Pemerintahan Jokowi-JK dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap perekonomian rakyat Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Dengan begitu, pemerintah dianggap tidak komit dengan pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menyampaikan, saat ini pemerintah dengan sangat sadar tidak memberikan perlindungan ekonomi kepada rakyat Indonesia dalam menghadapi MEA.
“Sungguh memilukan, Jokowi-JK mengabaikan amanah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lantas, kalau sudah begini ya untuk apa lagi ada pemerintahan di negara Indonesia ini?” ujar Ali Mahsun dalam siaran persnya.
Dengan sangat kasat mata, lanjut Ali, pemerintah membiarkan rakyat ini dengan segala perjuangan dan pergumulan hidupnya sendiri menghadapi MEA. Jika tidak ada perlindungan ekonomi, lanjut dia, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia akan terjajah oleh MEA.
“Indonesia bukan jajahan MEA dan bukan jajahan perdagangan bebas dunia lainnya. Kedaulatan ekonomi Indonesia tidak boleh diluluhlantakkan dan tidak boleh terjajah oleh era perdagangan bebas. Kami ingatkan, Negara ini harus hadir untuk melindungi warganya,” ujar dia.
Karena itu, jika pemerintah dan semua elit Negara ini tidak segera sadar diri untuk membenahi dan melindungi rakyat Indonesia, maka Ali menyebut akan muncul bibit-bibit perlawanan yang pertama-tama melawan pemerintah Indonesia sendiri karena membiarkan rakyat terombang-ambing tanpa perlindungan.
“Jokowi-JK, juga segenap elit pemimpin negeri dan seluruh rakyat Indonesia wajib memegang teguh prinsip Indonesia merdeka dan berdaulat bukan hadiah bangsa asing. Juga bukan belas kasihan penjajah bangsa asing. Melainkan berkat rahmat Allah SWT, Tuhan YME atas perjuangan dan pengorbanan panjang dan mendalam lebih dari 350 tahun melawan penjajahan bangsa asing,” ujarnya.
Jangankan untuk membiarkan bangsa lain berbuat semau-maunya untuk Indonesia, jika pemerintah pun tidak melaksanakan mandat konstitusi, lanjut Ali, maka rakyat sendiri yang akan menghentikan pemerintahan yang tidak berpihak kepada Indonesia.
“Jangan menggadaikan rakyat bangsa dan negara untuk kepentingan diri sendiri, golongan dan bangsa asing. Ini wajib segera berhenti dan disudahi. Jangan khianati rakyat Indonesia,” pungkasnya.(JR-1)
