Breaking News

Jika Advokat Atau Aparat Penegak Hukum Sudah Jadi Relawan Pasangan Capres, Etika Profesinya Dimana Lagi?

Jika Advokat Atau Aparat Penegak Hukum Sudah Jadi Relawan Pasangan Capres, Etika Profesinya Dimana Lagi?

Advokat hendaknya tidak mendeklarasikan diri menjadi relawan atau pendukung pasangan calon presiden (Capres). Sebab, sebagai profesi, advokat adalah pekerjaan mulia yang merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang harus dijunjung tinggi.

Bukan hanya untuk advokat, tetapi juga aparatur penegak hukum yang lain seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Notaris atau PPAT, juga harus menjaga dan menjunjung tinggi independensi dan etika profesinya dengan tidak terlibat politik praktis.

Oleh karena itu, sebagai Advokat, apalagi dengan mengatasnamakan lembaga profesi advokat, hendaknya diharamkan menyatakan dukungan politik pada pasangan capres tertentu.

Hal itu disampaikan aktivis pejuang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kini menjadi salah seorang pengurus di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Alvon Kurnia Palma, Rabu (17/04/2019).

“Advokat itu adalah profesi mulia. Oleh karena itu, hendaknya tidak boleh secara praktis menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan capres. Sebab, jika sudah berpihak secara politis begitu, etika sebagai advokat dipertanyakan,” tutur Alvon Kurnia Palma.

Lebih lanjut, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini mengingatkan, hampir semua segmen yang profesi yang berkenaan dengan hukum, saat ini terbelah dengan pilihan-pilihan politik yang berbeda.

“Bukan hanya di kalangan advokat. Kudengar, teman-teman di PPAT juga pecah (Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris). Miris sekali kita yang berprofesi di bidang penegakan hukum ini,” ujarnya.

Alvon pun menyatakan, dari sisi etika profesi, hendaknya semua advokat komitmen dan tidak terpengaruh dengan pilihan-pilihan politis para relawan atau pendukung para Capres.

“Sebab, yang akan dipertanyakan kepada kami advokat adalah soal independensi dalam penegakan hukum, independensi dalam menjalankan profesi ini. Advokat adalah salah satu pilar penegakan hukum loh,” tuturnya.

Ketua Bidang Tindak Pidana Korupsi-Tindak Pidana Pencucian Uang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini mengingatkan, bukan mengenai pilihan politik individual yang dipertanyakan, namun mengenai keberadaan profesi advokat.

Agak mirip halnya dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa ataupun Hakim. Jika salah satunya sudah menunjukkan perilaku sebagai relawan pasangan capres tertentu, pastinya sudah sulit dipercaya dan sulit dipegang akan bertindak adil atau independen dalam penegakan hukum.

“Advokat, penyidik atau hakim jika sudah berpihak kepada salah satu paslon politik tertentu, sudah tidak bisa dikatakan independen menjalankan tugas dan tanggung jawab maupun profesinya sebagai penegak hukum,” tutur Alvon Kurnia Palma.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*