Jika Paksakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Indonesia Akan Berstatus Negara Gagal

Selain Persulit Buruh, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berdampak Negatif Pada Pelaksanaan Jaminan Sosial

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Jika Paksakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Indonesia Akan Menjadi Negara Gagal.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Jika Paksakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Indonesia Akan Menjadi Negara Gagal.

Indonesia diambang kegagagalan jika memaksakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Negara Gagal adalah status baru yang akan disandang Indonesia jika meneruskan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Demikian salah satu hipotesis yang diutarakan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyikapi proses pembuatan undang-undang yang sangat kontroversial itu.

Ternyata selain membuat buruh Indonesiaa semakin kesulitan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga berdampak negatif pada pelaksanaan jaminan sosial di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyikapi proses legislasi yang terhadap undang-undang ini di DPR.

Tampaknya, Pemerintah hingga saat ini tetap percaya diri dengan RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR. Sebentar lagi anggota DPR pulang dari resesnya dan sepertinya siap membahas RUU Cipta Kerja ini.

“Dari pasal-pasal di RUU Cipta Kerja ini, selain akan menyulitkan buruh, juga akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan  jaminan sosial di Indonesia,” tutur Timboel Siregar di Jakarta, Kamis (12/03/2020).

Timboel menerangkan, pasal- pasal di RUU Cipta kerja memudahkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga pekerja formal berpotensi menurun. Turunnya jumlah pekerja formal akan berpotensi menurunkan penerimaan iuran dari PPU swasta.

RUU Cipta Kerja menargetkan pembukaan lapangan kerja 2,6 juta hingga 3 juta, sehingga bisa menutupi peningkatan angkatan kerja sebesar 2,5 juta per tahun.

“Tapi apakah pembukaan lapangan kerja yang dimaksudkan adalah untuk lapangan kerja formal? Belum tentu. Justru akan banyak di informal,” ujarnya.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) ini melanjutkan, Pekerja informal atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) akan sulit join ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), walaupun ada kewajiban mendaftar di regulasi PP 82 Tahun 2018 dan ada sanksinya di PP 86 Tahun 2013.

“Selain sulit, potensi non aktif juga tinggi,” tambahnya.

Demikian juga untuk 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), peningkatan pekerja informal akan menurunkan kepesertaan di jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Karena faktanya hingga saat ini tidak ada kewajiban pekerja informal menjadi peserta JKK, JKm dan JHT.  “Pekerja Informal tidak bisa menjadi peserta JP,” ujar Timboel.

Memudahkan PHK di RUU Cipta kerja berarti mendukung pembiayaan JKN maksimal 6 bulan untuk penjaminan pekerja yang ter-PHK beserta keluarga, akan meningkatkan pembiayaan JKN tanpa pemasukan iuran JKN dari pengusaha atas pekerja yang ter-PHK tersebut.

Memudahkan PHK berarti pekerja akan mengambil dana JHT sehingga dana kelolaan JHT di BPJS Ketenagakerjaan akan semakin berkurang. Sehingga pola investasi JHT akan menjadi investasi jangka pendek dengan imbal hasil yang lebih rendah. Akhirnya, imbal hasil JHT ke buruh semakin menurun.

RUU cipta kerja yang hanya melegitimasi Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral, maka pendapatan pekerja akan berkurang.

“Ini akan sangat terdampak pada penerimaan iuran 5 program Jaminan Sosial atau Jamsos,” tuturnya.

Dipermudahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing akan memastikan keberlanjutan bekerja semakin rendah. Ini artinya, upah terancam keberlanjutannya. Dan akhirnya iuran 5 program jamsos pun terancam keberlanjutannya.

“Terkait adanya usulan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada RUU Cipta Kerja, siapa yang mau mengiur jaminan itu? Sementara pemerintah selalu bilang pengusaha dan pekerja tidak mengiur lagi,” imbuhnya.

Menurut Timboel, ada rencana iurannya diambil dari dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan. Bila hal itu dilaksanakan maka Pemerintah sudah memposisikan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan subsidi antar program yang mengacu pada Pasal 52 poin i Direksi dan Dewan Pengawas dilarang melakukan subsidi  silang antar-program.

Selain itu, lanjutnya, dana JHT secara hukum adalah milik buruh walaupun pengusaha ikut mengiur 3,7%.

“Bila iuran JKP diambil dari JHT maka dana milik buruh digunakan untuk JKP buruh yang ter-PHK, lalu apa nilai tambahnya buat buruh?” ujar Timboel.

Uang buruh untuk buruh. Berarti iuran JKP diiur oleh buruh. Dan ini artinya Pemerintah dan Pengusaha tidak bertanggunjawab untuk program yang dibuatnya sendiri.

Bila JKP dibiayai dari dana JHT maka ini sangat merugikan buruh dan akan mengganggu pengeloaan dana JHT oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Imbal hasil JHT akan berkurang dan Manfaat Layanan Tambahan Perumahan dari Program JHT akan lebih sulit dilaksanakan.

Dari hal-hal itu, lanjut Timboel, muncul hipotesis atau kesimpulan sementara yang dibangun. Yakni, Hipotesis I, bahwa RUU Cipta Kerja akan menurunkan kepesertaan di 5 program jamsos.

Hipotesis II, bahwa RUU Cipta Kerja akan mendukung defisit JKN lebih besar lagi. Sehingga keberlanjutan program terancam, dan pada akhirnya akan memberatkan APBN.

Hipotesis III, bahwa RUU Cipta Kerja akan menurunkan dana kelolaan 4 program jamsos ketenagakerjaan, sehingga keberlanjutan program terancam, dan akhirnya akan memberatkan APBN.

Hipotesis IV, kehadiran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan merugikan buruh dan merusak program JHT.

Hipotesis V, Jamsos akan gagal melindungi dan mensejahterakan rakyat.

Hipotesis VI, RUU Cipta Kerja mendukung percepatan Indonesia sebagai Negara Gagal.

“Dari seluruh hipotesis di atas, saya mendesak Pemerintah menarik kembali RUU Cipta Kerja tersebut dan kaji, kaji, kaji lagi RUU itu supaya tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Dan Pemerintah saat ini nantinya akan dijuluki sebagai Pemerintahan yang merusak tatanan Jaminan sosial, yang sudah dirancang baik oleh UU No 40 tahun 2004 pada era Ibu Megawati sebagai Presiden yang lalu,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan