Breaking News

Jika MK Kabulkan Masa Jabatan Wapres Lebih 2 Periode , Indonesia Alami Kemunduran 20 Tahun

Jika MK Kabulkan Masa Jabatan Wapres Lebih 2 Periode , Indonesia Alami Kemunduran 20 Tahun.

Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi 20 tahun ke belakang, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review masa jabatan Wakil Presiden (Wapres) lebih dari dua periode.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni meminta MK untuk tidak melakukan langkah itu. Karena itu, atas nama Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD), Titi Anggraeni mendesak MK menolak gugatan itu.

“Jika MK mengabulkan judicial review  ini, Indonesia akan mundur lagi ke 20 tahun yang lalu. Di mana kekuasaan pemimpin jadi tak terbatas dan jadi otoriter. Akibatnya juga akan membuat kekacauan terhadap sistem ketatanegaraan yang sudah memberikan batasan dua kali masa jabatan untuk banyak posisi penting di republik ini,” tutur Titi Anggraeni, Jumat (03/08/2018).

Dia menjelaskan, di tengah panasnya wacana soal siapa pasangan wakil presiden Jokowi, ada pihak yang ingin agar masa jabatan wapres bisa lebih dari 2 periode.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) daftarkan judicial review ke MK agar Wapres boleh menjabat lebih dari dua kali, asalkan tidak berturut-turut. Jusuf Kalla (JK) juga mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi itu.

“Kita tahu Jusuf Kalla sudah 2 kali menjabat sebagai Wapres. Makanya banyak orang bertanya-tanya apa maksud JK yang mendukung penambahan masa jabatan wapres itu. Apa enggak rela lepas jabatan Wapres?” tutur Titi.

Terlepas masalah JK, menurut Titi, pembatasan kekuasaan terhadap presiden dan wakil presiden sangat penting untuk menjaga semangat demokrasi. Agar tidak muncul kesewenang-wenangan dan ada regenerasi pemimpin-pemimpin baru.

“Ini jelas ancaman serius terhadap mandat reformasi. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mesti menolak Judicial Review ini untuk menyelamatkan demokrasi dan konstitusi kita,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*