Jenderal Purnawirawan Dari Jakarta Turun Dampingi Petani Simalungun Kawal Sengketa Lahan Sampai Tuntas

Mayor Jenderal TNI (Purn) Bambang Haryanto turun ke Sumatera Utara mengawal sengketa lahan milik para petani Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Medan, Sumatera Utara. Turut bersama Mayor Jenderal TNI (Purn) Bambang Haryanto yakni Ketua Umum Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) Lina Herlina Sinaga dan Sekretaris Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS), Senen, Senin (16/12/2019).
Mayor Jenderal TNI (Purn) Bambang Haryanto turun ke Sumatera Utara mengawal sengketa lahan milik para petani Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Medan, Sumatera Utara. Turut bersama Mayor Jenderal TNI (Purn) Bambang Haryanto yakni Ketua Umum Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) Lina Herlina Sinaga dan Sekretaris Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS), Senen, Senin (16/12/2019).

Untuk mengawal sengketa lahan petani yang sudah berlangsung selama 32 tahun, Mayor Jenderal TNI (Purn) Bambang Haryanto turun ke Sumatera Utara.

Bambang Haryanto berjanji akan mengawal sengketa lahan yang dialami masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun  (PKTMS) dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Medan, Sumatera Utara itu sampai tuntas.

Hal itu dinyatakan Mayor Jenderal TNI (Purn) Bambang Haryanto saat mendampingi para perwakilan petani PKTMS Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Simalungun, Selasa (17/12/2019).

Bambang menegaskan, dirinya mendampingi para petani dari PKTMS, sebab sudah terhitung 32 tahun  hingga saat ini lahan milik para petani itu masih dikuasai secara fisik oleh pihak PTPN IV Medan, Sumatera Utara.

“Para petani ingin mencari kejelasan dari pihak Kepala ATR/BPN Kabupaten Simalungun.  Mengingat hasil peninjauan di lapangan, pihak PT PN IV telah memasang plang kepemilikan HGU yang dinilai agak janggal,” tutur Bambang yang mendampingi perwakilan petani PKTMS saat mendatangi Kantor ATR/BPN Simalungun.

Mayjen TNI (Purn) Bambang Haryanto yang didapuk sebagai Dewan Pembina Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun  (PKTMS) mendatangi kantor pemerintahan bersama petani. Turut bersama dia Ketua Umum Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun  (PKTMS) Lina Herlina Sinaga dan Sekretaris Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun  (PKTMS), Senen.

Bambang mengatakan, kedatangan para petani ke kantor BPN ingin menanyakan perihal kejelasan lahan sengketa yang diklaim oleh PT PN IV itu. Karena, lanjutnya, para petani mempunyai SK Pansus DPR RI Tahun 2004, yang ditandatangani oleh Pimpinan Pansus DPR RI I Nyoman Gunawan.

“Kami sudah meninjau langsung ke lokasi lahan yang menjadi sengketa. Dan faktanya, hingga saat ini lahan tersebut masih dikuasai secara fisik oleh PT PN IV,” tuturnya.

Lahan milik para petani itu, lanjut Bambang, juga  ditanami sawit produktif oleh PTPN IV. Serta, ada terpasang 2 plang HGU, yang masing-masing tertulis terbit tahun 2008 dan 2018.

“Ini jelas kontra produktif dengan Keputusan Pansus DPR RI, SK Gubernur dan SK Bupati,” ujar Bambang.

Para petani juga mempertanyakan pemasangan plang di lahan mereka itu. Mereka hendak berkordinasi dengan pihak Kepala ATR/BPN Simalungun agar memperoleh penjelasan mengenai pemasangan plang tersebut.

“Apakah benar 2 plang HGU tersebut benar-benar diterbitkan oleh pihak ATR BPN? Ataukah, plang itu asal dibuat saja?,” ujarnya.

Saat mendatangi Kantor ATR/BPN Simalungun, Kepala Kantor tidak berada di tempat. Namun demikian pihak Ketua PKTMS dan Pembina akan terus berusaha mengawal hak-hak petani yang tergabung dalam PKTMS dengan cara berusaha mengkomunikasikan dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan hingga persoalan sengketa ini selesai dengan tuntas,” ujarnya.

Pada Senin, 16 Desember 2019, Bambang dan para petani juga sudah mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara. Namun, Gubernur Sumut Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi sedang ke Jakarta mengikuti kegiatan Musrenbang di Istana Negara.

“Ke Kantor Gubernur Sumut hendak beraudiensi. Tapi Pak Gubernur sedang ke Jakarta,” ujarnya.

Meski tidak bertemu Gubernur Sumut,  perwakilan PKTMS diterima sangat baik oleh Staf Protokol Gubernur yaitu Bapak Tambunan.

Bambang menyampaikan, dirinya akan menyampaikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengenai persoalan yang dialami petani itu.

“Hendak menjelaskan dan melaporkan kepada Bapak Gubernur tentang kondisi petani yang ada di Simalungun. Serta landasan-landasan hukum yang sudah dimiliki oleh petani selama memperjuangkan hak-haknya atas lahan sengketa, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh pihak PTPN IV Sumatera Utara. Dan sekaligus ingin meminta arahan dari Gubernur supaya persoalan ini cepat tuntas,” jelas Bambang.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan