Breaking News

Jika Jaksa Agung Masih Kader Parpol & Kapolri Masih Loyalis Parpol, Maka Korupsi Pejabat Merajalela dan Keadilan Masyarakat Kembali Diredam

Jika Jaksa Agung Masih Kader Parpol & Kapolri Masih Loyalis Parpol, Maka Korupsi Pejabat Merajalela dan Keadilan Masyarakat Kembali Diredam.

Teramat banyak persoalan-persoalan dan kasus hukum yang melibatkan pejabat dari partai politik, oknum Polri dan juga Jaksa, tidak ungkap dan tidak diusut tuntas oleh dua institusi penegak hukum, Polri dan Kejaksaan.

Pendiri Perkumpulan Pengacara Rakyat (Perak), Charles Hutahaean menuturkan, persoalan utama bangsa ini bukan soal siapa yang akan duduk di posisi-posisi strategis institusi penegak hukum, tetapi lebih kepada watak korup, loyalitas kepada penegakan hukum dan keadilan yang sangat minim, serta gagalnya institusi penegak hukum mengemban tugas dan kewajibannya.




Meski watak penegakan hukum oleh aparatur penegaknya yang sudah tidak adil sejak dalam proses berpikirnya, Charles Hutahaean mengakui, posisi orang atau person yang duduk di pucuk pimpinan institusi hukum juga sangat berpengaruh besar pada komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum itu sendiri.

Jika seseorang yang duduk di tampuk institusi Kepolisian dan Jaksa Agung, misalnya, sudah korup dan berwatak oportunis yang juga ambisius memperoleh harta dan kekuasaan, maka sulit menegakkan keadilan dan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia.

“Kita tahu, Jaksa Agung Republik Indonesia yang sekarang adalah kader partai politik. Kita juga tahu, Kapolri yang sekarang masih bagian dari loyalis parpol. Dan lihatlah, bagaimana mereka menegakkan hukum di masyarakat? Sangat berpihak kepada pelaku yang ternyata masih irisan kepentingan parpol, pelaku yang masih berurusan dengan uang, pelaku yang berjejaring dengan praktik mafia hukum. Hasilnya, keadilan masyarakat yang diperkosa. Semua permainan busuk ini tak boleh lagi ditolerir oleh bangsa ini,” tutur Charles Hutahaean, Sabtu, 20 April 2019.

Pria yang akrab dikenal sebagai Pengacara Rakyat ini menyebut, dari sekian puluh Provinsi di Indonesia, dengan ratusan Kabupaten dan Kota, serta ribuan Kecamatan dan Desa, saat ini hampir semuanya menjadi ladang pembantaian keadilan oleh institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa ini menegaskan, korupsi itu paling banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat, yang notabene adalah kebanyakan kader parpol, namun sangat jarang dibongkar, diusut dan ditindaktegas oleh Polri dan Kejaksaan.

“Mulai dari korupsi di tingkat pemerintahan terendah di desa, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi hingga Pemerintah Pusat, semuanya beririsan dengan kepentingan parpol dan pejabat. Apakah benar-benar diusut tuntas? Tidak. Polri dan Jaksa malah melindungi para pelaku korupsi yang merusak keadilan masyarakat itu,” tuturnya.




Bandingkan saja, lanjut Charles Hutahaean, jika ada kesalahan kecil, sejenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat biasa, warga yang miskin dan tidak terdidik, betapa cepat dan tegasnya aparat kepolisian dan jaksa menjatuhkan sanksi dan hukuman ditimpakan ke mereka.

“Yang begitu, wuidih..cepat dan tegas banget mereka menindak. Coba saja kalau yang melanggar dan melakukan kesalahan itu adalah anggota keluarga polisi dan jaksa, atau orang parpol, atau anggota keluarga pejabat, atau para cukong pemilik uang, tidak akan digas itu proses hukumnya. Mendadak loyo, mendadak mandul dan mendadak tuli buta polisi dan jaksa Indonesia ini. Ini namanya penegakan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tutur Charles lagi.

Dari sekian banyak melakukan advokasi hukum, lanjut Charles, pihaknya menemukan betapa menjengkelkannya dan betapa anti keadilan yang ditunjukkan dan dipaksakan oleh para penegak hukum dari Polri maupun Jaksa kepada masyarakat bawah.

Jika menelisik penegakan hukum selama hampir 5 tahun terakhir, lanjutnya lagi, hampir semua pelaku korupsi dan pelaku kejahatan hukum yang notabene adalah pejabat yang beririsan dengan parpol tertentu malah dilindungi oleh Polisi dan Jaksa.

“Kami mengecek, untuk kasus-kasus di Kejaksaan saja misalnya, jika seorang Bupati misalnya, adalah koruptor, dan ternyata dia adalah kader partai politik seperti Nasdem, jika kasus itu ditangani oleh Kejaksaan, akan menguap begitu saja. Masuk angin, dan akan melempem. Silakan masyarakat mengecek sendiri di kabupaten dan kota masing-masing. Jaksa itu menjadi mandul,” ujarnya.

Oleh karena itu, Charles menyebut masyarakat bawah sangat sedih dan terus-terusan diinjak dan keadilannya diperkosa oleh institusi dan pejabat di kepolisian dan kejaksaan.

“Sepertinya, slogan-slogan polisi melayani masyarakat itu hanya omong kosong belaka. Dan, sepertinya, kampanye-kampanye di Kejaksaan yang hendak mencari popularitas dengan Zona Wajib Bebas Korupsi yang mereka gelar pun hanya bulshit sajalah,” ucapnya.

Dia pun menyebut, dalam banyak kasus rakyat, masyarakat bawah dibenturkan dengan ketidakadilan penegak hukum.

Maka, lanjutnya, sebagai orang yang ber-Tuhan, jangan salahkan masyarakat jika berdoa agar aparat penegak hukum yang serong dan para pejabat korup itu mendapat azab dari Sang Khalik.

“Masyarakat malah berdoa agar para pejabat seperti itu dilaknat, terbakar dan membusuk di neraka jahanam. Itulah jeritan-jeritan rakyat kecil yang diperlakukan tidak adil, yang diinjak-injak oleh aparat penegak hukumnya sendiri,” ujarnya.

Mantan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma menyampaikan, ke depan, para punggawa institusi penegakan hukum harus dipastikan bersih dari kepentingan politik Parpol.

Menurut Ketua Bidang Tindak Pidana Korupsi-Tindak Pidana Pencucian Uang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini, jabatan seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Menkumham) beserta jajaran Direktur Jenderalnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) beserta jajarannya, dan Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajarannya, harus dipastikan bukanlah orang-orangnya Partai Politik.

“Dari internal saja. Jangan yang kader parpol. Dan jangan yang memiliki kepentingan politik parpol. Sebab, mereka adalah penegak hukum, yang harus teguh dan independen, serta bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi dan parpol,” tutur Alvon Kurnia Palma.




Jebolan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menegaskan, percuma saja mengklaim penegakan hukum dan berkeadilan, jika para punggawanya saja sudah bertindak tidak adil dan masih pilih bulu dalam menegakkan hukum.

“Hukum harus jadi Panglima. Penegakan hukum yang berkadilan adalah dambaan masyarakat Indonesia. Jangan jadikan penegakan hukum mengabdi kepada kepentingan pribadi pejabat dan kepentingan parpol. Hentikan itu,” ujar Alvon.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*