberontakan baru di Aceh untuk menuntut keadilan di KEK Arun.

“Bahkan bisa jadi nantinya masyarakat Aceh menolak KEK Arun tersebut,” ujarnya.

Agung juga berharap, dikarenakan KEK Arun Lhokseumawe itu juga berkaitan dengan urusan modal yang besar, maka juga memerlukan tenaga kerja profesional dan tenaga kerja lokal yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, owner usaha francise Black Castle ini menegaskan, diperlukan regulasi secara menyuruh untuk mengatur.

“Dan dibuat tidak untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, sehingga masyarakat Aceh juga menerima KEK Arun Lhokseumawe seperti yang diharapkan,” katanya.

Dia pun mengingatkan, hendaknya pemerintah menghindari pergolakan dan reaksi dari masyarakat Aceh atas kehadiran KEK Arun Lhokseumawe itu. Karena itu, transparansi, dan juga keterlibatan masyarakat lokal harus diakomodir.

Agung menolak jika jatah tenaga kerja lokal yang akan diserap di KEK itu hanya 300 ribu orang. Kondisi itu pasti akan menimbulkan gejolak dan perlawanan dari masyarakat Aceh.

“Dari pada nantinya menimbulkan gejolak baru di Aceh, maka KEK Arun lebih baik ditiadakan saja. Perlu diingatkan, jika yang di-follow up hanyalah penyerapan tenaga kerja mencapai 30.000 orang, namun regulasi untuk kepastian pemakaian tenaga kerja lokal tidak jelas, buat apa? Bubarkan saja KEK-nya. Masyarakat Aceh sudah lelah berharap,” pungkas Agung.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*