Jika Setya Novanto Tak Diamputasi Sekarang, Pemilu Mendatang Golkar Akan Nyungsep

Jika Setya Novanto Tak Diamputasi Sekarang, Pemilu Mendatang Golkar Akan Nyungsep.

Partai Golkar akan mengalami nasib yang nahas dalam pertarungan politik ke depan jika tidak mengambil langkah tegas dan jika tidak mengamputasi keberadaan Ketua Umumnya yang kini masih duduk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Pasalnya, setelah penetapan politisi berinisial SN itu sebagai tersangka dalam dugaan kasus mega korupsi KTP Elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keberadaan partai berlambang pohon beringin itu semakin dipertanyakan.

 

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyampaikan, harus ada tindakan tegas terhadap SN jika Partai yang pernah sangat berkuasa di Orde Baru itu ingin mendulang suara yang signifikan pada pertarungan politik mendatang.

 

“Golkar mesti bersiap menghadapi turbulensi. Bila Golkar hanya bertindak atas dasar normatif semata, sangat tidak produktif mendapat simpati dan dukungan rakyat. Sebab, persoalan politik tidak sesederhana. Dalam berpolitik, yang paling utama mengedepankan  etika, moral dan persepsi publik, daripada sekedar “bertahan” di balik Undang Undang normatif,” tutur Emrus Sihombing, di Jakareta, Rabu (19/07/2017).

 

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Emrus Corner itu menyampaikan, sebuah perjuangan politik mendapat dukungan rakyat, semua kebijakan dan perilaku politik mutlak berlandaskan etika, moral dan persepsi publik.

 

“Bukan bersembunyi di balik pasal-pasal Undang Undangf yang normatif itu,” ujarnya.

 

Secara etika dan moral politik, lanjut Emrus, orang yang disangkakan terkait perbuatan tercela, seperti dugaan tindak pidana korupsi, sejatinya yang bersangkutan harus menghadapinya secara ksatria dengan  melepaskan diri dari berbagai atribut apapun, termasuk jabatan yang disandangnya yang berpotensi bisa memperlama, apalagi mempengaruhi  proses hukum yang sedang dijalaninya.

 

Emrus mengatakan, pelepasan diri dari atribut yang dimiliki dalam menghadapi kasus dugaan pelanggaran hukum pernah dilakukan mantan menteri, DI (Dahlan Iskan), sebagai suatu teladan.

 

Menurut Emrus, DI tidak pernah menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang ada pada genggamannya yang mempunyai potensi sangat besar mengkonstruksi dirinya tidak di posisi yang “bersalah” dimata publik.

 

Sosok ini mengatakan, ia tidak akan mau menggunakan kekuatan apapun yang dimilikinya, kecuali hanya mengikuti prosedur, memperjuangkan keadilan,  melakukan perdebatan di pengadilan dan melakssnakan kewajiban sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

 

“Teladan DI ini harusnya ditiru atau menjadi pegangan bagi SN bila mana kasus yang menerpanya di KPK tidak menjadi beban bagi Golkar dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat itu. Sekaligus menghindari agar tidak terjadi turbulensi di tubuh Golkar ke depan, utamanya dalam rangka menghadapi tahun politik, Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019,” ucap Emrus.

 

Melepaskan diri dari jabatan Ketum partai dan Ketua DPR, lanjut dia, merupakan pilihan yang sangat tepat saat ini bagi penyelamatan Golkar, DPR, dan ketokohan SN itu sendiri di mata rakyat sekarang dan ke depan.

 

Karena itulah, sangat masuk akal bahwa ada kalangan internal dan eksternal partai Golkar meminta SN sebaiknya mundur dari Ketum Golkar dan Ketua DPR.

 

“Bahkan tokoh senior Golkar yang sangat berpengaruh di Golkar dan menduduki posisi sangat-sangat strategis saat ini  di negara kita turut memberikan sindiran yang bermakna mendalam. Ia mengatakan dengan tegas, orang yang berbuat tercela, ada sanksinya,” ujar pengajar Pasca Sarjana di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.

 

Pasca penetapan SN sebagai tersangka terkait kasus pengadaan E-KTP oleh KPK, sejumlah pandangan muncul dari berbagai kalangan, baik dari internal maupun dari eksternal Golkar.

 

Berkaca dari masa lalu adanya dua kepengurusan Golkar dan munculnya berbagai pandangan tentang status tersangka yang disandang  SN saat ini dari KPK, ke depan akankah bisa terjadi turbulensi di tubuh Golkar?

 

Dikatakan Emrus, merujuk pada konflik  internal yang pernah terjadi di tubuh Golkar yang berujung kepengurusan ganda, potensi turbulensi bisa terjadi.

 

Merespon status tersangka SN, beberapa elit pengurus, khusus dari DPP Golkar berpendapat, seluruh kerja politik, termasuk di dalamnya menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan dapat terkelola. Bahkan dukungan partai ini terhadap pemerintahan JKW-JK akan tetap berjalan.

 

Selain itu, terkait dengan penetapan SN sebagai tersangka oleh KPK, di satu sisi mereka menghormati penetapan tersebut, namun di sisi lain tetap menghargai azas praduga tak bersalah. Karena itu, kepemimpinan SN di Golkar tampaknya akan mereka dukung sampai mempunyai keputusan hukum tetap terhadap SN. Dengan demikian, kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan SN akan terus berjalan.

 

“Jika pilihan tersebut yang dilakukan, di satu sisi ini akan menyita tenaga, pikiran, suasana perasaan dan waktu bagi SN, di sisi lain menjadi “beban” politik bagi Golkar sendiri dalam menghadapi kerja-kerja politik, khususnya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Sebab, status tersangka SN tersebut bisa “digoreng”, baik langsung atau tidak oleh pesaing politik pada setiap peristiwa politik,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan