Breaking News

Jika Kabulkan Gugatan Perindo, MK Menghambat Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Jika Kabulkan Gugatan Perindo, MK Menghambat Regenerasi Kepemimpinan Nasional.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk tidak menerima pengajuan judicial review terhadap masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jika pengajuan itu diterima, maka MK telah menghambat regenerasi kepemimpinan Nasional.

Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHAM) Anggiat Gabe Sinaga, di Jakarta, Selasa (31/07/2018). Menurut dia, dengan mengabulkan uji materi yang memberikan keleluasaan kepada Wakil Presiden untuk boleh menjabat kembali setelah dua kali menjabat berturut-turut, maka MK telah membuat preseden buruk dalam Negara Demokrasi.

“Dan itu menghambat proses regenarasi kepemimpinan nasional,” ujar Anggiat Gabe.

Anggiat menerangkan, pada Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyebutkan “yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”

Selengkapnya, Pasal 7 UUD Tahun 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

“Pusat Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak uji materi yang diajukan oleh Perindo, karena semangatnya sudah bertentangan dengan roh Konstitusi dan Prinsip Demokrasi,” ujarnya.

Dia mengingatkan, mengenai hal ini sudah begitu tegas dan jelas diatur di dalam UUD 1945 Pasal 07 mengenai Pembatasan Kekuasan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum atau Recht Staat, jadi kewenangan untuk mengubah Konstitusi adalah Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan MK.

Perlu juga disampaikan, bahwa Indonesia memiliki aset Anak Bangsa, khususnya kalangan anak muda untuk memimpin Indonesia kedepan. Karena itu, MK harus tetap membuka ruang untuk itu.

“Dan harapan kita, Presiden berikutnya adalah pemimpin yang peduli terhadapnya pengentasan proses pelanggaran HAMd an menegaskan nilai-nilai Demokrasi,” pungkas Anggiat Gabe.

Sebelumnya, Partai Perindo mengajukan gugatan terkait maksimal masa jabatan wapres sebanyak dua kali ke MK. Perindo menyebut Jusuf Kalla (JK) merupakan sosok cawapres ideal untuk mendampingi Jokowi.

“Menurut saya, Pak JK merupakan pilihan ideal kalau MK memperbolehkan. Tapi kalau MK tidak memperbolehkan, ya no problem,” ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jumat lalu.

Partai Perindo pun meminta hakim MK untuk memutus uji materi syarat calon wakil presiden sebelum 10 Agustus 2018. Kuasa hukum Partai Perindo, Ricky Margono meminta agar MK memprioritaskan uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu.

Ricky meminta agar hakim MK bisa segera memutus gugatan tersebut sebelum tanggal 10 Agustus 2018. Sebab, tanggal itu merupakan batas akhir pendaftaran capres dan cawapres Pemilu 2019.

“Kenapa kami minta prioritas, karena ditanggal 4 Agustus sampai tanggal 10 Agustus itu adalah deadline pendaftaran capres dan cawapres,” kata dia.

Namun, Hakim MK Arief Hidayat justru balik meminta Perindo untuk mengerti tugas para hakim MK saat ini yang sedang mengurus banyak gugatan lain.

“Kami juga sudah mengerti (keinginan Perindo), tapi Saudara juga harus mengerti bahwa kami menangani sidang pilkada,” ujar Arief dalam sidang perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Pasca Pilkada Serentak 2018, banyak calon kepala daerah yang tak terima dengan hasil pilkada mengajukan gugutan sengketa kepada MK. Sementara itu, uji materi UU Pilkada yang dilakukan Perindo bersamaan dengan proses penanganan sengketa pilkada.

Meski begitu, Arief mengatakan bahwa MK sudah mencoba memprioritaskan uji materi UU Pemilu. “Akan kami laporkan seluruh apa yang Saudara sampaikan kepada rapat putusan hakim,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*